Quote:
DPRD DKI Anggarkan Rp 1,8 M untuk Kunker ke Tiga Negara
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja ke lima kota sister city yang akan menghabiskan Rp 1.812.000.000 (Rp 1,8 miliar). Kunjungan kerja itu sebagai bentuk kunjungan balasan setelah ada jalinan perjanjian kerja sama dengan Jakarta.
"Kalau kemarin kan anggota DPRD dari lima negara ini sudah melakukan kunjungan kerja. Maka, wajar saja kalau DPRD DKI Jakarta mau melakukan kunjungan balasan," kata Manggara, anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Manggara mengungkapkan, anggaran yang disiapkan oleh DPRD untuk melakukan kunjungan kerja sebesar Rp 1,8 miliar. Mengenai mekanisme kunjungan, DPRD masih menunggu persetujuan dewan pimpinan, dan akan disusun mekanisme terperinci setelah dewan pimpinan menyetujui.
Saat ini, kata Manggara, pimpinan dewan belum memberikan persetujuan untuk mengunjungi lima negara sister city tersebut. Adapun lima kota di tiga negara yang rencananya akan dikunjungi adalah Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China), dan Seoul (Korea Selatan).
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, empat program Jokowi untuk Jakarta mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, serta paparan ahli.
Jika melakukan studi dengan membaca buku dan internet, DPRD dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Oleh karena itu, anggaran yang masuk ke pos tak perlu dikeluarkan secara besar-besaran untuk anggaran sekretariat dewan.
Quote:
15 Anggota DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja habiskan Rp 1,8 Milyar
Jakarta - 15 Anggota DPRD DKI berencana melakukan kunjungan kerja ke tiga negara. Mereka beralasan, kunker ditujukan ke negara yang memiliki hubungan 'persaudaraan kota' (sister city) dengan Jakarta. Kalau demikian, kenapa bukan Gubernur saja yang melakukan kunker?
"Pertanyaanya kan sekarang apa sih manfaat mereka kesana? Dan apakah rombongan DPRD itu memahami pola hubungan kerja dengan ketiga negara tersebut terkait tidak dengan program Pemda DKI Jakarta? Dan kenapa tidak Gubernur saja yang pergi, beliau kan yang tahu program yang sedang dijalankan itu seperti apa biar efektif," ujar pengamat perkotaan, Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013) malam.
Yayat menyayangkan jika kunjungan ke Amerika Serikat, Korea Selatan dan China nantinya hanya sebagai ajang berbalas hubungan saja. Seharusnya yang dicari apakah ada hal-hal yang bisa membantu pengembangan program-program gubernur yang sedang dijalankan sekarang agar lebih maksimal bagi warga Jakarta atau tidak.
"Jadi harus dilihat dulu secara langsung punya hubungan dengan program Jokowi tidak? Seperti peningkatan program KJS, peremajaan rumah susun dan relokasi PKL. Kalau tidak ada hubungannya secara tidak langsung ya artinya kunker itu akan mubazir dan buang-buang uang saja," imbuh Yayat.
Sebelumnya 15 legislator Kebon Sirih tersebut akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.
Namun belakangan tujuan mereka berubah. Kunjungan dengan tujuan 'sister city' akan dilakukan ke 3 negara, yaitu China, AS dan Korea Selatan. Kunjungan direncanakan dilakukan pada bulan ini.
Quote:
15 Politisi Kebon Sirih Kunker ke 3 Negara Bulan Ini
Jakarta - Meski mendapat kritik dari banyak pihak, sejumlah anggota DPRD DKI tetap akan berkunjung ke 3 negara. Kunjungan itu itu akan dilakukan pada bulan Juni ini.
"Kayaknya sih bulan Juni ini tapi berbeda waktunya," kata anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Guntur saat dihubungi wartawan, Sabtu (1/6/2013).
Politisi Kebon Sirih yang akan melakukan kunjungan tersebut sebanyak 15 orang. Tujuan kunjungan adalah ke China, AS, dan Korea Selatan. Rombongan dibagi ke dalam 3 tim dengan anggota masing-masing 5 anggota dewan untuk satu negara.
Politsi Partai Hanura ini juga menjelaskan bahwa kunker ini diawali dengan surat dari pimpinan DPRD. Surat tersebut mengatakan bahwa masing-masing fraksi agar menyerahkan satu nama untuk berangkat.
"Untuk mengirim satu nama untuk dimasukkan ke dalam tim empat program DKI," kata Guntur.
"Tapi kok sekarang malah jadi kunjungan balasan, mana yang benar coba," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya legislator Kebon Sirih akan melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Negara yang dikunjungi di antaranya adalah Belanda, China dan Malaysia. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut kunker tersebut menghabiskan anggaran Rp 1, 8 miliar.
Apakah pantas 15 Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan biaya Rp 1,8 Milyar yang menggunakan uang RAKYAT ?. Padahal masih banyak rakyat miskin di Jakarta, masih banyak rakyat jakarta yg sulit berobat. seandaikan anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 1,8 Milyar digunakan untuk membangun rumah sederhana bagi rakyat miskin pasti jauh lebih berguna, atau bila dana Rp 1,8 Milyar itu digunakan untuk menambah armada transjakarta pasti bisa lebih berguna bagi rakyat jakarta.
Apakah kita sebagai warga jakarta hanya bisa diam melihat ulah anggota DPRD DKI Jakarta yang hamburkan UANG RAKYAT dengan kedok kunjungan kerja padahal mungkin saja mereka hanya plesiran saja.
Seperti kata ahok dalam kutipan berita dibawah ini :
Quote:
Studi Banding DPRD DKI Dianggap Pelesiran, Ahok: Itu Mirip-mirip
Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap pernyataan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan DPRD DKI tidak perlu pelesiran alias studi banding keluar negeri, merupakan kritik positif. Kritik itu mengingatkan anggota DPRD sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bekerja untuk kepentingan warga Ibukota .
"Sama saja kritik orang-orang waktu DPR studi banding, dianggap jalan-jalan saja. Itu mirip-miriplah," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (31/5/2013).
Ahok menilai kunjungan kerja anggota Dewan baik DPR maupun DPRD, merupakan hal wajar untuk melihat langsung kota yang dikunjungi. Sehingga dapat dilakukan perbandingan dan mempelajari hal-hal yang perlu diterapkan juga di Indonesia secara langsung.
Namun, Ahok juga mengingatkan, setelah kunjungan studi banding dilakukan anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari studi banding tersebut.
"Yang penting gini saja, kalau mereka ke sana (kunjungan kerja), masyarakat harus minta hasilnya apa. Lalu laporannya apa," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok mengungkapkan, sewaktu menjabat anggota Komisi II DPR RI dan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah maupun luar negeri, laporan yang diberikan cukup detail. Bahkan, Ahok mengaku memaparkan di situs pribadi.
"Kalau dulu waktu jadi anggota DPR, saya bikin laporan perjalanan dinas keluar saya secara terperinci di website saya. Lengkap sampai menit-menitnya. Itu kalau saya pribadi ya," kata Ahok.
LSM Fitra menilai DPRD DKI tidak perlu melakukan pelesiran ke luar negeri. Kunjungan kerja itu terkait 4 program unggulan Jokowi-Ahok yakni yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Sebab, jika dilaksanakan maka akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.
Menurut Fitra, dana itu sebenarnya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013 untuk kunjungan kerja ke DPRD 5 negara yang menjadi sister city Jakarta, yaitu Houston, Los Angeles, New York (AS), Beijing (China) dan Seoul (Korea Selatan). (Adi/Ism)
Nah kita sebagai warga jakarta yang merupakan pemilik UANG RAKYAT harus segera mendesak DPRD untuk membatalkan rencana kunjungan kerjanya ke luar negeri yang habiskan UANG RAKYAT Rp 1,8 Milyar.
Jangan biarkan anggota DPRD DKIN Jakarta "menguras' uang rakyat jakarta.
Yuk kita tanda tangan petisi "DPRD DKI Jakarta:Batalkan kunjungan kerja ke luar negeri yang habiskan Rp 1,8 Milyar" di
http://www.change.org/id/petisi/dprd...-rp-1-8-milyar
Quote:
Halo!
Saya telah memulai petisi "DPRD DKI JAKARTA: Batalkan Rencana Kunjungan Kerja ke Luar Negeri yang habiskan Rp 1,8 Milyar" dan perlu bantuan Anda agar berhasil.
Maukah Anda menyisihkan 30 detik untuk menandatanganinya sekarang? Berikut tautannya:
http://www.change.org/id/petisi/dprd...-rp-1-8-milyar
Berikutlah mengapa hal ini penting:
DPRD DKI Jakarta baru-baru ini berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan biaya Rp 1,8 Milyar . Kunjungan kerja itu terkait 4 program unggulan Jokowi-Ahok yakni yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, empat program Jokowi untuk Jakarta mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, serta paparan ahli.
Jika melakukan studi dengan membaca buku dan internet, maka DPRD dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 M. Oleh karena itu, anggaran yang masuk ke pos tak perlu dikeluarkan secara besar-besaran untuk anggaran sekretariat dewan.
Anda dapat paraf petisi saya dengan klik di
http://www.change.org/id/petisi/dprd...-rp-1-8-milyar
Terima kasih!
Koalisi Rakyat Cinta Jakarta
Salam Jakarta.
Mari Bersatu selamatkan jakarta dari "tangan-tangan" koruptor
