admin 22 Januari 2026 2 min read
Detikpapua.com : Dekai, Yahukimo – Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia menyatakan sikap atas situasi darurat yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Mereka menilai operasi militer yang terus berlangsung sejak 2021 hingga kini, ditambah masuknya investasi besar-besaran dan pemekaran daerah otonom baru (DOB), telah memperparah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta mengancam eksistensi masyarakat sipil.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Sumohai, 21 Januari 2026, mahasiswa menegaskan bahwa konflik antara aparat TNI/Polri dan TPNPB-OPM telah menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, serta kerugian ekonomi dan sosial.

“Kekerasan militer dan penangkapan liar yang terjadi secara masif membuat rakyat Yahukimo terancam kehidupannya. Ini terbukti dengan data valid sejak 2021 hingga kini,” ujar Roni Mirin, Korlap Umum Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia.

Mereka juga menyoroti diskriminasi terhadap warga Papua yang berambut gimbal dan berkumis tebal, yang dianggap aparat sebagai tanda kecurigaan. Padahal, menurut mahasiswa, hal itu adalah identitas budaya yang harus dilestarikan.

“Rambut gimbal dan kumis brewok bukan ukuran kriminalitas. Itu budaya identitas orang Papua yang harus dihormati,” tegas Dani Wetapo, Wakil Korlap.

Selain itu, mahasiswa mencatat adanya pengungsian besar pada Agustus 2025 dengan jumlah 1.890 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat operasi militer di berbagai distrik. Mereka menuntut pemerintah dan militer segera menghentikan praktik pengeboman udara, pendropan pasukan, serta penangkapan liar di rumah-rumah warga.

Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia menyampaikan 25 poin tuntutan, di antaranya:
– Hentikan pemekaran wilayah Yahukimo (Yalimek, Yahukimo Timur, Barat, dan Utara).
– Stop penanaman sawit dan rencana tambang emas serta batu bara.
– Hentikan pembangunan pos militer dan pendropan pasukan.
– Segera kembalikan warga pengungsi ke rumah masing-masing.
– Negara harus memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.

Mahasiswa Yahukimo menegaskan bahwa suara mereka ditujukan kepada pemerintah, DPRD, dan Dewan Gereja Yahukimo agar segera melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap hak hidup masyarakat sipil.

“Kami meminta negara menghentikan segala bentuk diskriminasi dan menjamin kebebasan umat manusia di Yahukimo,” tutup Afull Heluka, Koordinator Fron Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia. (Red)

https://www.detikpapua.com/mahasiswa...asif-di-dekai/







Operasi Damai Cartenz Pastikan Ruang Demokrasi Aman dalam Aksi Mahasiswa Yahukimo

Antar Papua
Antar Papua
Januari 22, 2026

Dekai, Antarpapua.com — Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan komitmen Operasi Damai Cartenz dalam menjaga kedamaian Papua dengan menjamin setiap proses demokrasi berlangsung aman, tertib, dan bermartabat.

Brigjen Pol. Faizal menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan bertujuan memastikan ruang demokrasi berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Operasi Damai Cartenz 2026 hadir untuk menjaga Papua tetap aman dan damai. Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Tugas kami memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan tidak memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, personel Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo, didukung Brimob BKO Polda Papua, melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, Rabu (21/1/2026).

Sebelum menuju kantor DPRD, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Jam Kota Dekai. Sekitar 500 orang kemudian bergerak secara tertib dengan berjalan kaki melewati sejumlah ruas jalan utama Kota Dekai, menggunakan satu unit kendaraan roda empat dan puluhan kendaraan roda dua.

Setibanya di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, massa menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap yang pada intinya menolak militerisme, pembangunan pos-pos militer, investasi, proyek strategis nasional, serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Yahukimo. Aspirasi tersebut disampaikan melalui orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan penyerahan dokumen resmi kepada DPRD.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa, tokoh adat, pelajar, mama-mama Yahukimo, serta elemen masyarakat lainnya turut menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait situasi keamanan, aktivitas masyarakat sipil, dan kondisi sosial di sejumlah wilayah Kabupaten Yahukimo.

Pada pukul 13.15 WIT, Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia secara resmi menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Yahukimo. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo, Minggituk Kobak, S.Si, menyatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

Selama berlangsungnya aksi, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh gabungan personel Polres Yahukimo, Brimob BKO Polda Papua, dan Satgas Operasi Damai Cartenz. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino, S.H., M.H., menegaskan bahwa Polri menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Polri hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat. Penyampaian aspirasi secara damai kami hormati, dan pengamanan dilakukan agar situasi kamtibmas di Yahukimo tetap kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo mengapresiasi pengamanan yang dilakukan aparat keamanan sehingga aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Kami melihat aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik dan situasi tetap kondusif,” kata Minggituk.

Usai penyampaian aspirasi, massa aksi secara bertahap meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo. Seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai dengan situasi aman, tertib, dan kondusif, sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kedamaian di Kabupaten Yahukimo melalui Operasi Damai Cartenz 2026. (Redaksi)

https://antarpapua.com/operasi-damai...iswa-yahukimo/

demo para mahasiswa Papua