Terlalu ribet teknisnya, kalopun dipaksakan perangkat hukumnya belum akan siap sampe 1 periode Pemerintahan. Perlu ada Peraturan Daerah atau minimal Peraturan Gubernur nya yg mengatur pengucuran dana Rp. 1 Milyar per RW, mengatur penggunaannya dan mengatur pertanggungjawabannya. Agus mungkin ga kep