Tak ada kenaikan harga BBM dan kebijakan satu hari kerja di rumah untuk ASN – Pemerintah umumkan mitigasi hadapi dampak konflik Iran dan AS-Israel



31 Maret 2026

Pemerintah Indonesia menyatakan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meski terjadi gejolak di Timur Tengah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut stok BBM di Indonesia masih terkendali.
Di luar keputusan soal harga BBM, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku untuk ASN di instansi pusat dan daerah.

"Cadangan BBM semuanya di atas standar minimun nasional, baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, avtur, dan elpiji," kata Bahlil dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (31/03).
Berbicara dari Jepang, Bahlil berkata pemerintah "tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi." Sementara harga BBM nonsubsidi, kata dia, saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan Pertamina.

"Atas arahan Presiden dan hasil rapat, harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian, naik ataupun turun, artinya flat, masih pakai harga sekarang," ujar Bahlil
"Untuk BBM nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun SPBU swasta sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai," ucapnya.

Adapun soal kebijakan ASN bekerja dari rumah yang akan berlaku per 1 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sejumlah pengecualian.
Berbicara pada konferensi yang sama dengan Bahlil, Airlangga menyebut kebijakan ini tidak akan berlaku untuk seluruh ASN.

Aturan WFH setiap Jumat tidak berlaku untuk ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik, seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. ASN di sektor strategis, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan juga dikecualikan.
Para pakar ekonomi dan kebijakan publik mendesak agar kebijakan mitigasi pemerintah tepat sasaran, termasuk di antaranya melakukan diversifikasi energi.

Pemerintah juga diminta melakukan efisiensi anggaran, terutama pada proyek yang selama ini memakan biaya besar.
Media Wahyudi Askar, pakar ekonomi dari Celios, menilai WFH tidak akan efektif. Alasannya, kata dia, kelompok pekerja tertentu berpotensi tetap bekerja di luar rumah atau malah di luar kota—sehingga akan tetap memakan ketersediaan BBM.
Menurut Askar, upaya penghematan yang dilakukan kementerian dan DPR, seperti menunda perjalanan dinas dan pemotongan anggaran jamuan rapat, juga tidak akan efektif.

"Itu lebih ke arah gimmick saja," kata Askar.
"Sebetulnya kalau mau konsisten, ada banyak anggaran yang kecil-kecil yang bisa dikurangi. Contohnya, anggaran sewa hotel mewah untuk rapat. Tapi itu secara nominal itu juga tidak akan besar.
"Kalau mau sekali merengkuh dayung, ya menyasar MBG dan Koperasi Desa, tapi itu sangat sensitif secara politik," ujar Askar.

Pengamat kebijakan publik dari Monash University berpendapat WFH lebih tepat diposisikan sebagai strategi efisiensi tambahan, bukan kebijakan inti untuk menyelamatkan ruang fiskal. Subsidi energi yang tepat sasaran dan diversifikasi energi dianggap mesti menjadi yang utama.
Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, juga menyebutkan hal serupa. Lonjakan harga minyak global di atas $100 per barel, menurutnya, harus mendorong pemerintah segera menghemat BBM.
"Tapi tentu perlu mengkalkulasi dampaknya terhadap ekonomi, karena WFH pun ada konsekuensinya terhadap ekonomi. Perlu ada strategi yang lain, jadi bauran kebijakan untuk penghematan konsumsi BBM," kata Faisal.

Antara lain, menurut Faisal, pembatasan BBM bersubsidi, kemudian juga transisi energi dari BBM ke non-BBM, khususnya beralih ke renewable energy untuk mengurangi ketergantungan impor dan untuk meminimalisir dampak terhadap ekonomi kalau melakukan penghematan yang terlalu ekstrim.

"Apa yang dilakukan sejumlah negara lain, seperti pembatasan BBM dan transisi energi, bisa direplikasi di Indonesia," ujar Faisal.

Sementara itu, sejumlah negara lain di Asia dan Afrika sudah memberlakukan ragam kebijakan penghematan bahan bakar ini sejak 25 Maret lalu. Pemantiknya, konflik AS-Israel dan Iran telah mengganggu rantai pasokan minyak global selama hampir sebulan. Antrean panjang di pompa bensin belakangan terjadi di berbagai negara.
Sejumlah negara telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memitigasi situasi ini, seperti pembebasan pajak dan penerapan kuota bahan bakar.

Apa saja yang dilakukan negara di Asia dan Afrika?

Vietnam
Pada 26 Maret lalu, pemerintah Vietnam menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar, terhitung 27 Maret hingga 15 April mendatang, demi "kepentingan nasional".

Langkah terbaru ini dianggap sebagai penyeimbang untuk meredam dampak perang Iran terhadap pasar minyak.
Akibatnya, harga bahan bakar di Vietnam justru turun karena dampak gabungan dari penurunan harga minyak global dan pemotongan pajak, namun dengan biaya yang cukup besar bagi pemerintah akibat hilangnya pendapatan.

Vietnam memulai langkah penghematan energi karena ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar impor, meski mereka sebenarnya memiliki dua kilang minyak, yaitu Kilang Nghi Son dan Kilang Binh Son.

Vietnam juga telah mengimbau warga dan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah sebagai upaya menghemat bahan bakar.
Pemerintah Vietnam baru-baru ini meminta bantuan pasokan bahan bakar dari beberapa negara, termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang.

Pada 23 Maret lalu, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, berkunjung ke Rusia untuk meneken kesepakatanmengenai produksi minyak dan gas.

Myanmar
Pemerintah militer di Myanmar menyatakan memberlakukan pembatasan bahan bakar berdasarkan kapasitas mesin, terhitung mulai 27 Maret lalu.
Meski pasokan bahan bakar di negara itu kini masih diklaim cukup, sejumlah langkah penghematan diterapkan untuk mengantisipasi krisis energi.

Kementerian Energi di bawah Dewan Militer Myanmar menyatakan akan terus memantau dan mengelola konsumsi bahan bakar untuk mencegah kelangkaan.
Sistem pembatasan bahan bakar di Myanmar dilakukan dengan skema pembelian maksimal satu kali dalam seminggu. Warga juga bisa membeli dua kali dalam satu pekan, tapi dengan membagi kuota bahan bakar.

Pemerintah Myanmar melacak alokasi bahan bakar melalui sistem kode batang dan kode QR.
Hanya kendaraan yang menempelkan stiker hologram resmi di kaca depan kendaraan yang berhak membeli bahan bakar di Myanmar. Petugas pom bensin wajib memindai kode itu.

Sepeda motor diperbolehkan membeli hingga delapan liter per minggu dalam dua kali pembelian, sedangkan kendaraan roda tiga dapat membeli hingga 25 liter dalam tiga kali pembelian.
Kendaraan pribadi dan pemerintah akan diizinkan membeli antara 35 dan 45 liter per minggu, tergantung pada ukuran mesin (mulai dari 2.000 cc hingga di atas 3.000 cc), yang dapat dibeli dalam maksimal dua kali pembelian.

Kendaraan darurat dan layanan publik tidak akan dikenakan batasan tetap.
Pemerintah Myanmar juga mengumumkan, per 25 Maret lalu kantor pemerintahan akan menerapkan WFH setiap Rabu. Mereka juga mendorong perusahaan swasta untuk menerapkan pengaturan serupa.

Thailand
Selama dua minggu terakhir, persediaan solar di berbagai SPBU di Thailan telah habis, terutama di luar Bangkok.
Solar menjadi bahan bakar pertama yang habis. Kekurangan ini memberikan dampak parah ke berbagai sektor.

Tidak hanya berdampak pada pengendara mobil, situasi ini juga berpengaruh pada industri pertanian dan perikanan.
Pemerintah Thailand telah menginspeksi sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar.

Aturan mitigasi terbaru memungkinkan perusahaan bahan bakar untuk memanfaatkan stok cadangan.
Adapun, transportasi publik dioperasikan Thailand selama 24 jam untuk mengatasi kemacetan distribusi.

Kebijakan lain yang diumumkan Thailand, antara lain WFH, pengurangan penggunaan energi di gedung milik pemerintah, termasuk pengaturan suhu AC tidak kurang dari 26°C, dan mengizinkan pegawai negeri sipil mengenakan pakaian lengan pendek daripada setelan formal.
Pemerintah juga mengklaim akan menghentikan perjalanan pegawai dan pejabat negara, termasuk perjalanan studi ke luar negeri.

Kenya
Kenya memprioritaskan ekspor komoditas yang mudah busuk akibat gangguan perdagangan.
Otoritas Pelabuhan Kenya menyesuaikan operasi pelabuhan untuk memastikan bahwa produk segar seperti bunga, alpukat, dan sayuran dapat diproses dan dikirim lebih cepat, menurut The Nation, sebuah surat kabar lokal.

Di saat yang sama, industri bunga negara tersebut mengalami kerugian senilai jutaan dolar.
Dewan Bunga Kenya, sebuah organisasi sektor swasta yang mewakili petani dan eksportir di Kenya, melaporkan bahwa konflik yang sedang berlangsung telah menyebabkan kerugian lebih dari US$4,2 juta (sekitar Rp71 miliar) dalam tiga minggu.

Beberapa petani dan eksportir teh di Kenya mengatakan kepada BBC bahwa mereka merasa cemas akan masa depan, karena biaya produksi teh dan logistik terus meningkat.
Negara tetangga Kenya, yaitu Ethiopia, juga mengimbau para distributor bahan bakar, SPBU, dan konsumen untuk menghemat bahan bakar dan memprioritaskan layanan-layanan penting.

Nigeria
Harga bensin di Nigeria telah naik hampir dua kali lipat sejak konflik Iran dan AS-Israel dimulai.
Meskipun Nigeria merupakan negara penghasil minyak utama, tidak ada satu pun kilang milik pemerintah yang beroperasi.

Pemerintah Nigeria bergantung pada impor produk olahan selama bertahun-tahun, sebelum mereka meresmikan kilang Dangote yang dioperasikan perusahaan swasta pada 2025.
Kilang baru tersebut memang membantu menurunkan harga bensin di pompa, tapi serangan AS dan Israel terhadap Iran berdampak besar pada ketersediaan bahan bakar di Nigeria.

Untuk membantu mengurangi biaya transportasi, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, berencana mempercepat peluncuran kit konversi kendaraan Gas Alam Terkompresi (CNG) dan Kendaraan Listrik (EV).
Rencana ini akan melibatkan penyebaran infrastruktur CNG termasuk Stasiun Induk dan Cabang, Unit Pengisian Terpadu, kendaraan CNG, serta program konversi.

Tinubu berkata, inisiatif ini akan memicu pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, serta investasi terkait di seluruh negeri.
Tinubu berencana untuk mendistribusikan sarana konversi kendaraan ke seluruh Nigeria, dengan memastikan harganya tetap terjangkau dan mudah diakses.

"Inisiatif ini akan dilakukan dengan CreditCorp Nigeria, lembaga keuangan, dan mitra lainnya guna mengembangkan model pembiayaan yang inovatif dan hemat biaya, sehingga konversi kendaraan dapat diakses secara luas oleh masyarakat," katanya.

Apa saja rencana Indonesia yang disampaikan pemerintah?

Sejak akhir pekan terakhir Maret lalu, pemerintah Indonesia telah menyampaikan sejumlah rencana berkaitan dengan penghematan BBM.

Per Selasa (31/03), harga minyak mentah Brent mencapai $115,04 per barel.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tembus $105,96 per barel, tertinggi sejak 9 Maret.
Sejumlah langkah yang direncanakan, antara lain penerapan WFH satu hari dalam sepekan pada hari Jumat untuk ASN.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan WFH ini berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta warga untuk menghemat energi dengan tidak boros menggunakan kompor yang kemudian menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Selain itu, ia juga menyampaikan akan mencari sumber impor minyak lain, salah satunya dari Amerika Serikat.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, sempat menyampaikan kemungkinan kegiatan pembelajaran daring.

Meskipun demikian, Pratikno mengatakan, kegiatan yang bersifat praktikum tetap diarahkan secara tatap muka gunak menjaga kualitas proses pendidikan.
Pendekatan ini ditempuh dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Namun belakangan, gagasan sekolah daring ini batal diterapkan dengan alasan menghindari potensi learning loss seperti yang terjadi ketika pandemi.
Dalam keputusan terbaru, Menteri Airlangga Hartarto menyebut para pelajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah akan tetap menjalankan belajar-mengajar di sekolah selama lima hari.

Airlangga berkata, aturan khusus akan diterapkan pada mahasiswa perguruan tinggi dengan masa kuliah di atas empat semester. Aturan khusus ini, kata Airlangga, akan diteken Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
Terkait MBG, skenario yang mengemuka adalah pengurangan hari pelaksanaan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Hal ini diperkirakan bisa menghemat hingga Rp 40 triliun dalam setahun.

Purbaya menyebut potensi penghematan itu muncul dari inisiatif internal pelaksana program, bukan hasil pemangkasan langsung dari pemerintah pusat.
Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga negara telah melakukan penghematan anggaran.
DPR, misalnya, menerapkan kebijakan efisiensi energi, mulai dari pembatasan listrik, AC, lift, hingga jamuan rapat bagi pimpinan, anggota, dan seluruh pegawai, merujuk surat yang dikeluarkan sekretariat jenderal lembaga itu pada 27 Maret lalu.

Penerapan pembatasan operasional DPR meliputi penggunaan listrik kantor dan fasilitas lain, seperti sarana olahraga yang hanya digunakan maksimal sampai pukul 18.00. Eskalator, AC, dan lift hanya dioperasikan pada pukul 07.00 WIB hingga 18.00 WIB.
Setelah pukul 18.00 WIB, operasional lift dibatasi hanya 70% dari kapasitas normal. Sementara itu, penggunaan telepon dan air diminta disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk kegiatan persidangan DPR yang melebihi pukul 18.00 WIB diberikan pengecualian dengan mekanisme pemberitahuan kepada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar berkata, pihaknya masih menghitung hasil penghematan dari berbagai kebijakan efisiensi tersebut. Akan tetapi, khusus pos BBM, penghematannya mencapai Rp1,5 miliar. Aturan ini akan berlanjut hingga Desember 2026.

Kementerian Pertahanan, melalui siaran pers, juga membeberkan langkah-langkah yang disiapkan.
Beberapa hal yang sedang mereka siapkan, antara lain penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu, pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ketika dijumpai di Istana pada 25 Maret lalu, juga menyampaikan pemerintah mendorong pemangkasan lanjutan perjalanan dinas kepala daerah sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi BBM.
Pemerintah daerah juga diminta Tito untuk memprioritaskan agenda penting, menunda kegiatan tidak mendesak, serta menghemat listrik dan pendingin ruangan di kantor dengan mematikan saat tidak dipakai.

'Perlu realokasi dan reposisi anggaran, jangan hanya gimmick'

Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan realokasi dan reposisi anggaran belanja negara. Menurutnya, pemangkasan pada hal-hal kecil diperlukan, tapi nominalnya tidak besar sehingga bisa dipandang hanya gimmick semata.

Menurut Media, ekonomi Indonesia sudah mengalami tekanan yang cukup berat sebelum perang Iran-AS dan Israel berkecamuk. Eskalasi di Timur Tengah itu pun makin mengekspos kerentanan ekonomi Indonesia dan mengakselerasi perlambatan ekonomi.
Ia pun khawatir terjadi pembengkakan pada APBN karena subsidi yang dilakukan untuk menekan agar harga BBM di pasar tidak melonjak.

Bahkan ia memperkirakan tiap kenaikan harga minyak $1 per barel mengakibatkan pembengkakan subsidi hingga Rp6,8 triliun . "Saya sangat khawatir dengan solusi jangka panjang fiskal kita. Sekarang seberapa kuat APBN menopang ini," ujar Media.

"Masalahnya memang kompleks. Opsi menaikkan harga BBM berpotensi gejolak politiknya besar, tapi akhirnya menambah porsi subsidi itu juga menekan anggaran dan engurangi transfer ke masyarakat kecil. Sementara trik WFH satu hari itu juga enggak make sense," kata Media.

Adapun realokasi dan reposisi APBN ini bisa berupa mengalihkan belanja non-prioritas ke sektor yang mendesak. Hal ini pernah dilakukan ketika Covid-19. Bahkan pemotongan MBG menjadi lima hari operasional dari semula enam hari dinilainya belum signifikan.

Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, berkata penghematan BBM ini perlu dilakukan karena gangguan pasokan yang terjadi, baik dari sisi kuantitas pasokan maupun dari sisi harga.
Meski dari sisi pasokan, Indonesia hanya menggunakan pasokan minyak dari negara-negara teluk yang melalui Selat Hormuz sebesar 20% atau seperlima dari kebutuhan minyak dalam negeri.

Indonesia lebih banyak mengambil dari negara-negara di Afrika, seperti Angola dan Nigeria.
Namun di Nigeria sendiri, harga minyaknya pun melambung sehingga berdampak juga pada negara importir seperti Indonesia.

"Karena harga juga meningkat, artinya kalau kita dengan konsumsi yang sama besarnya seperti saat harganya sebelum naik, ya ini akan membengkakan impor, karena kita kan net importir minyak," ujar Faisal.

Atas dasar itu, upaya penghematan perlu dilakukan secara detil dan saling mendukung satu sama lain. Bauran kebijakan yang beragam sangat diperlukan, ujarnya.
Bahkan Faisal menyampaikan kebijakan yang telah diterapkan Myanmar atau Nigeria bisa direplikasi yakni mengenai pembatasan BBM dan transisi energi dari BBM ke non-BBM.

Pengamat kebijakan publik dari Monash University, Ika Idris juga berkata kebijakan seperti WFH selama sehari saja pengaruhnya kecil apabila melihat skala persoalan kebutuhan BBM dan beban energi ke APBN.
Menurut Ika, persoalan beban energi di Indonesia bukan karena komuter atau transportasi ke tempat kerja. Akan tetapi, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor energi.

"Impor energi kita sekitar satu juta barel minyak per hari dan sekitar 80% kebutuhan LPG. Pengurangan perjalanan pekerja selama satu hari memang bisa menekan konsumsi BBM di perkotaan," ujar Ika.

"Tapi karena kendaraan sekolah, logistik, distribusi barang, angkutan umum, dan mobilitas rumah tangga lain tetap berjalan, maka penghematan yang tercipta hanya menyentuh sebagian kecil dari total konsumsi. Belum lagu beban subsidi per tahun. Masalah utamanya adalah sensitivitas APBN terhadap harga energi global, bukan sekadar jumlah perjalanan kantor."

Untuk itu, WFH selama sehari lebih tepat diposisikan sebagai instrumen efisiensi tambahan. Kebijakan yang mesti diambil harusnya yang berkaitan dengan memastikan subsidi energi tepat sasaran dan diversifikasi energi.
Salah satunya, penggunaan LPG 3kg yang kerap tak tepat sasaran. Misal pada 2025, kuota gas LPG sekitar 8,5 juta ton atau sekitar 82 triliun.

Sementara itu, angka gas non subsidi terus turun kebutuhannya.

"Artinya, banyak rumah tangga yang bukan sasaran gas subsidi (kelas menengah) ikut menikmati subsidi. Saat ini, bisa jadi momen untuk pemerintah memperbaiki kebijakan ini dan memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran. Begitu juga dengan BBM subsidi tepat sasaran."

Selain itu, Ika juga meminta pemerintah menunjukkan prioritas saat ini dengan menekan program yang memakan anggaran sangat besar, seperti MBG.
Menurut Ika, MBG bisa dihemat dan dialokasikan untuk kebutuhan energi atau jaring pengaman akibat kenaikan harga energi.

"Sekarang pun hidup sudah berat, masyakarat sudah banyak yang turun dari kelas menengah ke kelas rentan miskin. Artinya, pemerintah perlu meninjau ulang bansos untuk program keluarga harapan, angkanya mungkin akan lebih tinggi. Apalagi jika ada kenaikan harga BBM."