Jayapura, Jubi – Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyerukan kepada pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Operasi atau Kodap untuk melakukan upacara militer dan pengibaran bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar pada peringatan hari kemerdekaan ke-64 tahun, 1 Desember 2025.
Juru Bicara TPNPB/OPM, Sebby Sambom mengatakan selain melakukan upacara peringatan, pihaknya juga mendesak Raja Willem-Alexander untuk menyelesaikan konflik politik antarPemerintah Indonesia dengan rakyat Papua selama 64 Tahun.

“Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB secara resmi menyerukan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando daerah pertahanan di seluruh Tanah Papua untuk melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Fajar di markas TPNPB masing-masing pada 1 Desember 2025,” kata Sebby Sambon dalam siaran pers tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, Markas Pusat Komnas TPNPB juga menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, diplomat Papua merdeka dan komunitas global, agar memperingati hari pengumuman embrio kemerdekaan bangsa Papua yang dilaksanakan pada 1 Desember 1961, dan ketika itu secara resmi diakui oleh Pemerintah Belanda untuk orang Papua menjalankan administrasi Negara Papua, tanpa adanya keterlibatan pihak lain.

Namun kata Sambom, pengakuan Belanda terhadap rakyat dan Bangsa Papua untuk merdeka sendiri pada 1 Desember 1961 itu, dibalas oleh Pemerintah Indonesia secara agresi militer dengan menerbitkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), pada 19 Desember 1961.

Agresi militer itu disebut mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap rakyat Papua yang terjadi saat itu hingga sekarang yang menewaskan 600 ribu warga sipil dan 100 ribu warga sipil lainnya mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata antara TPNPB dengan aparat militer indonesia selama 64 tahun.


“Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga mendesak kepada Pemerintah Kerajaan Belanda dibawah kepemimpinan Raja Willem-Alexander untuk segera menyelesaikan konflik politik antara Pemerintah Kolonial Indonesia dengan rakyat Papua yang terjadi selama 64 tahun,” ujarnya.

Katanya, penyelesaian itu sebagai bentuk tanggung jawab Belanda yang belum terselesaikan, sehingga mengakibatkan konflik bersenjata yang terus meningkat antara TPNPB dengan militer Pemerintah Indonesia.

“Oleh karena itu, penelurusan sejarah Papua dan konflik di Papua harus di selesaikan oleh Belanda, juga melibatkan Amerika, PBB serta Indonesia yang menjadi bangsa penjajah baru bagi rakyat dan bangsa Papua,” kata Sebby Sambom. (*)

https://jubi.id/rilis-pers/2025/tpnp...da-1-desember/


Desakan KKB kepada Belanda









Warinussy minta Pemerintah hentikan pengamanan berlebihan jelang 1 Desember

November 30, 2025 in Polhukam Reading Time: 3 mins read
0
Penulis: Gamaliel M. Kaliele - Editor: Angela Flassy
papua barat
- Advokat senior sekaligus Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD), Yan Warinussy, - Jubi/IST


Sorong, Jubi – Advokat dan pembela HAM di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy, mendesak pemerintah pusat untuk tidak mengulangi pola pengamanan berlebihan menjelang 1 Desember—tanggal yang kerap dipersepsikan negara sebagai momentum makar. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pendekatan damai kepada TNI, Polri, dan pemerintah daerah demi mencegah tindakan represif terhadap masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Jangan lagi tanggal itu dianggap sebagai momen jahat bagi rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua.”
Menurutnya, pola pengerahan aparat menjelang Desember kembali terlihat. “Saat ini terjadi pendropingan pasukan TNI dalam jumlah cukup besar dan signifikan,” katanya di Manokwarim Papua Barat, Jumat (28/11/2025).

Meski sebagian masyarakat mungkin merasa aman, ia menegaskan bahwa kehadiran aparat justru menimbulkan ketakutan bagi banyak warga Papua.

“Bila 1 Desember dikemas sebagai ancaman terhadap NKRI, maka pengerahan pasukan pun jadi sesuatu yang dianggap halal,” katanya. Padahal, ia mengingatkan bahwa pendekatan represif semacam ini “rentan menyebabkan pelanggaran HAM.”

Warinussy kemudian mengajak publik melihat konteks sejarah sebenarnya dari 1 Desember 1961, yaitu momen pengibaran Bintang Kejora dan menyanyikan lagu “Hai Tanahku Papua” yang dilakukan secara resmi, disetujui, dan difasilitasi Pemerintah Kerajaan Belanda.“Saat itu Papua belum berada di bawah Indonesia,” jelasnya.

Tidak ada pembacaan proklamasi ataupun deklarasi kemerdekaan, dan persepsi keliru tentang peristiwa ini, menurutnya, terus memicu ketegangan setiap memasuki Desember.


“Sejarah harus dipahami jernih, bukan dijadikan dasar untuk memproduksi rasa takut,” ujarnya. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terprovokasi narasi yang memojokkan Orang Papua, terutama dari pihak yang tidak memahami konteks historis Papua.

Warinussy menilai negara kerap menempatkan Papua sebagai wilayah rawan keamanan, sementara kekayaan alam terus diambil—baik secara legal maupun ilegal. Ketimpangan ini, katanya, menjadi salah satu akar persoalan.

“Papua kaya, tapi rakyatnya miskin. Ini kontradiksi yang tidak boleh lagi diterima,” tegasnya. Ketika warga menyuarakan protes, mereka sering dicap separatis atau makar.

“Padahal rakyat hanya ingin menyampaikan hak dasar: jati diri, ruang hidup, dan kesetaraan. Itu bukan kejahatan. Itu suara manusia,” ujar Warinussy.

Menjelang masa Advent dan Natal, Warinussy meminta pemerintah menahan diri. “Di seluruh dunia umat Kristiani sedang masuk masa Adventus—masa damai,” katanya.

Menurutnya, negara seharusnya hadir membawa ketenangan, bukan intimidasi. “Yang kita butuhkan bukan tank, tapi pekerjaan. Bukan pos militer, tapi sekolah dan rumah sakit,” katanya.

Ia menegaskan Orang Asli Papua harus diberi ruang sebagai subjek pembangunan.

Warinussy berharap Presiden Prabowo berani mengubah pendekatan negara di Papua. “Papua perlu ruang dialog, bukan stigma. Papua butuh penyembuhan, bukan peluru,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa arahan presiden akan menentukan pola aparat di lapangan. “Satu komando presiden bisa menghentikan pendekatan represif tahunan jelang 1 Desember. Dan itu akan menjadi langkah terhormat dalam sejarah pemerintahannya.”

“Mari berhenti memproduksi ketakutan. 1 Desember adalah catatan sejarah, bukan dosa politik,” tegasnya.
Dalam penjelasan tambahan, Warinussy mengingatkan bahwa sejarah Papua jauh lebih panjang dari sekadar peristiwa 1961 atau Pepera 1969.

Ia menjelaskan bahwa Belanda secara formal mengklaim pesisir Papua Barat pada 1828. Masyarakat adat saat itu hidup dalam sistem budaya dan hukum sendiri. “Ketika 1828 Belanda menancapkan kontrol simbolik, bukan berarti rakyat Papua tunduk total,” katanya.

Pada awal abad ke-20, kolonialisasi administratif makin intensif. Pendidikan misionaris berkembang, dan lagu “Hai Tanahku Papua” ditulis pada 1923.

Pasca Perang Dunia II, Belanda kembali menguasai Papua dan tidak langsung menyerahkannya kepada Indonesia. Pada 1950-an, Belanda mulai membentuk Dewan Nugini dan memberi ruang bagi elite terdidik Papua.

Puncaknya terjadi pada 1 Desember 1961, ketika Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda sebagai simbol identitas politik internal. “Tidak ada teks proklamasi kemerdekaan saat itu. Itu hanya simbol identitas, bukan pemisahan negara,” tegasnya.

Pada 1962, Perjanjian New York membuat Papua berpindah ke administrasi UNTEA sebelum diserahkan ke Indonesia pada 1963. Bagian sejarah ini, menurutnya, jarang dijelaskan secara utuh dalam pendidikan nasional.

“Ketika kita bicara 1 Desember, kita bicara sejarah panjang—bukan label makar yang lahir sepihak. Itu peristiwa identitas, bukan deklarasi perang,” katanya.

Ia kembali meminta Presiden memberikan arahan menenangkan aparat. “Rakyat Papua ingin damai, bukan iring-iringan panser. Papua bukan arena perang.” Penyelesaian Papua, menurutnya, harus berbasis keadilan sosial dan rekonsiliasi sejarah. “Papua harus dipahami, bukan diberangus. Didengarkan, bukan ditembak,” ujarnya.(*)

https://jubi.id/polhukam/2025/warinu...ng-1-desember/
masalah peringatan tanggal 1 Desember