Penulis Reiner Brabar -8 Apr 2026, 11:45 WP66 0

Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komandesling Papsel) saat membacakan pernyataan sikapnya, Selasa (7/4/2026). (Supplied for Suara Papua)
Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komandesling Papsel) saat membacakan pernyataan sikapnya, Selasa (7/4/2026). (Supplied for Suara Papua)
loading...
SORONG, SUARAPAPUA.com — 59 tahun eksploitasi PT Freeport meninggalkan penderitaan dan kemarahan rakyat Papua. Pemerintah dan aparat militer menjadi tameng investasi, sementara hak ulayat dan kehidupan masyarakat asli terus diabaikan.

PT Freeport bukan sekadar perusahaan tambang, melainkan simbol penjajahan, penindasan, dan pembunuhan terstruktur di Tanah Papua. Hal ini ditegaskan Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komasdeling Papsel) melalui pesan tertulis yang diterima Suara Papua, Rabu (8/4/2026).

Dibeberkan, kontrak pertama ditandatangani 7 April 1967, PT Freeport telah menjarah lebih dari 1,7 miliar ton kekayaan alam Papua, sedangkan rakyat asli suku Amungme, Kamoro, dan lima suku lainnya hidup dalam penderitaan, marginalisasi, dan ketakutan. Situasi tragis dengan tindakan penindasan, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan tanah, dan pelanggaran HAM menjadi rutinitas, dibungkus legitimasi pemerintah Indonesia.

“Freeport bukan hanya perusahaan, tetapi mesin penjajah modern. TNI dan Polri dijadikan anjing penjaga investasi. Rakyat Papua dijadikan korban. Pemerintah jadi tameng kapitalis global,” ujar Komasdeling Papsel dalam pernyataan resminya.

Menurut Komasdeling Papsel, sejarah panjang Papua mulai dari kendali Belanda hingga Operasi Trikora 1961, Perjanjian New York 1962, dan Pepera 1969 yang direkayasa, rakyat Papua tak pernah dilibatkan dalam penentuan nasibnya sendiri. Segala keputusan dibuat pemerintah hanya demi memuluskan penetrasi modal asing.

Kontrak karya PT Freeport yang awalnya berlaku 30 tahun (1973-1991) diperpanjang berulangkali hingga 2061 mendatang tanpa melibatkan orang asli Papua.

“Sementara masyarakat asli hanya menjadi saksi penderitaan. yang membisu menyaksikan tanah dan hidup mereka dijarah tanpa akhir,” tulisnya.


Komasdeling Papsel menyerukan agar pemerintah Indonesia dan PT Freeport menghentikan eksploitasi tanpa batas, tegakkan hak menentukan nasib sendiri, dan buka ruang bagi rakyat Papua untuk menuntut keadilan.

“Sampai kapan rakyat Papua harus menderita demi segelintir kapitalis global?” tegas Komasdeling Papsel.

Melihat dinamika yang terjadi di Tanah Papua saat ini, Komasdeling Papsel dengan tegas menyatakan:

1.Tutup PT Freeport Indonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat.
2.Negara segera hentikan operasi militer dan segera menarik seluruh pasukan militer, baik organik maupun non organik, dari Tanah Papua.
3.Hentikan proyek strategis nasional (PSN) di seluruh Tanah Papua yang merugikan masyarakat adat.
4.Tutup seluruh perusahaan ilegal yang beroperasi di Tanah Papua.
5.Tutup bandara antariksa di Biak, Papua.
6.Mendesak rezim Prabowo-Gibran untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi dan kondisi HAM di Tanah Papua.
7.Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Maybrat, Yahukimo, Dogiyai, Tolikara, Tambrauw dan seluruh teritorial West Papua.
8.Tangkap, adili, dan penjarakan seluruh pelanggar HAM di atas Tanah Papua.
9.Segera tangkap dan adili pelaku penembakan 11 warga sipil di Dogiyai dan usut tuntas kasus penembakan 9 orang warga sipil di kabupaten Mappi.
10.Hentikan rencana pengembangan Blok Wabu, Blog Wayland, Blok Warim dan rencana pertambangan lainnya di seantero Tanah Papua.
11Hentikan program makan bergisi gratis (MBG) karena hanya menjadi sarang buruh rente dan berikan kami pendidikan dan kesehatan gratis.
12.Tolak kampung nelayan merah-putih di Sumuraman, distrik Minyamur, kabupaten Mappi.
13.Segera buka akses jurnalis independen seluas-luasnya di seluruh Tanah Papua.
14.Tolak pembangunan Batalyon, Kodam, Koramil dan pos-pos TNI di seluruh Tanah Papua.1
15.Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua. []


https://suarapapua.com/2026/04/08/fr...-penindas-oap/

desakan referendum dan menolak bandara antariksa

Soal Pendidikan dan Kesehatan gratis bukannya ada BPJS dan Kartu Papua Pintar?

kayaknya nolak semua program pemerintah pusat, tapi nggak mengkritik Pemda setempat padahal duit Otsus yang kelola mereka