Jimianus Karlodi
Rabu, 10 Des 2025 09:58 WIB
KNPB Serukan Referendum Jalan Terbaik Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua
Masa aksi dari KNPB dan mahasiswa Uncen saat menggelar aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (10/12/2025). CEPOSONLINE.COM/JIMI
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Papua Kota Jayapura serukan referendum Papua di momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2025. Pernyataan referendum ini diungkapkan oleh salah seorang kordinator lapangan (Korlap) Enes Dapla kepada Cenderawasih Pos disela orasinya di Tugu Pendidikan Abepura, distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (10/12/2025).


Dari pantauan Cenderawasih Pos massa aksi dari KNPB mulai memadati persimpangan Tugu Pendidikan Abepura sekira pukul 09.30 WIT. Arus lalulintas di sekitar lokasi aksi sempat terganggu, namun cepat diatasi oleh aparat keamanan. Disatu sisi, tak sedikit anak kecil terlibat dalam aksi tersebut.

Beberapa sepanduk dan poster dibawa massa aksi bertulis; 'Rip Demokrasi Indonesia', 'Demokrasi adalah topeng kolonial, hukum adalah senjata kolonial, kolonial adalah koruptor, pelanggaran HAM di Papua', 'Indonesia bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat selama 64 tahun di Papua', dan 'Buka Suara Hantu Jahat Mencuri Emas'.

"Kami melakukan aksi ini dalam rangka memperingati hari HAM sedunia. Hari ini adalah hari kesakralan bagi kemanusiaan, terutama kami yang ada di Papua yang selalu merasakan hidup diatas penderitaan dan penindasan kolonial," kata Etnes Dapla kepada Cenderawasih.

Etnes mengungkapkan bahwa selama kurang lebih 64 tahun Papua masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak sedikit kasus yang terjadi diatas tanah ini. Penderita, penyiksaan dan masih banyak kasus berat lainya yang tidak diungkapkan oleh media dan LSM.

"Sampai hari ini negara belum mampu menyelesaikan satu pun kasus kekerasan besar di Papua diantaranya Abepura Berdarah, Wamena Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, Nduga Berdarah, Yahukimo Berdarah, Intan Jaya Berdarah dan berbagai tragedi lainnya sehingga membuka ruang bagi tuntutan hak penentuan nasib sendidri bagi bangsa papua secara demokratis dan bermartabat," bebernya.

Ditempat yang sama orator lain juga menuntut negara membuka akses penuh bagi lembaga-lembaga independen, termasuk Komnas HAM, LSM kemanusiaan, media nasional maupun internasional, agar dapat melakukan pemantauan objektif terhadap situasi HAM di Papua.

Selain itu massa aksi juga meminta pemerintah untuk membangun mekanisme dialog yang bermartabat dan setara, dengan melibatkan perwakilan rakyat Papua, tokoh adat, tokoh gereja, dan organisasi masyarakat sipil, sebagai jalan penyelesaian damai dan berkeadilan atas konflik berkepanjangan di Papua.


Ungkap orator dalam orasinya, solusi penyelesaian pelanggaran HAM Papua bukan tentang kesejahteraan, tapi lebih dari itu manusia dan alam Papua butuh diselamatkan.


"Manusia Papua dan alamnya bisa sejahtera dengan sendirinya, asalkan berikan kedaulatan agar kami menentukan nasib kami sendiri melalui referendum, bukan tawaran kesejahteraan yang kami minta," tukasnya. (*)


https://www.ceposonline.com/kota-jay...n-ham-di-papua



64 Tahun Bersama Indonesia, KNPB Minta Masyarakat Papua Merefleksikan Diri

Jimianus Karlodi
Senin, 1 Des 2025 14:25 WIB
64 Tahun Bersama Indonesia, KNPB Minta Masyarakat Papua Merefleksikan Diri


KNPB saat merayakan proklamasi kemerdekaan Papua Barat ke-64 di Kampwolker, Perumnas 3 Waena, Senin (1/12/2025). (Ceposonline.com/Jimi)
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh pada 1 Desember, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengadakan sejumlah kegiatan, salah satunya mengajak masyarakat merefleksi diri.


Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi, suasana di markas besar KNPB di hari proklamasi tersebut pun mendadak jadi ramai. Ratusan massa simpatisan KNPB di Kota Jayapura dan sekitarnya hadir dalam kegiatan refleksi itu.


Masa yang datang dari berbagai penjuru terlihat mengenakan berbagai atribut khas Papua merdeka. Tak sedikit mereka menggambarkan bendera binatang kejora di bagian pipi masing-masing, ada juga menggambarkan bendera Papua merdeka dan bendera KNPB di bagian punggung.


Terlihat juga beberapa anak-anak balita, para pemuda mengenakan mahkota di kepala dan menggambar pipinya bendera bintang kejora serta mengangkat tangan kiri ketika menyerukan 'Papua? Merdeka' sebagai bentuk perlawanan atas penindasan yang terjadi saat ini dengan masyarakat Papua di daerah konflik.


Kepada Cenderawasih Pos, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KNPB Agus Kossay mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang dilakukan pihaknya terhadap para pejuang Papua merdeka.


Ia menyebutkan orang Papua saat ini merasa hak kemerdekaannya telah dirampas. Karena itu pihaknya tidak berhenti-henti untuk memperjuangkan hak politik masyarakat Papua tersebut kepada dunia. Ia merasa orang Papua dikorbankan demi kepentingan ekonomi politik dunia.


"Orang Papua merasa dikorbankan demi kepentingan ekonomi demi kepentingan ekonomi politik dunia. Termasuk Amerika, PBB, Belanda dan Indonesia. Karena itu hari ini kita merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Papua Barat," kata Kosai, di Kampwolker, Perumnas 3 Waena, Senin (1/12/2025).


Kosay menjelaskan jika sebelumnya perayaan hari kemerdekaan Papua Barat, masa harus turun jalan untuk melakukan aksi namun kali ini berbeda. Masa dikumpulkan menjadi satu untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk puisi, puitis, menggambar dan lain sebagainya.


Di sini kata ketua KNPB pusat itu, tidak lagi pemimpin yang bicara tetapi semua masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan ekspresinya yang dirasakan selama 64 tahun bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dituangkan dalam hasil karya masing-masing.


"Merefleksikan 64 tahun orang Papua berjuang, kita harus merefleksikan dia dalam bentuk kegiatan begini (Refleksi). Kegiatan seni lukis, seni tari, puisi. Jadi hari ini tidak lagi pemimpin-pemimpin yang berbicara tetapi rakyat sendiri yang mengekspresikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan selama 64 tahun bersama Indonesia," bebernya.


Di tempat yang sama Kosay mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus berjuang, hingga penentuan nasib sendiri dapat terwujud. Karena menurutnya dampak dari kepentingan ekonomi politik sehingga mengakibatkan orang Papua terus berkorban.


Selain itu, Kosay juga sampaikan bahwa penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Papua saat ini harus ditanggung jawab oleh Belanda secara moral maupun politik. Sehingga perjuangan masyarakat Papua dapat terselesaikan dengan baik.

https://www.ceposonline.com/kota-jay...fleksikan-diri

Lah bukannya dari kepala desa sampai Gubernur itu orang Papua dan Presiden Direkturnya Freeport bosnya Orang Papua?
Duit Otsus gimana ngelolanya?
Kalau masalah pelanggaran HAM itu bukan solusinya referendum