Jakarta – Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor industri sawit dan turunannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan upaya meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pajak dari sektor industri sawit terus dijalankan oleh pemerintah.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jumat (29 November 2025). Kegiatan ini dihadiri sekitar  200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis di sektor sawit.


“Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pagi ini. Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Namun dikatakan Pak Bimo tadi, jika Pak Menteri datang, semoga bisa meningkat penerimaan pajaknya,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara.


“Kalau ada kesulitan atau masalah, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap tulang punggung ekonomi Indonesia,” tutur Purbaya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.


“Kami mengimbau untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo.

Sosialisasi ini dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan RI, Dedie Tri Haryadi, Direktur HAM Kejaksaan RI.

https://sawitindonesia.com/menkeu-pu...omi-indonesia/

Purbonyok Hehehe..