Demo di Nabire, Rakyat Papua Tuntut Penarikan Pasukan Militer dan Tuntaskan Kasus HAM Puncak

Tayang: Senin, 27 April 2026 19:10 WIT
Penulis: Calvin Eluis Erari | Editor: Marselinus Labu Lela
zoom-inlihat fotoDemo di Nabire, Rakyat Papua Tuntut Penarikan Pasukan Militer dan Tuntaskan Kasus HAM Puncak
TribunPapuaTengah.com/Calvin Eluis Erari
DEMO- Tampak massa aksi saat menyerahkan aspirasi mereka kepada Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, yang didampingi beberapa Anggota DPR Papua Tengah, Anis Labene, serta beberapa anggota lainnya, di Halaman Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin, (27/4/2026).
A-
A+
Laporan Wartawan TribunPapuaTengah.com, Calvin Louis Erari

TRIBUNPAPUATENGAH.COM, NABIRE- Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Melawan Agresi Militer menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (27/4/2026).

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil terjadi di Distrik Kemburu dan Pogoma, Kabupaten Puncak.

​Dalam suasana dikawal ketat oleh aparat keamanan, para demonstran menyampaikan aspirasi menyoroti krisis kemanusiaan dan keamanan di wilayah pegunungan Papua Tengah.

Perwakilan massa secara resmi menyerahkan dokumen tuntutan kepada pimpinan DPR Papua Tengah untuk ditindaklanjuti.

​Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni didampingi anggota DPR lainnya seperti Anis Labene.

Terdapat beberapa poin utama menjadi tuntutan massa dalam aksi tersebut di antaranya:

1. Bantuan sembako harus terstruktur, terorganisasi, dan bertahap bagi warga sipil selama mengunsi

2. Segera membuka cabang PMI di Kabupaten Puncak

3. Pemkab Puncak segera merespon dan memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak pengungsi

4. Dinas Kesehatan Puncak untuk segera ke titik-titik pengungsi untuk memberikan bantuan kesehatan

5. Anggota DPR Puncak dan DPR Papua Tengah untuk segera membentuk pansus untuk mendorong kasus HAM ke ranah hukum

6. Presiden RI, Prabowo Subianto segera tarik TNI non organik dari wilayah sipil di Tanah Papua.

7. Rakyat Papua Kecam aparat TNI stop menggunakan fasilitas publik seperti sekolah, gereja, dan kantor-kantor.


8. Dilarang membuka pos baru pada wilayah sipil di Distrik Kemburu dan Pogoma

9. Tim independen Komnas HAM segera turun lapangan untuk menyelidiki fakta kejadian

10. MRP segera melaporkan kasua pelanggaran HAM kepada dewan PBB

11. Ungkap, tangkap, adili dan pecat pelaku pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Kabupaten Puncak.

12. TNI-Polri, dan TPNPB-OPM segera menetapkan wilayah sipil dan medan perang yang jelas agar masyarakat tidak menjadi korban.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi setiap aspirasi rakyat hingga ke tingkat pusat.

​"Kami tidak pernah membuang satu pun aspirasi. Semua kami fasilitasi sampai ke Jakarta. Sebagai anak negeri, kami merasakan apa yang rakyat rasakan dan tidak akan tinggal diam," kata Delius di hadapan massa.

​Namun, Delius juga mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan cara bermartabat.

"Ini rumah kita bersama jadi harus dijaga. Jangan lagi melempar gedung ini (honai laki-laki) karena ini tempat kita berbicara untuk mencari solusi," ujarnya.

​Senada dengan Delius, anggota DPR Papua Tengah, Anis Labene menyatakan menerima aspirasi adalah tanggung jawab konstitusional mereka.

Namun, ia meminta masyarakat memahami batasan kewenangan lembaga daerah.

​"Kami di DPR melanjutkan ke pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah pusat. Kami bekerja lewat kolaborasi, seperti pembentukan pansus pengungsi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kami turun ambil data dan kajian untuk disampaikan ke DPR RI atau DPD RI," jelas Anis.

​Anis juga mengungkapkan kekecewaannya atas kerusakan fasilitas kantor dan kendaraan terjadi selama aksi.

Dia menekankan, pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi agar substansi tuntutan tidak tertutup oleh tindakan anarkis.

​"Kalau semua berjalan tertib, maka tujuan dapat tersampaikan dengan baik," ujarnya.

Selain itu dia juga mengapresiasi langkah humanis Polres Nabire dalam mengawal aksi ini, dan berharap kerjasama ini terus terjaga agar tidak ada pihak luar yang memanfaatkan situasi. (*)


https://papuatengah.tribunnews.com/n...ncak?page=all.
desakan penarikan TNI non Kodam Cendrawasih

Satgas Habema pun harus berhati-hati dalam melakukan operasi membasmi KKB karena posisi kayak gini disukai para aktivis OPM



Papua Darurat Militer: Warga Sipil Terancam Dengan Kehadiran Aparat Keamanan
[img]https://asset.tribunnews.com/IrIsfpCRTvBJVfQIC-wvUdAhCzg=/1200x675/filters:upscale():quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuatengah/foto/bank/originals/demo-mahasiswa-di-jayapura-2026.jpg[/img[
Tayang: Senin, 27 April 2026 18:15 WIT
Editor: Marselinus Labu Lela
zoom-inlihat fotoPapua Darurat Militer: Warga Sipil Terancam Dengan Kehadiran Aparat Keamanan
TribunPapuaTengah.com/TribunPapua.com/Putri
ORASI- Salah satu mahasiswa yang sedang melakukan orasi dalam aksi demonstrasi bertajuk 'Papua Darurat Militer' di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua
A-
A+
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, JAYAPURA- Masyarakat sipil di Tanah Papua terus menjadi korban di tengah konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Demikian bunyi orasi disampaikan oleh Jarinus Murib, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Papua saat aksi demonstrasi "Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan" di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (27/4/2026).

Jarinus Murib menegaskan kepada Panglima TNI atas peristiwa penembakan mengakibatkan seorang anak umur 5 tahun tertembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak bahwa pelakunya harus segera ditangkap dan diadili.

"Aparat militer melakukan operasi harus diusut dan diadili sesuai dengan hukum berlaku di negara ini," tegasnya.

Jarinus membeberkan bahwa aparat militer telah memutarbalikkan fakta yang terjadi atas operasi sudah di lakukan sehingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban.


"Jangan membalikkan fakta di media itu tidak boleh. Kami tahu di negara Indonesia ini salah itu dibenarkan dan benar itu disalahkan," ujar Jarinus.

Jarinus menyatakan bahwa kehadiran militer di Tanah Papua terus menghadirkan konflik sehingga warga sipil tidak bisa hidup dengan aman dan damai.

Menurutnya, musuh dalam perang antara TNI dan Polri yakni Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) juga mengangkat senjata bukan warga sipil.

"Kehadiran TNI warga sipil bisa hidup damai. Kalau ada TNI rakyat tidak bisa beraktivitas bebas. Kalian lawan dengan TPNPB itu boleh tetapi jangan membunuh warga sipil tidak tahu apa-apa," tegas Jarinus.

Prio Wakerkwa, mahasiswa dari Universitas Cendrawasih (Uncen) menyatakan, orang Papua akan hidup dan mati diatas tanahnya sendiri.

Ia mengatakan rakyat Papua ingin hidup damai bukan mengalami peristiwa pembunuhan di mana-mana.

"Kami hidup di tanah ini. Tuhan kasih tanah ini bukan di Jakarta. Kami akan mati di Papua tetapi ingin hidup damai bukan dapat bunuh seperti binatang," jelasnya.

Prio menegaskan bahwa meskipun tidak memilki kekuatan besar untuk melawan negara tetapi kekuatan Tuhan yang akan membalas seluruh kejahatan terjadi di Tanah Papua.


Ia mendesak Panglima TNI agar segera menarik pasukan dari Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, dan seluruh Tanah Papua.

"Saya utusan dari pengungsi yang turun di Puncak Jaya. Saya tidak bisa melawan negara yang besar saya tidak punya kekuatan saya hanya punya Tuhan akan membalas segala kejahatan dilakukan oleh aparat di negara ini," ujarnya. (*)


https://papuatengah.tribunnews.com/n...arat-keamanan.



Ibu Rumah Tangga, Wakapolres, Hingga Anggota DPR Jadi Korban Luka-luka Saat Demo di Wamena

Tayang: Senin, 27 April 2026 18:45 WIT
Editor: Marselinus Labu Lela
zoom-inlihat fotoIbu Rumah Tangga, Wakapolres, Hingga Anggota DPR Jadi Korban Luka-luka Saat Demo di Wamena
TribunPapuaTengah.com/Istimewa
RICUH- Aksi unjuk rasa damai digelar sejumlah organisasi kepemudaan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (27/4/2026) berakhir ricuh. Nampak IRT juga jadi korban.
A-
A+
TRIBUN-PAPUAYTENGAH.COM, WAMENA- Aksi unjuk rasa damai yang digelar sejumlah organisasi kepemudaan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (27/4/2026) berujung ricuh di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan.

Kericuhan mengakibatkan masyarakat umum, anggota keamanan hingga anggota legislatif mengalami luka serius.

Sejumlah korban luka, termasuk seorang ibu rumah tangga (IRT) hendak melewati jalan umum lalu diduga di Pukul massa melintas hingga bersimbah darah dan diamankan aparat kepolisian.

Korban lainya Wakapolres Jayawijaya serta salah satu anggota DPR mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan saat kericuhan terjadi,.

Berdasarkan laporan dihimpun media ini, para korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun, hingga saat ini kondisi pasti mereka belum diketahui secara rinci.

Aksi melibatkan Forum Pribumi, KNPI, OKP, Cipayung Plus, dan BEM se-Papua Pegunungan itu awalnya berlangsung tertib.

Ribuan massa datang dari berbagai titik berkumpul di halaman kantor DPR dan duduk dengan tenang sambil menunggu agenda penyampaian aspirasi.

Kedatangan massa bahkan disambut langsung oleh Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, Ketua II Terius Yigibalom, serta sejumlah anggota dewan lainnya di depan pintu utama kantor DPR.

Namun situasi berubah tegang saat koordinator aksi hendak memulai doa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang pria diduga bukan bagian dari massa aksi dan disebut mengenakan pakaian preman tiba-tiba menendang salah satu peserta aksi di tengah kerumunan.

Massa tersulut emosi kemudian berusaha mengejar pelaku, hingga situasi berubah menjadi chaos.

Aksi saling lempar pun tak terhindarkan, dengan sasaran ke arah depan kantor DPR, termasuk anggota dewan yang berada di lokasi.

Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Namun, tindakan tersebut justru memperkeruh keadaan, memicu aksi saling lempar antara massa dan aparat.

Sejumlah massa terlihat berhamburan menyelamatkan diri, bahkan ada yang melompati pagar kantor DPR. Kondisi di lapangan pun terpecah.

Sebagian massa bertahan di dalam area kantor DPR, sementara lainnya menyebar ke badan jalan dan titik-titik lain di pusat Kota Wamena.

Dampak dari kericuhan ini cukup luas. Aktivitas di pusat kota Wamena lumpuh, dengan sejumlah perkantoran pemerintah, swasta, serta pertokoan tutup lebih awal.

Selain itu, beberapa kendaraan dinas milik anggota DPR yang terparkir di lokasi juga mengalami kerusakan akibat lemparan, dengan kaca kendaraan pecah. (*)



https://papuatengah.tribunnews.com/n...mena?page=all.