Jepang Tawarkan Fregat Mogami dan Kapal Selam untuk Indonesia

Kompas.com, 11 Mei 2026, 12:21 WIB

Baca di App

Baharudin Al Farisi, 

Ardito Ramadhan 

Tim Redaksi





Lihat Foto



JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang menawarkan kapal perang jenis fregat dan kapal selam untuk Indonesia.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang ini memang ada penawaran dari pihak Kemhan (Kementerian Pertahanan) Jepang,” ujar Ali di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/5/2026).



Kendati demikian, penawaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut masih dalam dibahasoleh Kementerian Pertahanan RI.



Sementara, TNI Angkatan Laut hanya mengikuti arahan dari Kementerian Pertahanan.

Ditanya soal Sosok Jurist Tan, Nadiem Bilang atas Persetujuan Jokowi

Mencari Manfaat Kerja Sama Pertahanan RI-Jepang

 



Sebab, TNI AL bertugas sebagai pelaksana operasi, sedangkan proses pengadaan berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.

Kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizui Shinjiro telah meneken Defence Cooperation Agreement (DCA) untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara secara komprehensif dan saling menguntungkan, Senin (5/5/2026).

“DCA ini mencakup berbagai bidang, antara lain peningkatan pertukaran personel, pendidikan dan penelitian, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama dalam penanggulangan bencana,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Rico menyebutkan, DCA juga membuka peluang kerja sama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan.



Pengembangannya akan dilakukan bertahap melalui dialog dan kajian teknis, sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara, dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

“Terkait dengan isu alutsista (dalam kerja sama), kedua negara saat ini masih berada pada tahap pembahasan di level Working Group, khususnya dalam kerangka kerja sama teknologi dan peningkatan kapabilitas, termasuk yang mendukung kemampuan maritim,” kata dia.

Oleh karena itu, belum ada kesepakatan spesifik terkait pengadaan tertentu.

Seluruh potensi kerja sama, menurut Rico, tetap mengacu pada amanah konstitusi, kepentingan nasional, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan.