Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan travel ban untuk rute Indonesia-Cina yang sifatnya sementara, kemudian untuk penghentian impor barang-barang dari Cina, Kemendag sendiri juga sudah menyatakan bahwa hal itu tidak berlaku menyeluruh, sebenernya alasan dari Pemerintah cukup wajar dan bisa
MOU dari awal 2017, ditagih Said Aqil Desember 2019 sekaligus disindir "janji kosong", dan akhirnya 2020... bener-bener cair? Wait and see sajalah.
kalo kata penikmat teori konstipasi: 1. mata-mata chinese curi pirus dari negara barat, bocor di wuhan. 2. karena menjolimi wibubur. :D:D Kalau menurut teori konspirasi netijen China, ini gara-gara Amerika.
Jangan ada virus burung lagi deh. Peternak rugi besar ternaknya harus dimusnahkan, konsumen menderita akibat harga unggas naik.
Panggung pencitraan hanya milik sang raja, bawahan jgn sok Ikut"an tar dipecat bru tau :lehuga Dia kangen dengan panggung narasi sang satria piningit, dan semakin resah karena media sekarang didominasi berita anis (walau 90% jelek) dan omongan ndak jelas menteri-menteri jokowi :D
kalo jaman beye ni partai udah dikasih cap sarang koruptor. tp kalo yg ini sama cebong presidenya di cap tegas Tangkap terus orang PDIP. Dijamin ada yang akan menuduh KPK telah dipolitisasi :D
indahnya keberagaman.....kadang saling memaki, kadang saling menghina, kadang saling membenci bahkan kadang bacok2an... Dan kaskus bp hadir untuk memenuhi kebutuhan saudara saudara kita yang ingin bacok bacokan ini...
Pantesan kalo pilkades kayaknya kok sengit kali persaingannya.. pada rebutan ini rupanya.. Sudah biasa di sini pilkades lebih rame daripada pilpres gan.
Kaskus BP, platform online paling sara paling toxic se Indonesia :D Lebih parah dari fb. Di fb bisa diciduk polisi, di kaskus amaaan paling banter di banned. Di fb orang kumpul dengan golongannya masing-masing, di kaskus tiap hari hadap hadapan bacok bacokan antar golongan :D
Tiap hari ada aja buzzer papua di kaskus, bosen liatnya Lain gan. Yang ini buzzer pro kemerdekaan, mereka jarang posting. Yang biasa nyampah di kaskus itu buzzer pro pemerintah.
Ya memang underpass itu masuk wewenang setneg. Tapi mestinya bisa diatur untuk menyelesaikan masalah tanpa pemprov dki dituding melangkahi wewenang setneg. Yang memperburuk situasi karena kebetulan pemprov dki dan setneg dikomandani oleh orang-orang dari dua kubu yang berlawanan politik. Prinsipny