Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal keras terhadap para pengusaha yang menerima konsesi dari pemerintah, tapi keuntungan dibawa ke luar negeri.

Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak ragu menindak dan tidak perlu meneruskan izin konsesi kepada perusahaan seperti itu.

"Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak akan teruskan," katanya.

Prabowo menegaskan sikapnya berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945.

"Saya berpegang kepada ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung, dikuasai negara dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan rakyat," katanya.

"Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan. Dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya saat memimpin Rapat Kabinet di Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.

Sebelumnya, Menteri Raja Juli menjelaskan soal penegakan hukum kementeriannya terkait pelanggar izin kehutanan di Pulau Sumatra yang berakibat banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu.

"Sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH akan berproses, sudah diidentifikasi di tiga tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern public," katanya.

Menteri Raja Juli memastikan pihaknya sudah memiliki catatan berapa perusahaan di tiga provinsi terdampak banjir,yakni Sumut, Sumbar, dan Aceh.

"Namun nanti tentu secara hukum akan berproses baik melalui kepolisian, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insyaallah concern public tentang asal kayu dan juga tindakan perusahaan hutan dan lingkungan, akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden," katanya.

Menyahut itu, Prabowo dengan tegas meminta perusahaan-perusahaan yang disebut menjadi biang kerok bencana agar segera diverifikasi.

"Diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan, itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut," tegas Prabowo.

https://opsi.id/read/prabowo-ancam-c...ke-luar-negeri

Berani gak suruh perusahaan yg beroperasi membalak hutan di Indonesia memindahkan kantor pusatnya ke Indonesia dari luar negeri kalo gak berani berarti cuma omon-omon