Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar praktik curang serius di sektor sawit. Sebanyak 10 perusahaan besar terdeteksi melakukan under invoicing, dengan nilai ekspor yang dilaporkan hanya sekitar 50 persen dari nilai transaksi sebenarnya.

Temuan itu diperoleh setelah Kementerian Keuangan melakukan penelusuran mendetail berbasis data ekspor. Pemeriksaan dilakukan kapal demi kapal, hingga terlihat jelas pola manipulasi nilai barang yang sistematis.

“Kita cek satu per satu. Dari 10 perusahaan besar yang saya temukan, rata-rata nilai ekspor yang mereka akui hanya separuh dari nilai sebenarnya,” ujar Purbaya dilansir Jumat (9/1/2026).

Under invoicing merupakan praktik manipulasi perdagangan dengan cara melaporkan harga ekspor lebih rendah dari nilai riil transaksi. Modus ini bertujuan mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar, pajak, hingga pungutan ekspor, yang pada akhirnya menyebabkan kebocoran besar penerimaan negara.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik tersebut. Ia memastikan seluruh perusahaan yang terlibat akan dikejar dan ditindak tegas.

“Ini bukan main-main. Ada perusahaan sawit yang memangkas nilai ekspornya sampai setengah. Ke depan akan kita kejar dan mereka tidak bisa lagi melakukan hal seperti ini,” tegasnya.


Tak hanya penindakan, peringatan keras juga dilayangkan langsung kepada pelaku usaha. Purbaya menegaskan era manipulasi data ekspor sudah berakhir.

“Kita kirim pesan jelas ke mereka. Tidak bisa lagi main begini. Kalau terulang, kita sikat perusahaannya. Saya tidak peduli,” ujarnya lugas.


Untuk mencegah praktik serupa terulang, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem pengawasan dengan pemanfaatan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), guna mendeteksi anomali transaksi lebih cepat dan akurat.

“Kita pakai teknologi AI dan berbagai sistem lain supaya seluruh potensi penerimaan negara bisa kita amankan dan tidak bocor,” pungkas Purbaya.

https://www.abadikini.com/2026/01/09...wit-50-persen/