Penebangan pohon massal dan relokasi PKL di Sumenep kini memicu ketidakpastian besar, terutama karena proses perpindahan pedagang belum sepenuhnya jelas sementara aktivitas mereka bergantung pada lokasi strategis. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk membangun taman kota baru agar kawasan terlihat lebih cantik dan tertata—termasuk di Jalan Diponegoro yang sejak awal tidak memiliki taman dan akan dibuat ruang hijau di tepi jalan. Meski tujuan estetik ini dapat dipahami, keresahan tetap muncul karena banyak PKL khawatir kehilangan pelanggan sebelum lokasi pengganti benar-benar siap. Selain itu, masyarakat juga menyoroti hilangnya ruang teduh yang selama ini menjadi ciri kawasan tersebut. Tantangan terbesar bukan pada pembangunan tamannya, tetapi pada bagaimana pemerintah memastikan proses relokasi berjalan tanpa mengorbankan usaha kecil.

Penebangan pohon juga terjadi di dua titik utama, yaitu Taman Bunga dan Jalan Diponegoro. Hilangnya pepohonan besar membuat suhu kawasan meningkat dan kenyamanan aktivitas masyarakat menurun. Kondisi ini sesuai dengan temuan Siswanto (2021) yang menjelaskan bahwa keberadaan taman sebagai Ruang Terbuka Hijau berpengaruh terhadap kualitas lingkungan karena RTH meningkatkan nilai biologis, sosial, dan ekonomi bagi penghuni; penurunan RTH terkait dengan penurunan kualitas lingkungan. Warga melaporkan bahwa kawasan menjadi lebih panas dan kurang nyaman untuk sekadar berjalan kaki atau beraktivitas. Hal ini menjadi latar belakang penting dalam memahami situasi PKL di dua wilayah tersebut.

PKL di Taman Bunga berjumlah lebih sedikit dan banyak dari mereka berjualan secara keliling. Mobilitas tinggi membuat mereka relatif mudah berpindah tempat ketika terjadi pembangunan atau penataan kawasan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pedagang keliling memiliki tingkat adaptivitas yang tinggi. Oleh karena itu, relokasi di Taman Bunga tidak menimbulkan tekanan sebesar wilayah lain. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan utama PKL Taman Bunga dalam menghadapi perubahan tata ruang.

Sebaliknya, PKL di Jalan Diponegoro menghadapi beban yang jauh lebih berat. Mereka menggunakan gerobak besar, peralatan memasak, serta tenda lipat yang membutuhkan waktu dan tenaga besar untuk dibongkar-pasang. Jumlah PKL yang lebih banyak juga membuat perpindahan lokasi hampir mustahil dilakukan tanpa intervensi besar dari pemerintah. Kontras ini memperlihatkan betapa berbeda kondisi PKL di dua lokasi tersebut meskipun sama-sama terdampak pembangunan kota. Kondisi fisik lapak yang lebih berat membuat PKL Diponegoro jauh lebih rentan.

Rico, pemilik Telor Gulung Anjay di Diponegoro, menjelaskan pada 15 November 2025, “Di Diponegoro tenda itu memang tidak permanen, tapi tetap saja tidak gampang pindah karena semua serba besar dan harus bongkar pasang.” Kutipan ini menggambarkan beratnya hambatan fisik yang dihadapi pedagang. Penelitian Putra & Susanti (2021) menunjukkan bahwa pola teritori dan aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh elemen fisik ruang publik, seperti trotoar, bangku, dan aksesibilitas. Ketergantungan terhadap struktur fisik ini membuat PKL menjadi rentan ketika terjadi perubahan tata ruang atau penataan kawasan. Situasi ini membuat PKL Diponegoro berada dalam posisi paling sulit ketika kota melakukan pembangunan. Bahkan perubahan kecil di ruang publik dapat mengganggu kelangsungan usaha mereka.

Rico kembali menegaskan, “Tidak ada wacana relokasi untuk PKL Diponegoro.”  Ketidakpastian ini membuat pedagang bertahan tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ketiadaan kebijakan yang jelas memperbesar kecemasan karena mereka tidak mengetahui apakah akan terdampak atau tidak di masa depan. Perbedaan ini semakin menonjol bila dibandingkan dengan Taman Bunga yang justru pedagang di sana gampang berpindah tempat.

Di Diponegoro, relokasi ke sisi utara memang sudah dimulai, tetapi prosesnya tetap menimbulkan kebingungan. Rico menjelaskan, "Sekarang PKL disuruh pindah ke sisi utara, tapi belum jelas bisa balik lagi atau tidak ke sisi selatan." Kalimat ini memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah masih jauh dari ideal. Ketidakpastian mengenai lokasi tetap membuat pedagang sulit mengambil keputusan. Situasi ini memperlihatkan bahwa relokasi sekalipun tidak sepenuhnya memberikan kepastian.

Masih di tanggal yang sama, Rico menambahkan informasi penting bahwa “Kalau taman di sisi selatan selesai dibangun, sisi utara juga akan dibangun.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa penataan kawasan kemungkinan besar akan dilakukan di dua sisi sekaligus. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran baru karena PKL tidak tahu lagi ke mana mereka harus berpindah. Ia bahkan mempertanyakan “Kalau sama-sama dibangun nanti nasib PKL bagaimana?” yang menunjukkan keresahan nyata di lapangan. Ketidakpastian ini menjadi masalah utama relokasi PKL.

Selain relokasi, kedua wilayah juga mengalami dampak lingkungan akibat penebangan pohon massal. Warga melaporkan pemadaman listrik karena batang pohon mengenai kabel saat proses penebangan berlangsung. Kemacetan juga meningkat akibat alat berat yang memadati jalan. Bahkan, setelah hujan deras, sejumlah titik mengalami banjir karena hilangnya akar pohon yang sebelumnya menyerap air. Menurut Setyowati (2020), penebangan pohon secara masif dapat menurunkan kemampuan tanah menyerap air sehingga risiko banjir di kawasan perkotaan meningkat.

Perbedaan dampak terhadap PKL juga terlihat jelas. PKL Taman Bunga yang sifatnya keliling dapat berpindah tanpa harus membongkar lapak besar. Sementara itu, PKL Diponegoro membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk sekadar bergeser beberapa meter saja. Perbedaan ini mempertegas adanya kontras yang kuat antara fleksibilitas dan keterbatasan dua kelompok PKL. Dengan demikian, kebijakan penataan ruang yang sama menghasilkan efek yang berbeda di masing-masing wilayah.

Meski berbeda karakter, kedua wilayah sama-sama menghadapi hilangnya keteduhan akibat penebangan pohon massal. Rico menegaskan, “Taman Bunga sama Diponegoro sama saja, pohonnya habis banyak ditebang.” Hilangnya pepohonan membuat kawasan menjadi lebih panas dan kurang nyaman baik untuk pedagang maupun pembeli. Dampak ekologis seperti ini tidak mengenal batas wilayah atau jenis PKL. Semua pihak merasakan perubahan kualitas lingkungan secara langsung.

Selain itu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai nasib para PKL di dua lokasi tersebut. Rico menegaskan pada kembali, “Sampai sekarang belum ada kejelasan terkait nasib PKL.”Ketidakpastian ini membuat para pedagang sulit menentukan strategi jangka panjang. Menurut Kanbur (2017), ambiguitas kebijakan pemerintah memperbesar kerentanan sektor informal, khususnya mereka yang beroperasi di ruang publik. Situasi seperti ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah.

Perbandingan antara PKL Taman Bunga dan PKL Diponegoro menunjukkan bahwa karakteristik pedagang sangat menentukan berat-ringannya dampak kebijakan pembangunan kota. Pedagang keliling lebih mudah beradaptasi, sedangkan PKL dengan gerobak dan tenda besar menghadapi tantangan berat. Namun, keduanya sama-sama terdampak oleh hilangnya pepohonan, listrik padam, kemacetan, dan ketidakpastian kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan taman harus berjalan beriringan dengan perlindungan kegiatan ekonomi kecil. Komunikasi yang jelas dan perencanaan sosial yang matang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota.