Jakarta, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya angkat bicara mengenai polemik izin pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Melalui rilis resmi pada Senin (1/12/2025), Luhut menegaskan bahwa ia memang memberikan izin pembangunan fasilitas tersebut saat masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Joko Widodo.

Luhut menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah menilai perlunya perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih tinggi.

Salah satu langkah penting adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Dari kawasan tersebut lahirlah kebijakan hilirisasi nikel

Luhut mengakui bahwa mencari investor yang siap menggarap hilirisasi tidak mudah, dan setelah melalui kajian, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang siap memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi.

Atas izin Presiden saat itu, Jokowi, Luhut bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan kebutuhan Indonesia dalam pengembangan industri hilir.

Ia juga berkoordinasi langsung dengan Wang Yi untuk memastikan seluruh operasi mematuhi hukum Indonesia dan tidak menimbulkan masalah lingkungan atau “negara dalam negara”.

Terkait pembangunan bandara IMIP, Luhut menjelaskan bahwa keputusan itu diambil dalam rapat resmi bersama sejumlah instansi terkait.

Pembangunan bandara dianggap sebagai fasilitas yang wajar untuk investor besar, seperti praktik di Vietnam dan Thailand.

Bandara tersebut, tegas Luhut, hanya ditujukan untuk penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan fasilitas bea cukai atau imigrasi. Ia juga memastikan bahwa tidak pernah ada dorongan menjadikan bandara itu sebagai bandara internasional.

Luhut menegaskan bahwa sejak 2021 dirinya telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan hilirisasi asal Tiongkok yang tidak memenuhi standar lingkungan.

Ia juga menampik tuduhan keterlibatannya dalam bisnis apa pun terkait industri ini, menegaskan bahwa seluruh keputusannya dibuat objektif demi kepentingan nasional.

Menanggapi anggapan bahwa pemerintah terlalu condong ke Tiongkok, Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara mana pun.

Keputusan kerja sama dengan Tiongkok saat itu murni karena negara tersebut menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat teknis dan investasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, tanpa hilirisasi, ekonomi Indonesia tidak akan sekuat saat ini. Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi kini diperluas ke sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.

Kemenhub Cabut Izin Internasional di Bandara IMIP Morowali dan Weda Bay

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut izin penerbangan internasional langsung di Bandara Khusus IMIP Morowali dan Weda Bay. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 55/2025, yang sekaligus mencabut aturan sebelumnya dan langsung mengubah peta konektivitas udara di kawasan industri strategis tersebut.

Pencabutan izin ini membuat dua kawasan industri raksasa—yang selama ini dikenal sebagai pusat hilirisasi nikel dan magnet investasi asing—kini kehilangan jalur penerbangan langsung dari dan ke luar negeri.

Dengan aturan baru ini, satu-satunya bandara khusus yang masih diizinkan melayani penerbangan internasional adalah Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau. Bandara tersebut kini menjadi pintu tunggal penerbangan langsung dari luar negeri yang berstatus bandara khusus.

Keputusan ini memicu berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap aktivitas industri, arus tenaga kerja asing, hingga strategi pengawasan mobilitas di kawasan-kawasan industri besar. Meski demikian, Kemenhub menegaskan bahwa langkah ini merupakan penyesuaian regulasi demi memastikan standar operasional, keamanan, dan kelayakan internasional tetap terpenuhi.

Sampai saat ini, pihak pengelola bandara di Morowali dan Weda Bay belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak operasional dan penyesuaian yang harus dilakukan pasca pencabutan izin tersebut. Namun, industri diperkirakan akan mengandalkan penerbangan domestik sebagai penghubung sebelum menuju bandara berizin internasional terdekat. (tw)

https://reportaseindonesia.com/luhut...di-era-jokowi/

Luhut ft Jokowi