Endra Mardhani - Politik
Rabu, 11 Februari 2026 09:30 AM
Bagikan

Presiden ke-7 RI Jokoa Widodo (Jokowi) saat berbincang dengan anak-anak Papua
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, terang-terangan menyebut Presiden ke-7, Jokowi, belum mampu menuntaskan persoalan kekerasan yang terus berulang di Papua.

Penilaian tersebut disampaikan Yorrys saat menerima audiensi perwakilan Amnesty International yang menyampaikan aduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Tragedi Gearek 2025

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah Tragedi Gearek 2025.

Serangan yang melibatkan sejumlah helikopter militer yang dikabarkan menjatuhkan mortir di sebuah kampung di wilayah Papua.

Dalam pertemuan itu, Yorrys menegaskan bahwa persoalan Papua merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung lama dan melintasi banyak rezim pemerintahan.

“Persoalan Papua ini agak rumit. Ini sudah delapan presiden, sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia,” ujar Yorrys dikutip fajar.co.id, Rabu (11/2/2026).

Hampir Semua Kekerasan di Papua Berkaitan dengan Aparat

Ia menyebut, hampir seluruh kasus kekerasan yang terjadi di Papua selalu berkaitan dengan kekerasan aparat.

Hanya saja, hingga kini belum ada solusi yang benar-benar mampu menyelesaikan akar persoalan tersebut.

Yorrys kemudian menyinggung ironi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

17 Kunjungan Jokowi di Papua Tidak Ada Hasil

Kata dia, Jokowi merupakan presiden yang paling sering berkunjung ke Papua, bahkan hingga dianggap sebagai sosok penyelamat oleh sebagian masyarakat setempat.

“Beliau (Jokowi) adalah presiden satu-satunya yang sudah datang 17 kali ke Papua,” ujar Yorrys.

Namun, frekuensi kunjungan tersebut dianggap tidak sejalan dengan penurunan tingkat kekerasan.

Ia menyebut eskalasi konflik justru tetap tinggi selama periode kepemimpinan Jokowi.

“Eskalasi kekerasan tinggi terus. Sampai Amnesty International memberikan ekspose bahwa angka pelanggaran HAM terbesar ada di periode beliau,” ucapnya.

Peran Jokowi Diragukan

Berdasarkan temuan tersebut, Yorrys mempertanyakan sejauh mana peran Jokowi dalam menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua.

b[]“Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau apa, ya, datang memberikan janji, kan,[/b]” Yorrys menuturkan.

Lebih lanjut, Yorrys menjelaskan bahwa DPD RI selama ini terus berupaya mendorong penyelesaian konflik Papua.

Salah satu langkah yang pernah dilakukan adalah membentuk MPR for Papua bersama lembaga-lembaga lain sebagai wadah untuk merumuskan solusi damai.

Namun, upaya tersebut kerap menghadapi hambatan serius, terutama karena birokrasi yang berbelit dan ego sektoral di tingkat kementerian.

Dominasi Militer Jadi Faktor Penghambat

Ia mencontohkan pengalamannya saat berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kala itu, Mahfud Md, terkait konsep penyelesaian Papua secara komprehensif.

Yorrys bilang, dominasi unsur militer dalam lembaga sipil menjadi salah satu faktor penghambat pendekatan perdamaian.

“Ego sektoral di dalam situ sangat besar sehingga membuat mereka kesulitan,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)
https://fajar.co.id/2026/02/11/yorry...hong/?page=all

Akibat dominasi militer...