Pihak OPM Sebut Aparat Keamanan Indonesia Lakukan Serangan Gunakan Tiga Helikopter di Gearek


ODIYAIWUU.com
17 Desember 2025

Sebuah helikpoter tengah terbang di atas langit Distrik Greak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 17 Desember 2025. Sumber foto: Istimewa
KENYAM, ODIYAIWUU.com — Pihak Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menyebutkan, aparat keamanan Indonesia kembali melakukan penyerangan dan operasi militer di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Juru Bicara Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan, pada Rabu (17/12) pihaknya menerima laporan dari Papua Intelijen Service (PIS) TPNPB dari Nduga yang menyebut aparat militer Indonesia kembali melakukan penyerangan dan operasi militer menggunakan tiga unit helikopter.

“Militer Indonesia di Nduga melakukan penembakan brutal dari udara ke wilayah pemukiman warga sipil di Distrik Gearek dan distrik tetangga sejak Selasa (16/12) kemarin,” ujar Sebby Sambon melalui keterangan tertulis yang diperoleh dari Papua, Rabu (17/12).

Menurut Sebby, PIS juga melaporkan bahwa operasi militer melalui udara serta penyerangan terhadap pemukiman warga sipil sudah terjadi sejak Jumat (12/12) hingga saat ini.

“Banyak warga sipil mengungsi ke hutan, kota Kenyam dan kampung-kampung lainnya untuk menghindari serangan militer Indonesia di pemukiman warga sipil di Nduga,” kata Sebby lebih lanjut.

Sebby mengatakan, terkait serangan tersebut pihaknya mendesak Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, SIP, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si segera menghentikan serangan.

Buntut serangan dan operasi militer di pemukiman warga sipil di Nduga telah mengorbankan warga sipil hingga terjadinya pengungsian dan pengrusakan terhadap harta benda milik warga sipil.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto beserta aparat keamanan Indonesia agar jika aparat hendak melakukan serangan maka diarahkan langsung ke markas TPNPB yang berada di luar pemukiman warga sipil,” kata Sebby. (*)

https://www.odiyaiwuu.com/pihak-opm-...ter-di-gearek/

deskaan KKB agar TNI tak menyerang perkampungan warga


TPNPB Nyatakan Penolakan terhadap Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pejabat Papua

Siaran pers Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menilai agenda pertemuan di Istana Negara tidak menyentuh akar konflik bersenjata dan persoalan hak asasi manusia yang telah berlangsung puluhan tahun di Tanah Papua
Papuanewsonline.com - 18 Des 2025, 12:13 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Tampak siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Jakarta, Rabu (18/12/2025).
Papuanewsonline.com, Jakarta — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pejabat-pejabat Papua yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Desember 2025.


Melalui siaran pers resminya, TPNPB menilai bahwa pertemuan tersebut tidak akan menyelesaikan konflik bersenjata maupun pelanggaran hak asasi manusia yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Papua. Menurut pernyataan tersebut, pendekatan yang ditempuh pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

TPNPB juga menyatakan sikap penolakan terhadap seluruh agenda pembangunan dan program unggulan pemerintah pusat di Papua. Dalam pernyataan tersebut, kelompok ini menegaskan kesiapan untuk membatalkan program-program tersebut dan mengambil tindakan terhadap pejabat Papua yang dinilai terlibat dalam perpanjangan kekuasaan negara di wilayah Papua.

Dalam siaran pers itu, TPNPB menyampaikan pandangannya bahwa persoalan Papua tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, melainkan merupakan konflik politik dan sejarah yang harus diselesaikan secara menyeluruh.

“Persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan, tetapi persoalan konflik yang harus diselesaikan antara orang Papua, Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB, serta sejarah Papua harus diluruskan,” kata Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM.
Lebih lanjut, TPNPB menuntut agar pemerintah pusat menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi antara TPNPB dan militer Indonesia melalui mekanisme yang dianggap adil dan terbuka. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang diklaim masih terjadi di berbagai wilayah Papua.

TPNPB dalam pernyataannya juga meminta agar lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional diizinkan masuk ke Papua untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik.

Pernyataan ini kembali menegaskan sikap politik dan keamanan TPNPB yang menolak pendekatan pembangunan tanpa penyelesaian konflik, sekaligus memperlihatkan dinamika ketegangan yang masih berlangsung terkait isu Papua di tingkat nasional.


https://papuanewsonline.com/tpnpb-ny...-pejabat-papua

penolakan KKB atas pembangunan Papua dan desakan Lembaga HAM internasional masuk untuk memberikan bantuan