DPRD DKI Anggarkan Rp 1,8 M untuk Kunker ke Tiga Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima kota sister city yang akan menghabiskan Rp 1.812.000.000 (Rp 1,8 M). Kunjungan kerja itu sebagai bentuk kunjungan balasan setelah ada jalinan perjanjian kerja sama dengan Jakarta.

"Kalau kemarin kan anggota DPRD dari lima negara ini sudah melakukan kunjungan kerja. Maka wajar saja kalau DPRD DKI Jakarta mau melakukan kunjungan balasan," kata Manggara, anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Manggara mengungkapkan, anggaran yang disiapkan oleh DPRD untuk melakukan kunjungan kerja sebesar Rp 1,8 M. Mengenai mekanisme kunjungan, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.

Saat ini, kata Manggara, pimpinan dewan belum memberikan persetujuan untuk mengunjungi lima negara sister city tersebut. Adapun lima kota di tiga negara yang rencananya akan dikunjungi adalah Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China), dan Seoul (Korea Selatan).

Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, empat program Jokowi untuk Jakarta mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, serta paparan ahli.

Jika melakukan studi dengan membaca buku dan internet, maka DPRD dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 M. Oleh karena itu, anggaran yang masuk ke pos tak perlu dikeluarkan secara besar-besaran untuk anggaran sekretariat dewan.

Studi Banding DPRD DKI Dianggap Pelesiran, Ahok: Itu Mirip-mirip

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap pernyataan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan DPRD DKI tidak perlu pelesiran alias studi banding keluar negeri, merupakan kritik positif. Kritik itu mengingatkan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bekerja untuk kepentingan warga Ibukota .

"Sama saja kritik orang-orang waktu DPR studi banding, dianggap jalan-jalan saja. Itu mirip-miriplah," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Ahok menilai kunjungan kerja anggota Dewan baik DPR maupun DPRD, merupakan hal wajar untuk melihat langsung kota yang dikunjungi. Sehingga dapat dilakukan perbandingan dan mempelajari hal-hal yang perlu diterapkan juga di Indonesia secara langsung.

Namun, Ahok juga mengingatkan, setelah kunjungan studi banding dilakukan anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari studi banding tersebut.

"Yang penting gini saja, kalau mereka ke sana (kunjungan kerja), masyarakat harus minta hasilnya apa. Lalu laporannya apa," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok mengungkapkan, sewaktu menjabat anggota Komisi II DPR RI dan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah maupun luar negeri, laporan yang diberikan cukup detail. Bahkan, Ahok mengaku memaparkan di situs pribadi.

"Kalau dulu waktu jadi anggota DPR, saya bikin laporan perjalanan dinas keluar saya secara terperinci di website saya. Lengkap sampai menit-menitnya. Itu kalau saya pribadi ya," kata Ahok.

LSM Fitra menilai DPRD DKI tidak perlu melakukan pelesiran ke luar negeri. Kunjungan kerja itu terkait 4 program unggulan Jokowi-Ahok yakni yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Sebab, jika dilaksanakan maka akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.

Menurut Fitra, dana itu sebenarnya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013 untuk kunjungan kerja ke DPRD 5 negara yang menjadi sister city Jakarta, yaitu Houston, Los Angeles, New York (AS), Beijing (China) dan Seoul (Korea Selatan). (Adi/Ism)

DPRD Kunker 3 Negara, Ahok: Kalau Mau Jalan-jalan ya Silakan Saja
Jakarta - DPRD DKI akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, China, dan Belanda terkait program unggulan Jokowi. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai kunjungan itu tak perlu, namun tetap mempersilakannya.

"Saya pribadi, itu nggak perlu lah. Tapi itu haknya mereka, kalau ingin jalan-jalan ya silakan saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (31/5/2013).

Menurut Ahok DPRD tidak perlu kunker ke luar negeri untuk mempelajari program-program yang kini dijalani oleh pemerintahannya. Sebab, proyek itu bisa dipelajari melalui internet.

"Di Youtube juga bisa kok," katanya pendek.

Ahok mengatakan bahwa akan ada kritik yang sama nantinya seperti rencana-rencana kunker luar negeri DPR RI.

"Ya tapi harus ada laporan untuk masyarakat ya. Dulu kalau saya kunker selalu ada laporan detail, sampai obrolan-obrolan ada transkripnya. Bisa dilihat di web saya," jelas Ahok.

Diberitakan sebelumnya legislator Kebon Sirih akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.

Jokowi Enggan Tanggapi Kunjungan Kerja DPRD DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin menanggapi soal isu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang ingin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar.

"Saya tidak mau jawab. Tanya sana (ke DPRD). Toh itu tidak menggunakan uang saya," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri sah-sah saja, asalkan dapat dipertanggungjawabkan hasil kunjungan tersebut ke masyarakat.

"Yang penting begini saja, kalau mereka ke sana masyarakat harus minta. Hasil Laporannya apa," ucap pria yang akrab disapa Ahok ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan informasi bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas Luar daerah sebesar Rp 1,9 Miliar.

Rincian program kunjungan keluar negeri sebagai berikut:

1. Kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta, anggaran belanja perjalanan dinas luar daerahnya sebesar Rp 100.000.000

2. Kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan, atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1.812.000.000.

Halo!

Saya telah memulai petisi "DPRD DKI JAKARTA: Batalkan Rencana Kunjungan Kerja ke Luar Negeri yang habiskan Rp 1,8 Milyar" dan perlu bantuan Anda agar berhasil.

Maukah Anda menyisihkan 30 detik untuk menandatanganinya sekarang? Berikut tautannya:

http://www.change.org/id/petisi/dprd...-rp-1-8-milyar

Berikutlah mengapa hal ini penting:

DPRD DKI Jakarta baru-baru ini berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan biaya Rp 1,8 Milyar . Kunjungan kerja itu terkait 4 program unggulan Jokowi-Ahok yakni yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, empat program Jokowi untuk Jakarta mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, serta paparan ahli.

Jika melakukan studi dengan membaca buku dan internet, maka DPRD dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 M. Oleh karena itu, anggaran yang masuk ke pos tak perlu dikeluarkan secara besar-besaran untuk anggaran sekretariat dewan.

Anda dapat paraf petisi saya dengan klik di http://www.change.org/id/petisi/dprd...-rp-1-8-milyar

Terima kasih!
Koalisi Rakyat Cinta Jakarta