Jakarta - Sengketa lahan antara Lippo Group dan Hadji Kalla Group di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, terus memanas. Pihak Lippo Group melalui PT GMTD Tbk menegaskan tidak gentar menghadapi Hadji Kalla Group dalam perebutan lahan ini.

Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said, menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa diklaim sepenuhnya milik sah PT GMTD Tbk berdasarkan jual beli yang dilakukan pada tahun 1991–1998.

"Proses pembelian dan pembebasan lahan dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum," ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat (14/11/2025).

Ali Said menambahkan bahwa PT GMTD Tbk memiliki hak tunggal dan wewenang resmi pada masa itu untuk melakukan pembebasan, pembelian, dan pengelolaan lahan di kawasan Metro Tanjung Bunga.

Ia juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengeklaim kepemilikan lahan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap temuan terbaru terkait sengketa lahan seluas 16,4 hektare ini.

Menurutnya, tumpang tindih alas hak antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD telah terjadi sejak tahun 1990-an. Kementerian ATR/BPN menemukan bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, hak pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Nusron menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan menggeneralisasi satu putusan.

Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

https://beritamerdeka.net/news/lippo...dur/index.html

Konglomerat Vs Penguasa

Saya pilih penguasa