- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU untuk Relokasi Penyintas Banjir
TS
jpnn.com
Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU untuk Relokasi Penyintas Banjir
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas penanggulangan pascabencana banjir Sumatera di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
jpnn.com, BANDA ACEH - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” katanya saat rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam.
Baca Juga:
Badan Geologi Ungkap Peta Kerawanan Longsor dan Banjir Bandang di Kabupaten Bandung
Prabowo menegaskan pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan utama percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Presiden.
Baca Juga:
Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Sudah Mengintai
Menanggapi hal itu, Prabowo meminta seluruh pihak bergerak cepat. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” katanya.
Dalam penjelasannya, Suharyanto menyampaikan bahwa huntara dirancang jauh lebih layak dibanding tenda pengungsian, dengan satu unit untuk satu keluarga. “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” ujarnya.
Ia menjelaskan harga pembangunan huntara berkisar Rp30 juta per unit, termasuk fasilitas kamar mandi dan WC.
Baca Juga:
Tani Merdeka Apresiasi Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh
BNPB menyebut huntara idealnya digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun, proses tersebut bisa tertunda apabila ketersediaan lahan masih terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujarnya.
Baca Juga:
Balas Dendam, Thailand Kerahkan F-16 untuk Bombardir Kamboja
Ia juga menyampaikan bahwa percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan dukungan Satgas TNI–Polri, seperti pengalaman di Lewotobi.
Prabowo merespons dengan memerintahkan percepatan setelah melihat kebutuhan anggaran yang dinilai efisien.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan ya?” ucapnya.
Baca Juga:
8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Nih Daftarnya
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB menyiapkan opsi model barak bila lahan sangat terbatas. Jika lahan cukup, satu keluarga dapat diberi alokasi 8x10 meter untuk memudahkan integrasi dengan hunian tetap pada tahap berikutnya.
Menutup pembahasan, Prabowo menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa hambatan. Ia juga membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang bila diperlukan. (antara/jpnn)
Sumber:
Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU untuk Relokasi Penyintas Banjir
tf96065053 memberi reputasi
1
217
7
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan