Pusat Setengah Hati Melihat Bencana Aceh, Muda Seudang Desak 'Merdeka' Dimomentum Milad GAM

Laporan Redaksi, 08:36 WIB, 05 Desember 2025

Muhammad Khalis
Aceh Utara, BERITAMERDEKA.net— Peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 2025 kembali memunculkan desakan referendum dari kalangan muda.

Muhammad Khalis, Pengurus Muda Seudang sekaligus mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat.

Dirinya menyatakan bahwa kegagalan negara menangani bencana di Aceh mengingatkan kembali tuntutan lama, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Aceh.

Khalis menilai lambatnya penetapan status Bencana Nasional atas banjir bandang yang menewaskan ratusan warga sebagai bentuk ketidakseriusan negara dalam melindungi warganya.

“Kalau ratusan orang meninggal saja tidak dianggap darurat, lalu Aceh ini apa di mata Jakarta? Apakah harus menunggu korban ribuan?” kata Khalis dalam keterangannya.

Menurutnya, ketimpangan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi alasan mengapa generasi muda Aceh kembali mempertanyakan hubungan pusat–daerah.

“Pusat menikmati hasil bumi Aceh, tetapi ketika Aceh hancur oleh bencana, negara hadir terlalu lambat. Ketidakadilan ini membuat banyak anak muda bertanya, sampai kapan Aceh harus begini?” ujarnya.

Khalis bahkan menyebut bahwa kondisi ini memperkuat kembali wacana lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari ruang publik Aceh.

“Ini bukan provokasi. Ini kenyataan di lapangan. Ketika negara gagal menghadirkan keadilan, masyarakat mulai melihat kembali opsi-opsi lain, termasuk tuntutan untuk merdeka. Itu suara yang hari ini kami sampaikan kembali,” katanya.

Khalis juga mempertanyakan standar kebijakan pemerintah dengan membandingkan kasus Lumpur Lapindo.

“Lapindo minim korban jiwa saja bisa direspons sebagai isu nasional. Aceh kehilangan ratusan nyawa, kenapa penanganannya tidak sebanding?” kritiknya.

Peringatan Milad GAM tahun ini disebutnya bukan sekadar ritual tahunan, tetapi menjadi bahan evaluasi terhadap hubungan Aceh–Jakarta.

Ketidakpastian status bencana serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat membuat narasi kemandirian Aceh kembali naik ke permukaan.

“jika negara tidak mampu melindungi kami, maka Aceh berhak menentukan jalannya sendiri,” kata Khalis.

Khalis kembali menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menetapkan Bencana Nasional dan memberikan intervensi maksimal untuk penyelamatan warga.

“Pemerintah harus hadir. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Penundaan kebijakan hanya memperdalam jurang kepercayaan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Pusat belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan penetapan bencana nasional maupun respons terhadap suara politik yang berkembang di Aceh.(haiqal alfikri)

https://beritamerdeka.net/news/pusat...d-gam/amp.html

Soal Milad GAM dan tuntutan merdeka