Oleh: Fajar Sidhi Nugroho
Editor: Heri Firmansyah
23 Dec 2025 - 02:40
Pusat Pemberitaan
whatsapp sharing buttonfacebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button
Cerita Reporter RRI Meliput Bencana di Aceh Tamiang
Prajurit Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 853/Bawar Reje Bur, Kodam Iskandar Muda, bergotong-royong membersihkan fasilitas utama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang (Foto: Pendam IM)
Dengarkan Berita
KBRN, Jakarta: Perjalanan memasuki Aceh Tamiang memperlihatkan wajah bencana yang tak hanya merusak rumah, tetapi juga ketahanan batin warga. Reporter RRI Joko Saputra menilai kondisi tersebut dipengaruhi faktor geografis daerah aliran sungai yang padat permukiman.

“Warga kehilangan rumah, harta, bahkan semangat hidup, sehingga kehadiran kami dianggap sebagai harapan baru,” ujarnya kepada Pro3 RRI.

Joko menegaskan bahwa masyarakat Aceh Tamiang masih menghadapi fase krisis pascabanjir dengan keterbatasan logistik memprihatinkan. Menurutnya, ribuan keluarga terdampak belum memperoleh kebutuhan dasar akibat akses terputus dan sarana penunjang belum sepenuhnya pulih.

“Mereka melewati fase kelaparan dan belum masuk tahap pemulihan, sehingga bantuan harus terus mengalir,” ucapnya.

Ia memaparkan bahwa wilayah permukiman di bantaran Sungai Tamiang memperparah dampak banjir bandang yang terjadi. Menurut Joko, pemerintah, relawan, dan lembaga kemanusiaan harus bersinergi karena skala kerusakan melampaui kemampuan warga bertahan.

“Rumah tertimbun lumpur hingga atap, listrik belum pulih, dan alat berat masih sangat dibutuhkan,” katanya.

Joko menambahkan, kondisi kesehatan menjadi ancaman lanjutan akibat minimnya air bersih serta sanitasi pascabencana. Ia memperkirakan pemulihan sosial masyarakat memerlukan waktu panjang seiring hilangnya sumber penghidupan utama warga setempat.

Ia menggarisbawahi bahwa informasi jurnalistik menjadi jembatan empati publik untuk mendorong solidaritas nasional berkelanjutan.

https://rri.co.id/nasional/2059221/c...i-aceh-tamiang



Perkebunan Sawit Pemegang HGU Diminta Sediakan Lahan untuk Relokasi Pengungsi Aceh Tamiang

Warga mengungkapkan, rencana relokasi sudah ada sejak 2006 lalu.

Red: A.Syalaby Ichsan

Salamah (42) dibantu anaknya membangun hunian sementara di lahan rumahnya yang hanyut akibat banjir bandang di Kota Lintang, Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (21/12/2025). Sudah hampir satu bulan, Salamah tinggal di tenda pengungsian bersama penyintas lainnya.
REPUBLIKA.CO.ID,ACEH TAMIANG — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Aceh Tamiang menyediakan sebagian lahan yang dikelolanya untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) para pengungsi Kabupaten Aceh Tamiang yang akan direlokasi.

Menurut Tito, lahan HGU merupakan lahan milik negara yang dikelola oleh pengusaha. Pada masa bencana ini, dia menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan lahan untuk hunian para pengungsi bencana.

“Perintah presiden semua tanah milik pemerintah pusat dan daerah wajib disiapkan untuk pembangunan huntap baik yang diperbaiki maupun direlokasi. Saya akan sampaikan ke Presiden kalau ada yang enggak mau dilepaskan haknya karena mereka sudah banyak menikmati lahan HGU,”kata Tito saat melakukan rapat dengan Bupati Aceh Tamiang, Wakil Gubernur Aceh, Kapolda Aceh hingga Badan Nasional Penyelenggaraan Bencana (BNPB) di kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).


Mendagri M Tito Karnavian di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). - (BPMI Setpres)
Dia mengatakan, lahan untuk pembangunan Huntap dan Huntara bagi warga penyintas bencana harus berstatus clean and clear. Menurut dia, Huntara akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Danantara. Untuk Hunian Tetap akan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat.

Tito pun meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan untuk rumah warga terdampak korban bencana dalam empat kategori. Pertama, rumah hilang. Kedua, rumah rusak berat. Ketiga, rumah rusak sedang dan keempat yakni rumah rusak ringan. Menurut dia, pendataan tersebut harus dilakukan agar pemberian bantuan menjadi tepat sasaran.

Menurut Tito, pemerintah juga menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk membangun 500 Rumah Layak Huni di Aceh Tamiang. Untuk perumahan sisanya, pemerintah pusat akan yang akan melakukan pembangunan.


Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Armadi mengatakan, setidaknya ada sekitar 27 ribu rumah terdampak bencana di Aceh Tamiang. Dia memperinci rumah tersebut yakni sebanyak 12.469 kategori Rusak Berat (RB), 5.049 Rumah Sedang (RS), 9.71 Rumah Ringan (RR). Menurut dia, pembangunan relokasi direncanakan menggunakan lahan HGU perkebunan kelapa sawit. “Butuh 266,71 hektare untuk relokasi,”kata dia.

Bupati pun meminta dukungan pusat untuk percepatan pemulihan kondisi Aceh Tamiang pascabencana. Menurut dia, pelepasan HGU dari perkebunan sawit yang terdata yakni PTP PT Semadam, PT Anugrah Sekumur, PT PPP, PT Parasawita, Eks PT Sumber Asih, PT Sumber Asih, PT Evan, PT Desa Jaya, PT Sucfindo, PT Mora, PT Betami, PT Baruni dan PT BSG. “Huntara berlokasi di Simpang Empat Kecamatan Karang Baru,”kata dia.

Warga Desa Kota Lintang Bawah, Arda Fikran Tami (29 tahun), meragukan kemampuan pemerintah untuk melakukan relokasi. Dia mengatakan, rencana relokasi sudah digaungkan pemerintah saat banjir bandang pada 2006 lalu. Warga yang tinggal di sisi Sungai Tamiang ini menjelaskan, rencana tersebut belum terealisasi hingga kini. Padahal, ujar dia, Kota Lintang Bawah selalu terkena banjir setiap tahunnya.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan warga penyintas bencana yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsi. Dia mengungkapkan, hampir satu bulan mereka tinggal di tenda dan gubuk sementara di tengah musim hujan. Menurut dia, warga pun mengalami berbagai penyakit seperti batuk dan pilek.”Hingga sekarang belum ada bupati datang ke tempat kami,”kata dia.

Arda pun meminta pemerintah agar menghibahkan perahu beserta perlengkapan Rescue yang bisa digunakan sewaktu-waktu oleh warga setempat. Mengenang banjir pada akhir November lalu, Arda mengungkapkan, tidak ada Tim SAR yang bisa menolong warga saat bencana terjadi. “Waktu bencana Tim SAR cuma lewat, enggak bisa menolong. Padahal kami sudah empat hari ngungsi di atap. Kalau punya perahu sendiri kami bisa evakuasi mandiri,”kata dia.

https://news.republika.co.id/berita/...i-aceh-tamiang



Cerita Kepala BRIN Coba Minum Air Banjir di Aceh Tamiang Pakai Teknologi Arsinum

verified-round
22 Desember 2025 19:52 WIB
·
waktu baca 3 menit

Arif Satria bersiap dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menceritakan langsung pengalaman penerapan teknologi Arsinum di Aceh Tamiang, yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Teknologi tersebut mampu mengolah air banjir menjadi air layak minum.

“Sekarang Arsinum, saya baru semalam dari Tamiang, Aceh Tamiang. Apa yang kita lakukan, kita mengembangkan Arsinum yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana,” kata Arif saat Media Lounge Discussion di Gedung BJ Habibie BRIN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
“Air banjir yang bisa diubah menjadi air minum. Dan kemarin sudah berfungsi, saya langsung minum airnya. Dan masyarakat senang sekali,” lanjutnya.

Suasana Aceh Tamiang pascabanjir bandang dan longsor pada Selasa (9/12/2025). Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Menurut Arif, pemanfaatan Arsinum mendapat respons positif dari pemerintah daerah karena jadi solusi nyata di tengah kondisi darurat.
“Pemerintah daerah senang sekali, ini solusi, solusi dilakukan oleh BRIN. Itu produk yang nyata kan,” kata Arif.
Saat ini, BRIN mendorong pengembangan lanjutan Arsinum agar kapasitas produksinya bisa ditingkatkan. Arif menargetkan skala pengolahan air minum dapat diperbesar dari kapasitas awal.
“Nah, sekarang saya minta riset lagi agar skalanya lebih gede lagi. Jangan 10.000 liter per hari, tapi bisa nggak 20.000 liter per hari supaya skala lebih besar lagi,” tutur Arif.

Selain menghasilkan air minum, Arsinum mampu memproduksi air bersih dalam jumlah lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat terdampak bencana.
“Itu baru air minum. Air bersih pada alat yang sama itu sekitar 20 sampai 30 ribu liter per hari, air bersih, ya,” kata Arif.
“Jadi, air kotor itu, air banjir yang berlumpur itu masukkin situ (Arsinum), keluar air bersih. Tapi belum air minum. Dari situ olah lagi air minum, bisa diminum,” lanjutnya.

Kondisi kuala simpang yang terendam banjir dari rooftop BSI Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Jumat (28/11). Foto: Dok. Istimewa
Ke depan, BRIN akan melakukan penyempurnaan desain Arsinum agar lebih praktis dan mudah digunakan di wilayah bencana dengan medan sulit.
“Dan kemudian juga riset-riset dalam tadi yang Arsinum riset-riset yang applied sekali, saya minta untuk skala yang lebih kecil, kemudian bentuknya lebih bagus dan praktis kalau dibawa,” ucapnya.
Pengalaman distribusi Arsinum ke daerah dengan akses terbatas menjadi salah satu masukan penting bagi pengembangan berikutnya.
“Sekarang kan ketika ada bencana, repot membawanya karena terbuka. Saya butuh desain yang lebih ramping, lebih bagus, lebih mudah diangkut dan sebagainya,” jelas Arif.
Bahkan, BRIN tengah menyiapkan desain Arsinum agar bisa dikirim melalui jalur udara dalam situasi darurat.
“Sekarang kita desain, selesai riset, instruksi saya, tolong desain ulang Arsinum supaya bisa diangkut menggunakan helikopter misalnya gitu, supaya cepat kalau untuk hal-hal yang kondisi-kondisi darurat,” tutupnya.

https://kumparan.com/kumparannews/ce...UA9xOMUdP/full

Inovasi BRIN