Tangkap layar petisi penolakan kebijakan sekolah 6 hari di Jateng. (Murianews/change.org)
Murianews, Kudus – Rencana pengembalian kebijakan sekolah enam hari di Jawa Tengah mendatangkan gelombang penolakan. Bahkan telah muncul petisi untuk menolak kebijakan itu.

Mengutip dari laman change.org, petisi berjudul ”Menolak Usulan Kebijakan 6 Hari Sekolah SMA/SMK di Jawa Tengah Yang Dimulai Januari 2026” itu dibuat sejak Rabu (12/11/2025).

Hingga Rabu (19/11/2025), pukul 10.50 WIB petisi yang dibuat Alfariz Hadi itu telah ditandatangani 16.834 pengguna.

Dalam keterangannya, pembuat petisi mengatakan, sejak kebiakan belajar lima hari diterapkan di Pemprov Jateng untuk jenjang SMA/SMK, banyak siswa yang merasakan manfaat yang signifikan. Khususnya, dalam kesejahteraan mental dan fisik.

”Libur akhir pekan selama dua hari memberikan kesempatan bagi siswa untuk beristirahat, berekreasi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Sebagai orang tua dan sebagai generasi muda, kami khawatir perubahan yang diusulkan ini akan berdampak buruk pada anak-anak kita,” tulisnya seperti dikutip Murianews.com, Rabu (19/11/2025).

Ia menjelaskan, Pemprov Jateng telah mengusulkan kebijakan menambah hari sekolah, menjadi enam hari dalam sepekan. Kebijakan itu bahkan akan dimulai semester depan, pada Januari 2026.

Usulan itu datang dengan alasan terkait pengawasan dan kegiatan siswa selama akhir pekan. Namun, ia menilai kebijakan itu tak sepenuhnya memperhitungkan efisiensi dan produktivitas yang sudah tercapai dengan sistem 5 hari sekolah.

Menurutnya, banyak siswa SMA/SMK seluruh provinsi sudah merasa sangat tertekan dengan beban belajar saat ini. Dengan menambah hari sekolah, waktu rehat yang dibutuhkan siswa pun berkurang.

”Tidak ada jaminan bahwa siswa tidak akan merasa semakin lelah dan kurang termotivasi di ruang kelas,” tulisnya.

Ia juga mengungkapkan hasil survei dari berbagai lembaga pendidikan. Di mana, dalam survei itu menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan mental dan pencapaian akademik setelah sistem lima hari sekolah diterapkan.

Siswa juga menjadi lebih bersemangat dan lebih siap menghadapi tantangan akademis ketika mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat.

”Kita harus mendukung kesejahteraan siswa kita dan memastikan mereka mendapatkan pengembangan yang seimbang dalam pendidikan dan kehidupan pribadi,” jelasnya.

Untuk itu, ia memohon agar Pemprov Jateng mempertimbangkan kembali kebijakan sekolah enam hari dan tetap menjalankan sistem lima hari sekolah yang sudah terbukti efektif.
https://jateng.murianews.com/zulkifl...hari-di-jateng .








Ini Alasan Pemprov Jateng Mewacanakan Mengembalikan Kebijakan Sekolah Enam Hari

Photo Author
Niko auglandy
- Rabu, 19 November 2025 | 16:05 WIB

Siswa-siswi salah satu sekolah di Kota Solo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)
Siswa-siswi salah satu sekolah di Kota Solo. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

RADARSOLO.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin mantap mengkaji wacana pengembalian kebijakan sekolah enam hari setelah beberapa tahun menerapkan sistem lima hari atau full day school.

Kajian komprehensif tengah digarap dengan melibatkan akademisi, pakar pendidikan, hingga elemen masyarakat guna memastikan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan anak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjelaskan, kebijakan lima hari sekolah pada awalnya dirancang agar anak memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Namun, hasil kajian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua justru bekerja enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.

“Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak, maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ujar Gus Yasin di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10/2025).

Dia menegaskan, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin berkomitmen kuat terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Kembalinya sistem enam hari sekolah diharapkan dapat mengurangi potensi anak terpapar hal-hal negatif ketika berada di luar pengawasan keluarga.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak akan dilakukan tergesa-gesa. Pemerintah provinsi menunggu rekomendasi lengkap dari pakar pendidikan, perguruan tinggi, hingga kalangan legislatif sebelum mengambil keputusan final.


Gus Yasin memaparkan bahwa rencana penerapan enam hari sekolah akan berlaku untuk jenjang SMA dan SMK sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, ia tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa bisa diterapkan pada jenjang SD, SMP, TK, hingga PAUD oleh pemerintah kabupaten/kota apabila hasil kajian dan kebutuhan daerah mendukung. (nik)

https://radarsolo.jawapos.com/pendid...olah-enam-hari

penolakan 6 hari bersekolah oleh generasi muda