Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon. (Foto: BEM se-Bogor Raya)
J5NEWSROOM.COM, Isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali menjadi sorotan, dan para pengamat menilai gerakan mahasiswa harus memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi tersebut. Mereka menegaskan bahwa permasalahan di Papua bukan hanya persoalan daerah, tetapi menyangkut moralitas, kemanusiaan, dan masa depan bangsa.

Pengamat dari kalangan akademisi, Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menyebut bahwa kekerasan terhadap warga sipil di Papua sudah berada pada level yang sangat memprihatinkan. Ia menyoroti kasus yang menimpa guru, tenaga kesehatan, hingga pendulang emas yang sering menjadi korban dalam konflik. Menurutnya, kondisi seperti itu membutuhkan sikap lebih tegas dari para mahasiswa.

Ia juga mengingatkan bahwa sikap diam mahasiswa di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk sama saja dengan membungkam nurani bangsa. Mahasiswa dinilai memiliki posisi moral yang kuat untuk menyuarakan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, ada pula catatan mengenai perlakuan diskriminatif yang dialami mahasiswa asal Papua di berbagai wilayah Indonesia. Mereka dilaporkan menghadapi intimidasi serta pembatasan dalam menyampaikan pendapat. Situasi ini menambah panjang daftar pelanggaran hak sipil yang perlu mendapat perhatian lebih luas.

Para pengamat menyarankan agar mahasiswa lebih aktif mendokumentasikan berbagai kasus kekerasan dan menyampaikannya ke lembaga terkait. Mereka juga mendorong adanya kolaborasi lintas kampus agar dukungan terhadap isu Papua dapat dibangun secara lebih kuat dan berkelanjutan.

Gerakan mahasiswa dianggap memiliki kekuatan besar dalam mendorong perubahan. Dengan konsistensi dan keberanian, suara mahasiswa dapat menjadi pendorong penting bagi pemerintah untuk menaruh perhatian lebih serius pada penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dan membangun upaya rekonsiliasi yang lebih nyata.

Editor: Agung

https://j5newsroom.com/2025/11/17/pe...kan-mahasiswa/

Masalah pelanggaran HAM di Papua
Kalau TNI dan polisi melanggar HAM bisa diadili di pengadilan khusus
tapi kalau KKB mereka cap intel dan sebagai bentuk perjuangan mereka