Pimpinan ULMWP Sebut Nasib Bangsa Papua Terancam Setelah 63 Tahun Integrasi

Tayang: Jumat, 1 Mei 2026 15:26 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoPimpinan ULMWP Sebut Nasib Bangsa Papua Terancam Setelah 63 Tahun Integrasi
Istimewa
PEMBEBASAN PAPUA BARAT - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyampaikan seruan tegas dalam peringatan 63 tahun integrasi Papua ke Indonesia, 1 Mei 2026. Mereka menyampaikan bahwa 63 tahun hak politik Bangsa Papua telah dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan geopolitik negara-negara besar.
A-
A+

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyampaikan seruan tegas dalam peringatan 63 tahun integrasi Papua ke Indonesia, 1 Mei 2026.

Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni, secara langsung menyatakan bahwa kondisi Papua hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan serius.

“Selama 63 tahun, hak politik Bangsa Papua telah dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan geopolitik negara-negara besar,” ujar Menase Tabuni dalam pernyataannya Jumat, (1/5/2026).

Ia juga menegaskan sikap politik organisasi tersebut terhadap posisi Papua saat ini.

“Bangsa Papua tidak memiliki masa depan di bawah Indonesia. Hidup dalam pendudukan berarti membiarkan ancaman nyata terhadap manusia, budaya, dan alam Papua,” tegasnya.

ULMWP turut menyerukan dukungan luas dari masyarakat Papua.

“Kami menyerukan seluruh rakyat Papua dari semua latar belakang untuk bangkit dan memberi dukungan nyata kepada ULMWP dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri,” lanjutnya.

Selain seruan politik, ULMWP juga mengajak masyarakat melakukan refleksi spiritual.

“Mari galakkan doa bersama setiap pukul 15.00, mempersembahkan perjuangan Bangsa Papua kepada Tuhan,” kata Tabuni.

Baca juga: May Day di Tanah Papua: Menagih Janji Otsus bagi Pekerja Asli Papua yang Masih Marginal

Dalam pernyataan tersebut, ULMWP mengingatkan pentingnya menjaga tanah adat dan identitas budaya.

“Kami minta seluruh rakyat Papua kembali ke kebun, menjaga tanah adat, dan menghentikan jual beli tanah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, seruan juga ditujukan kepada komunitas internasional untuk membuka mata terhadap situasi yang terjadi di Papua dan mengambil tindakan nyata.

Wakil Presiden Eksekutif Octovianus Mote dan Sekretaris Eksekutif Markus Haluk turut menandatangani pernyataan tersebut.

Baca juga: Pemkab Kaimana Siapkan 33 Hewan Kurban Iduladha untuk Masjid di Lima Distrik

Pernyataan ini menjadi sikap resmi ULMWP dalam momentum peringatan 63 tahun integrasi Papua, sekaligus menegaskan kembali tuntutan politik organisasi tersebut di tingkat nasional dan internasional.(*)



https://papua.tribunnews.com/papua/1...hun-integrasi.



Demo 1 Mei di Timika, Massa Suarakan Penarikan Satgas yang Beroperasi di Papua

Tayang: Jumat, 1 Mei 2026 16:05 WIT
Editor: Marselinus Labu Lela
zoom-inlihat fotoDemo 1 Mei di Timika, Massa Suarakan Penarikan Satgas yang Beroperasi di Papua
TribunPapuaTengah.com/Marselinus Labu Lela
DEMO- KNPB (Komisi Nasional Papua Barat) Kabupaten Mimika menggelar aksi demo damai di Kantor DPRK Mimika, Jumat (1/5/2026) pagi.
A-
A+
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, TIMIK- KNPB (Komisi Nasional Papua Barat) Kabupaten Mimika menggelar aksi demo damai di Kantor DPRK Mimika, Jumat (1/5/2026) pagi.

Sebelum ke DPRK Mimika massa melakukan long march dari Bundaran Timika Indah. Ada juga massa dari wilayah SP 2 Timika.

Dalam aksi tersebut massa menyuarakan stop penangkapan liar terhadap warga sipil di Yahukimo, tolak perusahan kelapa sawit di tanah Papua, tolak Makan Bergizi Gratis (MBG).


Ketua KNPB Mimika, Yanto Awerkion

Massa juga menyerukan keberpihakan pastor karena selalu menyuarakan keadilan di tanah Papua, hentikan operasi Satgas Damai Cartenz dan Koops Habema sekarang juga.

Mereka menyatakan kalau kematian rakyat Papua adalah suatu hal yang tak wajar oleh karena itu RIP Hukum Indonesia.

Ketua KNPB Mimika, Yanto Awerkion pada kesempatan mengatakan, tujuan aksi ini menyampaikan aspirasi terkait pembunuhan rakyat Papua.

Baca juga: Rayakan Papua Kembali ke NKRI, Ribuan Bendera Merah Putih Berkibar di Nabire

Ia menyampaikan saat jumlah pengungsi di Papua akibat konflik sosial sebanyak seratus tujuh ribu.

"Kami hadir dengan damai menyampaikan aspirasi. Kami minta DPRK Mimika melanjutkan aspirasi kami ini ke tingkat lebih tinggi," katanya.

Yanto menegaskan, semua pihak TNI-Polri jangan melepas tanggung jawab atas semua masalah terjadi.

"Kami minta hentikan perang karna mengorbankan rakyat Papua. Cari solusi terbaik demi kesejahteraan rakyat," katanya.


Ia juga meminta pemerintah agar segera menarik militer yang tergabung dalam satuan tugas operasi di tanah Papua.

"Timika adalah pusat pengendalian militer sehingga kami minta Satgas ditarik karena pasukan organik yang ada kami rasa sudah cukup," ungkapnya.

Sementara Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau saat menerima aspirasi massa mengatakan, demo damai ini tetap dipertahankan sehingga tidak memicu konflik seperti di daerah lain.


Sementara Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau saat menerima aksi pendemo.

"Kami tidak ingin ada konflik saat demo. Terimakasih kepada TNI-Polri karena telah terlibat dalam mengawal demokrasi," katanya.

Ia menjelaskan, pernyataan sikat diserahkan oleh KNPB Mimika nantinya akan dilanjutkan ke tingkat lebih tinggi.

"Kami akan bawa aspirasi ini ke tingkat lebih tinggi untuk dibahas," ujarnya.

Baca juga: Musrenbang Papua Tengah, Pemkab Puncak Usulkan Program Strategis Ekonomi dan Pendidikan

Disisi lain dari segi keamanan, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengungkapkan, pelaksanaan aksi demo 1 Mai di Mimika berjalan dengan aman dan lancar.

"Hari ini kami lakukan pengamanan demo di tiga titik dan semuanya berjalan dengan tertib," katanya.

Ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan karena demo berjalan lancar.

"Kami inginkan demon seperti ini dengan suasana damai dan aspirasi tersampaikan," katanya.

[img]https://asset-2.tribunnews.com/papuatengah/foto/bank/images/Kapolres-Mimika-AKBP-Billyandha-Hildiario-Budiman.jpg/img]
Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman

Disinggung soal munculnya KNPB Mimika yang selama ini sudah tak nampak di Mimika, Kapolres menekankan kalau pihaknya tetap melakukan pengawasan.

"Kita tetap monitoring dan mengawasi KNPB di Mimika. Kami akan koordinasi membahas hal ini. Semua ini agat Mimika tetap aman," pungkasnya.

Adapun pernyataan sikap KNPB saat demo di Timika diantaranya:

1. Stop militerisme yang menyebabkan pembunuhan terhadap warga sipil di Papua dan tarik militer non organik.

2. Buka ruang wartawan internasional agar masuk di tanah Papua untuk meliput HAM dI Papua.

3. PBB segera fasilitasi hak untuk rakyat Papua. (*)


https://papuatengah.tribunnews.com/n...apua?page=all.

desakan OPM