Pembangunan Ulang Gedung Grahadi Tertunda, Kayu Jati dan Cat Asli Jadi Masalah
Kompas.com, 13 November 2025, 18:11 WIB
Bilal Ramadhan
Editor

Sumber Surya Online
SURABAYA, KOMPAS.com - Pemprov Jatim tunda rekonstruksi Gedung Negara Grahadi, karena bahan kayu jati langka dan cat impor dari Jerman belum tersedia. Target rampung 2025 terancam molor.

Hingga pertengahan November 2025, rekonstruksi Gedung Negara Grahadi Surabaya belum juga dimulai. Padahal, sesuai rencana awal, proyek pembangunan ulang gedung bersejarah tersebut ditargetkan rampung akhir 2025, dengan masa pengerjaan tiga bulan sejak Oktober.

Gedung yang menjadi ikon dan pusat kegiatan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) itu terbakar pada akhir Agustus lalu. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda dimulainya proses pembangunan.

Sekretaris Daerah Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis, terutama karena status Grahadi sebagai bangunan cagar budaya. “Pembangunan ulang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan sudah disiapkan anggaran BTT. Tapi hasil rapat tim cagar budaya menegaskan rekonstruksi harus mengembalikan bentuk sesuai originalitasnya,” jelas Adhy, Kamis (13/11/2025).

Salah satu kendala utama adalah bahan kayu jati yang dibutuhkan untuk bagian atap, pintu dan struktur utama. Kayu jati yang diminta memiliki diameter besar yang tidak tersedia di pasaran umum. “Kayu jati kami pesan ke Perhutani. Tapi karena ukurannya besar, proses tebang dan pengeringannya butuh waktu beberapa bulan,” tambahnya.

Selain kayu, kendala lain adalah cat pemutih khusus yang digunakan pada bangunan Grahadi sejak masa kolonial Belanda. Cat tersebut, memiliki sifat anti lembap dan anti luntur, dan hanya tersedia di Jerman. “Kalau mau menjaga keaslian, kami harus gunakan bahan aslinya. Dulu cat itu dibawa Belanda, jadi sekarang harus impor dari Jerman,” kata Adhy.

Pemprov Jatim sempat mengusulkan opsi rekonstruksi dengan bahan pengganti, namun tim cagar budaya tetap menekankan keaslian dan autentisitas bangunan. Alhasil, proyek baru bisa dimulai pada Januari 2026, setelah bahan-bahan tersedia. “Kalau kayu sudah siap, mungkin bisa mulai proses pengadaannya lewat penunjukan langsung,” ujarnya.

Adhy menambahkan, anggaran rekonstruksi diperkirakan membengkak dari alokasi awal sebesar Rp 9,6 miliar.