Jakarta - Pole­mik terkait bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menyeruak, dan kali ini menyeret nama mantan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan.

Di balik beroperasinya bandara privat tersebut, tersimpan cerita lama yang kembali mencuat ke publik: penolakan Jonan terhadap izin pembangunan bandara tersebut ketika masih menjabat Menhub.

Informasi yang berkembang menyebut bahwa Jonan dicopot Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 karena tidak memberi lampu hijau bagi pembangunan bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara tersebut diketahui tidak memiliki layanan Bea Cukai maupun Imigrasi seperti fasilitas umum pada bandara reguler.

Jonan sendiri memang dikabarkan tidak pernah menerbitkan izin pembangunan bandara tersebut selama berada di Kementerian Perhubungan.

Penolakan Jonan terhadap proyek besar bukan hanya terjadi pada Bandara IMIP.

Ia juga disebut tidak menyetujui penerbitan izin trase proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Kereta Whoosh.

Menurut keterangan yang beredar, Jonan menilai saat itu sejumlah persyaratan belum dipenuhi, termasuk soal masa konsesi yang menjadi salah satu regulasi utama dalam proyek strategis tersebut.

Sikap tegas Jonan itu pula yang membuat dirinya tidak hadir saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking proyek KCJB di Walini pada Januari 2016.

Ketidakhadirannya semakin menguatkan dugaan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Jonan dan pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Setelah Jonan digantikan oleh Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, dinamika perizinan berubah signifikan.

Pada 2017, izin pembangunan Bandara IMIP akhirnya terbit tanpa hambatan berarti.

Hanya dua tahun berselang, bandara yang dirancang khusus untuk melayani operasional IMIP itu berdiri megah dan mulai beroperasi untuk kepentingan perusahaan.

Bandara IMIP kembali menjadi sorotan setelah publik mempertanyakan fungsi dan legalitas fasilitas yang tidak memiliki layanan publik seperti bandara komersial pada umumnya.

Meski dibangun di kawasan industri, akses dan pengawasan fasilitas seperti Bea Cukai dan Imigrasi menjadi bagian dari diskusi publik terkait standar keamanan dan regulasi penerbangan.

Dalam konteks yang lebih luas, polemik ini kembali membuka perdebatan mengenai batasan investasi swasta dalam pengelolaan fasilitas transportasi udara dan bagaimana negara seharusnya memastikan seluruh regulasi dipatuhi tanpa pengecualian.

Keputusan Jonan untuk tidak memberi izin kala itu dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun, setelah kepemimpinan kementerian berubah, arah kebijakan pun mengikuti keputusan politik yang lain.

Kini, meski bandara telah berjalan, publik tetap mempertanyakan sejumlah hal.

Terutama mengapa izin tersebut baru terbit setelah pergantian menteri, dan apa yang membuat regulasi yang sebelumnya dianggap belum terpenuhi tiba-tiba dianggap layak.

Polemik ini masih menjadi perhatian banyak kalangan, khususnya mereka yang mengikuti dinamika pembangunan infrastruktur nasional.

Kasus Bandara IMIP menjadi catatan bahwa proyek strategis sering kali tidak hanya soal teknis, tetapi juga keputusan politik di balik layar yang menentukan bagaimana sebuah proyek akhirnya dijalankan.

https://www.pojoksatu.id/nasional/10...erganti?page=1

Kebenaran akan menemukan jalan nya.