Komisi Pencari Fakta Kerusuhan Agustus 2025: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi

19 Februari 2026, 05:11

Gedung DPRD Jabar dibakar masa pendemo. Aktual/HO
Jakarta, Aktual.com – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Komisi Pencari Fakta (KPF) mengumumkan laporan investigasi terkait kerusuhan Agustus 2025.

Tim KPF yang terdiri dari KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta ini menulis temuannya dengan judul “Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025: Operasi Pembungkaman Kaum Muda terbesar sejak Reformasi” di Gedung Resonansi, Indonesia Corupption Watch, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Terhitung sudah hampir lima bulan sejak demonstrasi Agustus 2025 berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan, respons negara menyisakan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas.

Di tengah kekosongan peran negara atas akuntabilitas tersebut, KPF melakukan penelusuran independen terhadap 115 berkas pemeriksaan kepolisian, ribuan data sumber terbuka, 63 informan, serta jejak peristiwa di 8 provinsi, 18 kota, dan 3 lokasi di luar negeri sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Temuan KPF menunjukkan, demonstrasi Agustus 2025 tidak lahir dari satu isu tunggal. Wacana kenaikan tunjangan anggota DPR berfungsi sebagai pemicu, tetapi bukan sebab utama.

“Akar persoalan terletak pada akumulasi ketidakpuasan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, dan persepsi meluas tentang ketidakpekaan elite politik terhadap tekanan hidup—terutama di antara kaum muda.”

Dalam konteks tersebut, mobilisasi demonstrasi merupakan ekspresi politik yang dinilai KPF sebagai pilihan rasional.

Laporan ini tidak menyimpulkan adanya satu aktor tunggal yang secara formal memerintahkan rangkaian kerusuhan. Namun, pola eskalasi yang terstruktur, pergerakan massa yang berurutan, serta kegagalan pencegahan pada momen-momen krusial mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam pengawasan, koordinasi, dan tanggung jawab komando.

“KPF menilai telah terjadi pembiaran dan kelalaian oleh aparat keamanan yang berkontribusi pada meluasnya kekerasan dan jatuhnya korban warga sipil.”

KPF mendokumentasikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penangkapan massal, serta dugaan penyiksaan dan pengakuan paksa.

Data yang dihimpun juga menunjukkan ribuan kaum muda berusia anak turut ditahan—banyak tanpa tuduhan yang jelas pembuktian hukumnya. Praktik-praktik ini menunjukkan penyimpangan dari prinsip proporsionalitas dan jaminan prosedural yang menjadi fondasi negara hukum.

Setelah demonstrasi, KPF menemukan pola penegakan hukum yang tajam ke bawah. Aparat bergerak cepat menetapkan aktivis, pelajar, dan warga sipil sebagai tersangka. Banyak di antara mereka dibingkai sebagai ‘dalang’ dan ‘provokator’ hanya berbasis ekspresi di media sosial serta keterlibatan dalam jejaring percakapan digital.

Dalam banyak kasus, tidak ada relasi kausalitas yang jelas antara tindakan yang disangkakan dengan pidana yang dituduhkan. Sebaliknya, penelusuran terhadap pola penjarahan yang terkoordinasi dan pergerakan massa antar-lokasi tidak menunjukkan kemajuan penyidikan yang setara.

“Hari ini, 703 warga sipil di berbagai daerah masih menghadapi ancaman proses hukum karena menggunakan hak konstitusionalnya.”

KPF menilai, menghukum mereka akibat tanpa mengakui dan memperbaiki sebab yang melatarbelakanginya hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Laporan ini memastikan, tanggung jawab tidak dibebankan pada mereka yang paling mudah dituduh, melainkan yang memiliki pengaruh. KPF tidak membenarkan kekerasan, namun ruang sipil tidak menyempit dalam satu hari dan demokrasi tidak rapuh hanya karena sebuah unggahan di media sosial.

“Selama kekerasan dinormalisasi, kritik dipidana, hukum digunakan menindas yang lemah, dan kaum muda dibungkam, maka akumulasi ketidakpuasan yang sama akan meledak layaknya bom waktu ketika pemicu dan katalis berikutnya hadir untuk memobilisasi warga.”

KPF menilai 13 nyawa yang hilang menuntut lebih dari sekadar simpati. Mereka menuntut kejelasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan struktural agar tragedi serupa tidak terulang.
https://aktual.com/komisi-pencari-fa...jak-reformasi/



Laporan KPF: Ada Massa Bayaran di Kerusuhan Agustus 2025

Tayang: Kamis, 19 Februari 2026 00:26 WIB | Diperbarui: Kamis, 19 Februari 2026 00:28 WIB
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-inlihat fotoLaporan KPF: Ada Massa Bayaran di Kerusuhan Agustus 2025
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
KERUSUHAN AGUSTUS 2025 - Acara Rilis Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025 terkait Demonstrasi, Kerusuhan, penjarahan, dan Perburuan Aktivis Terbesar Sejak Reformasi 1998, di Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).
A-
A+

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pencari Fakta (KPF) bentukan Koalisi Masyarskat Sipil mengungkapkan ada massa bayaran dalam aksi berujung kerusuhan, pada Agustus 2025.

Hal ini disampaikan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dalam Rilis Laporan Komisi Pencari Fakta Agustus 2025 terkait Demonstrasi, Kerusuhan, penjarahan, dan Perburuan Aktivis Terbesar Sejak Reformasi 1998, di Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026).

Isnur mengatakan, massa bayaran itu dipimpin oleh organisasi bernama Bison.

"Kami juga menemukan, apakah ada masa bayaran? Ya, ada pengakuan massa bayaran yang ini dipimpin oleh organisasi namanya yang dipimpin oleh organisasi, namanya Bison," kata Isnur, Rabu.

"Nah, Bison ini mengakui, mengorganisir massa yang bisa digunakan untuk tim hore kalau di televisi," tambahnya.

Isnur melanjutkan, dalam penelusuran independen KPF, organisasi Bison mengakui bahwa mereka didorong dan dibayar untuk mencegah atau menjegal aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Dan mereka mengklaim bahwa mereka ada afiliator dari sebuah menegah di Indonesia," jelasnya.

Dalam laporannya, Komisi Pencari Fakta menemukan indikasi kuat keberadaan massa suruhan dalam demonstrasi 28 Agustus 2025.

Massa ini diduga berasal dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Cimahi.

Kelompok massa bayaran datang ke Jakarta secara bertahap pada 28 Agustus 2025. Pada tahap awal, sekitar 10 orang berangkat dari Cimahi dengan membawa sekitar 160 botol bom molotov, petasan, kembang api, dan alat lainnya.

Kelompok awal ini kemudian menjemput massa tambahan di Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Jumlah massa yang terkumpul meningkat hingga sekitar 600 orang sebelum tiba di Jakarta.

"Sejumlah BAP kepolisian menunjukkan keterkaitan aktor dalam mobilisasi massa bayaran tersebut," demikian dikutip dari dokumen laporan KPF.

Selanjutnya, Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison), Ginka Febriyanti Br Ginting, mengakui telah memerintahkan Sekretaris Nasional Bison, Ahmad Rifaldi, untuk menggalang 70 massa aksi untuk demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Ia menyerahkan dana sebesar Rp9.300.000 kepada Bendahara BISON, Ebyn Atsil Majid.

Dana tersebut terdiri atas imbalan massa aksi sebesar Rp6.300.000 dan biaya logistik sebesar Rp3.000.000. Seluruh dana dinyatakan bersumber dari kas internal Bison

"Bison sendiri didirikan awalnya sebagai bagian dari tim sukses kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 serta Andra Soni-Dimyati Natakusumah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024."

Ginka Febriyanti Br Ginting juga menyatakan, BISON memiliki organisasi sayap bernama Blok Pelajar Politik Merdeka (BP2M) dan berstatus mitra atau ‘afilator’ Polri.

Selain itu, Ahmad Rifaldi kemudian berkoordinasi dengan Intan Nur Aini alias Intan Bison, anggota BP2M, untuk memobilisasi 70 orang demonstran dengan imbalan Rp90.000.

Total dana sebesar Rp6.300.000 disebut sebagai upaya untuk mencegah massa bertindak ‘anarkis’.

Intan Nur Aini alias Intan Bisob, melalui akun WhatsApp 6285xxxxxx372, kemudian menghubungi Setiawati alias Mama Resal Indosiar, seorang koordinator penonton bayaran acara televisi, untuk menggalang 50 massa aksi dengan imbalan Rp70.000.357.

Setiawati alias Mama Resal Indosiar kemudian menghubungi Megie Dwi Saputra, rekan sesama penonton bayaran acara televisi, untuk memobilisasi 30 orang dengan imbalan Rp62.500.

Untuk diketahui, Koalisi Pencari Fakta (KPF) Kerusuhan Agustus 2025 ini dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil, yang di dalamnya terdapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai penanggung jawab.

Tim KPF melakukan penelusuran independen terhadap 115 berkas pemeriksaan kepolisian, ribuan data sumber terbuka, 63 informan, serta jejak peristiwa di 8 provinsi, 18 kota, dan 3 lokasi di luar negeri sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Laporan ini menjawab empat mandat utama, yakni mencari penyebab demonstrasi dan eskalasi kekerasan, memetakan aksi dan respons para pihak, mengidentifikasi pola serta faktor pemicu dan akselerator, serta menelaah akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.


https://www.tribunnews.com/nasional/...&s=paging_new.

penyelidikan KPF