Kamis, 18 Desember 2025 15:38 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh saat menggelar aksi bendera putih untuk meminta Presiden Prabowo menetapkan status nasional untuk bencana sumatera dan pembukaan akses bantuan internasional, di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Rahmat Fajri)

Banda Aceh (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil Aceh melakukan aksi pengibaran bendera putih dan meminta Presiden Prabowo untuk membuka akses internasional membantu bencana sumatera khususnya Aceh, serta segera menetapkan status bencana nasional.

"Kita minta Presiden Prabowo membuka pintu kepada negara sahabat, komunitas internasional untuk memberikan bantuan logistik, kesehatan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kedepan," kata Koordinator Aksi, Rahmad Maulidin, di Banda Aceh, Kamis.

Aksi pengibaran bendera putih oleh koalisi masyarakat sipil di Aceh tersebut berlangsung di depan masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Maulidin menyebutkan, berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember 2025, banjir dan longsor sumatra ini telah berdampak pada 52 kabupaten/kota, dengan korban jiwa 1.059 orang, 7.000 terluka, dan 192 orang masih hilang.

Dampak lainnya, sekitar 147.256 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 145 jembatan rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, dan 219 fasilitas kesehatan.

Karena itu, kata Maulidin, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan
nyata. Bukan sekedar datang mengunjungi kamp pengungsi, lalu saling membuat pernyataan seolah-olah kondisi korban tidak perlu mendapatkan perhatian serius.

Atas kondisi ini, koalisi masyarakat sipil Aceh menuntut pemerintah pusat segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di sumatera.

"Sehingga, Presiden dapat menggerakkan semua alat negara, kementerian/lembaga, dan badan-badan apapun dalam penanganannya, termasuk refocusing atau mengalihkan anggaran di APBN," ujarnya.

Terakhir, tambah dia, aparat penegak hukum harus memproses perusahaan perusak lingkungan yang menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor sumatera. Karena, musibah ini bukan hanya peristiwa alam, melainkan adanya deforestasi baik itu legal maupun ilegal.

"Untuk itu, kami juga meminta aparat penegak hukum memproses perusahaan-perusahaan dan meminta pertanggung jawaban mereka," kata Maulidin.

Sebelumnya, dalam muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12), juga telah mengeluarkan berdasarkan beberapa rekomendasi.


Salah satunya, ulama Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan status nasional untuk bencana di tiga provinsi di sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.

Para ulama Aceh juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

Lalu, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

https://aceh.antaranews.com/berita/3...-internasional



Arti Bendera Putih di Aceh menurut Gubernur Mualem

Mualem menilai pengibaran bendera putih adalah upaya masyarakat untuk mendapat perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri.
18 Desember 2025 | 19.12 WIB



Bagikan

Korban banjir bandang dan tanah longsor memasang bendera putih di depan rumah mereka yang rusak pascabencana hidrometeorologi di Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, 17 Desember 2025. Antara/Syifa Yulinnas
Perbesar
Korban banjir bandang dan tanah longsor memasang bendera putih di depan rumah mereka yang rusak pascabencana hidrometeorologi di Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, 17 Desember 2025. Antara/Syifa Yulinnas
GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf membicarakan fenomena pengibaran bendera putih di sejumlah daerah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayahnya. Menurut Mualem, sapaan Muzakir, simbol bendera putih adalah ekspresi solidaritas ingin dibantu dari masyarakat Aceh.

"Kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kaca mata saya ya, sebagai solidaritas, rasa simpati, dan rasa ingin dibantu," kata Mualem di Aceh Utara seperti dikutip Antara pada Kamis, 18 Desember 2025.

Mualem berujar aksi pengibaran bendera putih adalah upaya masyarakat untuk mendapat perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. "Bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, saya pikir tidak lebih daripada itu. Bukan menyerah," tuturnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi hingga pusat terus berupaya menyalurkan bantuan. Namun, kata dia, pemberian bantuan untuk warga terdampak bencana tidak selalu mudah.
Mualem berujar pemerintah perlu membangun ulang berbagai infrastruktur yang hancur akibat banjir untuk mempermudah penyaluran bantuan. "Tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.

Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka ini berharap masyarakat di daerahnya bisa bersabar menghadapi bencana. "Ini bukan kejadian di tangan manusia, ini di tangan Allah, jadi mau tak mau, setiap musibah pasti ada hikmahnya, kita tawakal saja, tidak ada yang perlu kita pertikaikan," kata Mualem.

Bencana hidrometeorologis terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah lebih dari seribu orang meninggal akibat banjir dan longsor yang terjadi.

Masyarakat di Aceh mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan lintas Sumatera tiga pekan pascabencana yang melanda Sumatera. Bendera itu dipasang di kayu yang ditancapkan di jalan penghubung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa.

Bagi masyarakat Aceh, bendera putih itu adalah simbol bahwa mereka telah menyerah untuk menghadapi penanganan banjir Sumatera. “Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Muhammad Alkaf, warga asal Kota Langsa, Aceh, saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang membantu penanganan bencana di Aceh, juga memandang bendera putih sebagai tanda menyerah dari masyarakat setempat. Menurut dia, masyarakat yang tinggal di daerah yang paling terdampak seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara sangat kewalahan menghadapi bencana.

“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami benar-benar merasakan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan bisa keluar dari kondisi sulit bencana ini,” kata Nauval.


https://www.tempo.co/politik/arti-be...mualem-2100272



Aceh Terima Lagi Bantuan Malaysia, Kali Ini Dikirim Siti Nurhaliza

CNN Indonesia
Kamis, 18 Des 2025 05:37 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir (kiri) berbincang dengan Penasihat Yayasan Nurjiwa Rozi Abdul Razak. Yayasan milik diva pop Malaysia, Siti Nurhaliza, mengirim bantuan untuk korban bencana di Aceh. (dok.istimewa)
Banda Aceh, CNN Indonesia -- Bantuan dari negeri jiran kembali datang untuk korban bencana hidrometeorologi banjir bandang hingga longsor yang sporadis di tiga provinsi pulau Sumatra--Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kali ini bantuan untuk para korban bencana banjir dan longsor Sumatra itu datang dari diva pop Malaysia, Siti Nurhaliza, melalui yayasan miliknya, Nurjiwa.

Diva Pop asal Malaysia Siti Nurhaliza melalui yayasan miliknya yaitu Nurjiwa mengirimkan bantuan logistik ke pengungsi bencana ekologis banjir longsor yang ada di Aceh.

Bantuan berupa beras, minyak goreng, baju pria wanita, selimut, biskuit, susu, popok, air mineral, sarden, mi instan, genset, dan obat-obatan itu langsung didatangkan dari Malaysia sebanyak tiga truk.

Penasihat Yayasan Nurjiwa Rozi Abdul Razak menjelaskan bantuan itu disumbang pemilik yayasan yaitu Dato' Sri Khalid Muhammad Jiwa dan Dato' Sri Siti Nurhaliza Tarudin atau di Indonesia dikenal dengan nama panggung Siti Nurhaliza.

"Bantuan dari Yayasan Nurjiwa serta para penyumbang ini adalah bentuk keprihatinan atas bencana yang menimpa saudara-saudara kami di Aceh. Sebagai negeri serumpun, kami tentu turut merasakan duka masyarakat Aceh," ujar Rozi saat menyerahkan bantuan ke istri Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Marlina Muzakir, Rabu (17/12).

Marlina yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh mengatakan bantuan itu langsung disalurkan ke pedalaman Aceh Tamiang yaitu kawasan Kampung Lubuk Sidup yang terdampak parah bencana banjir longsor dan hingga kini butuh tambahan bantuan logistik segera.

"Ada lebih 200 rumah di Kampung Lubuk Sidup, semuanya hancur diterjang bandang. Hanya Masjid Nurussalam yang berdiri kokoh di antara gelondongan kayu sisa bandang," ujar Marlina.

"Karena kebetulan Puan Rozi baru saja menyerahkan bantuan dari Yayasan Nurjiwa yang dipimpin oleh Dato' Siti Nurhaliza, maka kami ajak serta ke Lubuk Sidup untuk menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat terdampak di sini," sambungnya.

Marlina dan Rozi Abdul Razak terlihat terenyuh melihat kehancuran Kampung Lubuk Sidup, semua bangunan rumah hanya menyisakan puing. Sementara di sisi Utara Masjid Nirsalam, tumpukan kayu gelondongan dan material banjir menumpuk setara tinggi Masjid.

Diketahui ini bukan pertama kali Aceh menerima bantuan dari Negeri Jiran, sebelumnya ada bantuan dari Blue Sky Rescue (BSR) Malaysia yang mengirim obat-obatan dan dokter ke Aceh dengan dua gelombang bantuan. Bantuan juga datang dari perusahaan Inggris Raya yang juga beroperasi di Malaysia-Indonesia, Upland Resources.

Saat terima pengiriman bantuan dari Upland, Mualem menegaskan tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong.

"Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional itu di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).

Bantuan yang disalurkan itu berupa bahan pokok untuk para pengungsi bencana banjir-longsor.

Diva pop asal Malaysia yang terkenal di Indonesia, Siti Nurhaliza. (Detikcom/Palevi S)

Muelam mengatakan bantuan-bantuan itu pun langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Dia menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

"Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa," kata Mualem.

Sebelumnya, Mualem telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari--sejak 12 hingga 25 Desember 2025. Keputusan itu diambil karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.


Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.

Pekan lalu, Mualem mengaku tak akan mempersulit bantuan internasional untuk membantu penanganan pascabencana di wilayahnya. Bukan hanya itu, Pemprov Aceh bahkan sudah mengirim surat secara resmi kepada dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)--UNDP dan UNICEF--untuk membantu penanganan pascabencana di Serambi Mekkah tersebut.

Sementara itu, dalam rapat dengan seluruh jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu sendiri mengatasi penanggulangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mulanya dia bercerita banyak pimpinan negara lain yang hendak mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.

"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...iti-nurhaliza.




Media Asing Soroti Reaksi Tito Karnavian atas Bantuan Malaysia buat Banjir Aceh Bikin Netizen Murka

Kompas.tv - 18 Desember 2025, 18:00 WIB
Share :
media-asing-soroti-reaksi-tito-karnavian-atas-bantuan-malaysia-buat-banjir-aceh-bikin-netizen-murka
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Haryo Jati | Editor : Gading Persada
JAKARTA, KOMPAS.TV - Media asing ikut menyoroti reaksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas bantuan Malaysia untuk banjir Aceh yang membuat netizen Malaysia murka.

Tito Karnavian sebelumnya sempat mengomentari bantuan medis untuk banjir yang dikirim Malaysia untuk banjir di Aceh.

Pada podcast “Suara Lokal Mengglobal” yang tayang Sabtu (13/12/2025), Tito menyebut bantuan medis yang dikirim dari Malaysia senilai kurang dari Rp1 miliar.

Ia mengatakan jumlah itu tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana Indonesia.

Menurut Tito hal itu seharusnya tak perlu menciptakan narasi dibutuhkannya bantuan dari negara lain terkait banjir Aceh.

Namun, perkataan tersebut membuat netizen Malaysia murka dengan tanggapan dari Tito yang terkesan meremehkan tersebut.

Media Singapura Mothership, pada Selasa (16/12/2025), mengungkapkan bagaimana netizen Malaysia bereaksi atas pernyataannya.

“Komentarnya telah menciptakan reaksi negatif dari warga Malaysia di dunia maya, yang mengecam kurangnya apresiasinya terhadap sebagian besar donasi pribadi dari individu-individu Malaysia,” katanya.

Bahkan media Hong Kong, South China Morning Post juga menggambarkan bagaimana kemarahan rakyat Malaysia atas pernyataan Tito.

“Warga Malaysia marah usai Menteri Indonesia sepelekan bantuan banjir,” tulis media tersebut.

“Bilang saja terima kasih,” lanjut South China Morning Post terkait reaksi warga Malaysia.

Mereka juga menyoroti bagaimana Tito Karnavian menyebut bantuan tersebut “tidak banyak”.

Sedangkan media Malaysia, The Rakyat Post, mengungkapkan banyak netizen Indonesia yang menyesalkan pernyataan Tito Karnavian.

“Sejumlah warga Indonesia merasa malu dan meminta maaf kepada warga Malaysia atas pernyataannya. Mereka berterima kasih kepada Malaysia karena memberikan bantuan yang mereka perlukan,” ujarnya.

Baca Juga: Viral Adik Kim Jong-Un Kedapatan Pegang Ponsel Lipat China, Bisa Dianggap Langgar Sanksi PBB

Bencana banjir di Sumatera, yang melanda Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Namun, hingga kini Presiden Prabowo Subianto tak juga menetapkan bencana banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional.

Pemerintah juga masih bersikeras belum diperlukannya bantuan dari luar negeri.

https://www.kompas.tv/internasional/...murka?page=all

sebenarnya bantuan luar negeri bisa masuk.

cuma bantuan swasta macam LSM termasuk terbaru Siti Nurhaliza
Kalau resmi pemerintah tidak karena kasus dari UEA dikembalikan Pemkot Medan

Barang bantuan dari luar negeri kena cukai tapi bisa bebas asal lapor ke BNPB


Purbaya soal Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak: Lapor BNPB, Kita Lepas
Anisa Indraini - detikJogja
Kamis, 18 Des 2025 18:51 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jogja - Kabar soal bantuan untuk korban bencana Sumatera dari luar Indonesia dikenakan pajak jadi ramai di media sosial. Kabar itu awalnya dibagikan seorang diaspora Indonesia yang menetap di Singapura. Begini respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal itu.
"Di TikTok tuh ramai katanya orang keuangan, pajak, Bea Cukai segala macam nggak ada hatinya, barang-barang bantuan buat bencana dipajaki juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025), dilansir detikFinance.

Purbaya mengatakan fasilitas pembebasan bea masuk diberikan dalam rangka bencana, dengan syarat mengajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Tinggal lapor saja ke BNPB, kita langsung lepas, gitu kira-kira. Nanti kalau enggak (ada surat rekomendasi), ada yang nyelonong juga tuh mereka masuk," ujar dia.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menambahkan barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan.

"Yang pasti pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 69, PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana," kata Djaka.

"Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi," sambung dia.
https://www.detik.com/jogja/bisnis/d...pb-kita-lepas.