Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menyerukan penghentian konversi hutan untuk lahan pangan demi kelestarian lingkungan.



JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah menghentikan praktik konversi kawasan hutan untuk pembukaan lahan produksi pangan.

Dia menilai kebijakan tersebut tidak berkelanjutan dan justru membuka peluang kerusakan lingkungan yang lebih besar, bahkan menambahkan risiko terjadinya bencana.

“Reforma Agraria ini juga menjadi bagian yang harus dievaluasi. Apakah Reforma Agraria yang bagi-bagi kawasan hutan untuk kepentingan sektor tanaman pangan, ini apakah masih akan berkelanjutan? Menurut saya tidak, harus berhenti,” ujar Firman saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Firman sebagai respons atas terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera.

Bencana itu disebut juga dipengaruhi oleh faktor kerusakan lingkungan, termasuk penambangan liar dan pembukaan kawasan hutan secara besar-besaran.
Firman menjelaskan bahwa fungsi kawasan hutan berbeda dengan lahan pertanian.
Hutan memiliki peran penting sebagai penyangga ekologi dan ekosistem, sehingga tidak boleh semata-mata diubah menjadi area produksi pangan.

“Karena hutan itu adalah untuk tanaman hutan yang fungsinya adal

ah sebagai penyangga ekologi dan ekosistem, sedangkan pangan itu adalah di lahan pertanian. Jadi harus ada pemisahan yang jelas, tidak boleh lagi serta-merta bahwa ada lahan kosong, tanamin pangan, tanamin aja yang bisa menghasilkan produksi pangan, itu tidak boleh,” kata dia.

Firman menekankan kebijakan konversi tersebut juga seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan usaha yang merugikan lingkungan.

“Karena itu diberikan, maka pelaku usaha itu selalu memanfaatkan momentum itu dan kemudian dimanfaatkan celah-celah seperti itu untuk kepentingan mereka,” ucap Firman.

Firman sebelumnya juga menyuarakan perlunya moratorium izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berlaku.
Dia menekankan bahwa celah-celah regulasi harus segera ditutup agar tidak menimbulkan dampak kerusakan yang lebih luas.

“Oleh karena itu, satu itu yang saya sampaikan tadi, moratorium dilakukan, kemudian evaluasi menyeluruh, dan kemudian kita melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi-regulasi yang memang kita anggap itu menjadi celah, maka harus segera dilakukan revisi,” jelasnya.

Firman pun mengusulkan agar pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan perlindungan hutan tropis di negara lain, salah satunya Brasil.
Di negara tersebut, pemerintah melarang total pemanfaatan hutan Amazon untuk kepentingan lain selain sebagai hutan lindung.

https://nasional.kompas.com/read/202...tan-jadi-lahan

minta pemerintah berhenti konversi gan