Basuki: JIExpo Bukan Pemegang Hak Paten PRJ

BERITAJAKARTA.COM — 05-06-2013 14:52
Meski telah ditunjuk menjadi event organizer (EO) pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair sejak beberapa tahun terakhir, namun PT Jakarta International Expo (JIExpo) dinilai tidak memiliki hak paten atas penyelenggaraan kegiatan tahunan yang digelar untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta berhak mengambil alih pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menegaskan, PT JIExpo hanya sebagai EO untuk penyelenggaraan PRJ dan bukan pemegang hak paten. Sehingga, Pemprov DKI menurutnya berhak untuk membuat acara di luar arena JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. "PT JIExpo itu bukan pemegang hak paten untuk menyelenggarakan Jakarta Fair. Berarti Pemprov DKI berhak membuat acara di luar sana," ujar Basuki, Rabu (5/6).

Kendati demikian, kata Basuki, sebelum memutuskan pengambilalihan dan pemindahan lokasi Jakarta Fair, pihaknya akan mempelajari peraturan daerah (perda) tentang pelaksanaan PRJ terlebih dahulu.

Selain itu juga mempelajari sisi legal penyelenggaraan agenda tahunan itu, apakah harus melibatkan PT JIExpo sebagai penyelenggara tunggal atau memang boleh dialihkan ke penyelenggara lainnya. "PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta. Tinggal tafsiran hukumnya seperti apa. Apakah PRJ harus diterjemahkan jadi Jakarta Fair? Itu juga masih bisa diperdebatkan kan," katanya.

Dikatakan Basuki, seharusnya untuk menentukan pihak penyelanggara dilakukan melalui lelang investasi atau beauty contest, seperti penyelenggaraan acara lainnya. Pihak penyelenggara yang terpilih nantinya, harus bersedia membagi hasil keuntungan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Kita bisa bikin beauty contest, seperti penyelenggaranan Festival Flora Fauna. Jadi siapa yang berani buat acara, kita akan pelajari acaranya seperti apa," katanya.

Selain itu, tambah Basuki, dalam pelaksanaan PRJ diminta untuk menyediakan area bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga 60-70 persen. Karena selama ini, dirinya mendapat keluhan bahwa UMKM tidak diakomodasi oleh panitia penyelenggara. "Kita harus bikin alternatif. Pak Gubernur lagi bikin alternatifnya," tandas Basuki.

sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id...&nNewsId=54707

Kunjungi thread ane yang lain di

Seputar HUT DKI Jakarta 2013 >> http://www.kaskus.co.id/thread/51ac0...i-jakarta-2013

Warga Kaskus SEPAKAT menolak Rencana Study banding DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Milyar >> http://www.kaskus.co.id/thread/51abc...a-rp-18-milyar


Tanggapan Jokowi - Ahok Tentang Kunker DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Milyar >> http://www.kaskus.co.id/thread/51a95...a-rp-18-milyar


15 Anggota DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja ke luar negeri habiskan Rp 1,8 Milyar >> http://www.kaskus.co.id/thread/51aa8...n-rp-18-milyar

Tiket Elektronik ala Transjakarta Busway >> http://www.kaskus.co.id/thread/51abe...jakarta-busway

Naik Transjakarta dapat uang Rp 500.000 >> http://www.kaskus.co.id/post/51ac3b8...27cf1b57000001

PNS Ikut Wajib Militer, Jokowi: Pokoknya Saya Setuju! >> http://www.kaskus.co.id/post/51ad3c3...6ea1232f000009

Filosofi logo HUT DKI Jakarta ke 486 >> https://www.kaskus.co.id/thread/51ad...jakarta-ke-486

program unggulan jokowi - ahok di tahun 2013 >> http://www.kaskus.co.id/post/51ad5cd...75b42151000002

seputar wajib militer >> http://www.kaskus.co.id/thread/51ac3...pendapat-tokoh

Ahok apresiasi penertiban PKL >> http://www.kaskus.co.id/post/51ade91...cb17f87400000f