Kementerian HAM menilai kekerasan bersenjata hanya akan memperburuk situasi di Papua
19 November 2025 | 21.56 WIB

Aparat gabungan TNI-Polri bersiaga saat terjadi baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat, 10 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia mendesak kekerasan bersenjata di Papua untuk segera diakhiri. Pernyataan ini dibuat setelah timbulnya korban akibat operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan menilai, kekerasan bersenjata hanya akan memperburuk situasi yang ada. "Dan menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak berkesudahan," kata Manan pada Rabu, 19 November 2025.

Manan mengatakan, setiap konflik bersenjata akan selalu membuat masyarakat sipil menjadi korban. "Kekerasan bersenjata yang terjadi sering menimbulkan gelombang pengungsi dari kalangan warga sipil tidak bersenjata," ucap Manan dalam keterangan tertulisnya.

Dalam konflik bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya misalnya, ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan rumahnya dan mengungsi massal. Selain itu, dua warga lainnya juga dilaporkan hilang pasca konflik tersebut.

Oleh karena itu, Manan menyarankan agar paradigma militeristik yang selama ini digunakan oleh para pihak yang berkonflik untuk segera ditinggalkan. "Diganti dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan sebagai jalan resolusi konflik," tutur Manan.

Dilansir dari media lokal Jubi.id, operasi militer terjadi pada 5 Oktober 2025 lalu di Kampung Yigemili, Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dua orang warga sipil hilang dan lebih dari 2.300 orang mengungsi pasca operasi tersebut.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem mengatakan, operasi tersebut dilakukan tanpa peringatan ketika warga sedang bersiap menuju gereja. “Helikopter menembaki area perkebunan dan pemukiman," pada 10 November 2025 lalu.

YKKMP mencatat 28 rumah warga rusak berat, 25 di antaranya merupakan honai tradisional. Sementara itu, seluruh aktivitas sosial mulai dari sekolah, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi berhenti total.

https://www.tempo.co/hukum/kementeri...ntikan-2091286

Desakan Dirjen Kementerian HAM agar kekerasan dihentikan