Kapal kargo berbendera Thailand Mayuree Naree terbakar setelah terkena rudal Iran di Selat Hormuz, Iran, 11 Maret 2026 . | EPA/ROYAL THAI NAVY

 Terkait

Ekonomi

Lonjakan Energi Global dan Ujian Ketahanan Ekonomi RI

19 Mar 2026, 18:44 WIB

harga minyak dunia dalam sepekan terakhir melonjak sekitar 8 persen.

JAKARTA — Konflik di Timur Tengah mendorong lonjakan harga energi global dan mulai menekan perekonomian Indonesia. Dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya hidup.

Tekanan ini tidak hanya berasal dari harga minyak dunia, tetapi juga menjalar ke nilai tukar rupiah, biaya impor, hingga kondisi fiskal negara.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat, harga minyak dunia dalam sepekan terakhir melonjak sekitar 8 persen hingga menembus 100 dolar AS per barel. Harga gas alam cair di Asia bahkan sempat naik hampir 40 persen dalam satu hari.

“Guncangan harga energi global bisa cepat merambat ke dalam negeri, baik melalui fiskal, nilai tukar, maupun biaya energi,” tulis INDEF dalam kajiannya.

Kenaikan harga ini dinilai berdampak langsung terhadap anggaran negara. INDEF memperkirakan setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun. Dengan tren kenaikan saat ini, tekanan fiskal diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Selain itu, lonjakan harga energi berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor, termasuk energi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hubungan dagang Indonesia dengan Timur Tengah relatif kecil, dengan porsi ekspor sekitar 4,2 persen dan impor 3,9 persen. Namun, tekanan justru datang dari jalur tidak langsung, terutama melalui harga energi dan biaya logistik global.

Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani mengatakan, pemerintah terus mencermati potensi gangguan di jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz.

“Kami mencermati kondisi di Selat Hormuz karena jalur ini sangat penting bagi perdagangan minyak dunia,” kata Rini.

Selat Hormuz menjadi jalur utama distribusi minyak global. Gangguan di kawasan ini dapat langsung memicu lonjakan harga energi yang kemudian berdampak ke berbagai sektor ekonomi.

Meski Indonesia tidak mengimpor langsung minyak dari Timur Tengah, sekitar 75 persen pasokan berasal dari Singapura dan Malaysia yang juga bergantung pada kawasan tersebut. Kondisi ini membuat kenaikan harga tetap terasa di dalam negeri.

Dampak lanjutan terlihat pada sektor industri, terutama manufaktur dan petrokimia yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga barang konsumsi.

Di sisi eksternal, negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India juga terdampak kenaikan harga energi. Jika aktivitas industri di negara tersebut melambat, permintaan terhadap ekspor Indonesia berisiko menurun.

Jika konflik berkepanjangan, harga minyak diperkirakan berada di kisaran 85 hingga 120 dolar AS per barel sepanjang 2026. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap ekonomi domestik.

Di tengah tekanan tersebut, batu bara masih menjadi penopang sementara untuk menahan lonjakan biaya energi. Namun, ketergantungan terhadap energi fosil dinilai membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global.

INDEF menilai solusi jangka panjang terletak pada percepatan pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.

“Komoditas energi dan agro masih bisa menopang ekspor, tetapi risiko dari sektor industri tetap perlu diwaspadai,” kata Rini.

Bagi masyarakat, dampak konflik global ini mungkin tidak terasa secara langsung. Namun, kenaikan harga energi berpotensi perlahan meningkatkan biaya hidup sehari-hari.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

RI Benar-Benar Kaya Gas, Ini Buktinya

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

Selasa, 23/12/2025 14:00 WIB

Foto: TIS Energy Group secara resmi mengumumkan penyelesaian proses akuisisi strategis atas Blok Sebuku dari Mubadala Energy, perusahaan minyak dan gas bumi asal Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (31/07/2025). (Doc TIS Energy)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang melimpah. Tercatat, per 1 Januari 2025 Indonesia menyimpan cadangan gas bumi mencapai 55.852 Billion Standard Cubic Feet (BSCF).

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Hendra Gunawan memaparkan, data cadangan gas bumi Indonesia yang tercatat masih sangat besar per awal tahun ini. Atas hal itu, kebijakan energi nasional difokuskan untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bagi sektor domestik ketimbang dijual ke luar negeri.

"Berdasarkan status pelaporan 1 Januari 2025, cadangan gas bumi terbukti sebesar 34.782 BSCF, cadangan mungkin atau P2 sebesar 11.856 BSCF dan cadangan harapan sebesar 9.212 BSCF, sehingga total cadangan sebesar 55.852 BSCF," paparnya dalam acara Seminar Nasional INDEF, di Jakarta, Selasa (23/12/2025).




Pemerintah juga berencana untuk mengurangi porsi ekspor gas bumi untuk fokus dalam alokasi kebutuhan gas bumi domestik.

"Bapak-Ibu sekalian, Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kebutuhan ekspor akan diturunkan secara bertahap," imbuhnya.

Hingga bulan September 2025, serapan gas domestik tercatat mendominasi hampir 70% dari total pemanfaatan gas nasional atau mengalahkan porsi ekspor.

"Sampai dengan bulan September 2025, rata-rata pemanfaatan gas bumi sebesar 5.594 BBTUD, gas yang diserap domestik sebesar 3.895 BBTUD, dan ekspor sebesar 1.698 BBTUD. Sehingga pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 69,65%," jelasnya.

Berdasarkan perhitungannya, permintaan gas di dalam negeri, khususnya untuk sektor industri dan kelistrikan, terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, strategi penjadwalan ulang kontrak ekspor gas alam cair (LNG) juga akan dilakukan demi mengamankan pasokan domestikl.

"Tetap melakukan penjadwalan ulang kontrak ekspor LNG untuk pemenuhan dalam negeri," tandasnya.