- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ribka Dipolisikan Gegara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, PDIP Anggap Pembungkaman
TS
mabdulkarim
Ribka Dipolisikan Gegara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, PDIP Anggap Pembungkaman
Ribka Dipolisikan Gegara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, PDIP Anggap Pembungkaman
Kamis, 13 November 2025 – 15:23 WIB
Ribka Dipolisikan Gegara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, PDIP Anggap Pembungkaman - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11). Foto: PDIP
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebutkan pernyataan rekannya separtai Ribka Tjiptaning saat menolak Soeharto sebagai pahlawan sesuai fakta dan berdasarkan hasil Tim Penyelidikan Ad Hoc Komnas HAM 2012.
Guntur mengaku heran pernyataan Ribka yang menolak Soeharto sebagai pahlawan malah dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim.
"Kok, malah dilaporkan ke polisi," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (13/11).
Pria yang aktif di media sosial itu menganggap laporan ARAH ke polisi terkait pernyataan Ribka sebagai upaya membungkam suara kritis.
"Ini upaya pembungkaman dan menakut-nakuti pihak yang kritis dan menolak Soeharto sebagai pahlawan," kata Guntur Romli.
Toh, kata dia, pernyataan Ribka yang menyebut Soeharto sebagai pihak bertanggung jawab dalam pembantaian 1965 ditulis dalam laporan Komnas HAM.
"Pihak yang disebut paling bertanggung jawab adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, Soeharto," kata Guntur Romli.
Diketahui, ARAH melaporkan Ribka terkait pernyataan wanita bergelar dokter itu yang menolak Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.
Komunitas itu membuat laporan berdasarkan pernyataan Ribka yang menolak Soeharto di media, termasuk TikTok sejak 28 Oktober 2025.
ARAH menduga Ribka melanggar Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengaku akan menghadapi dan tak kabur menyikapi laporan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim.
"Siap hadapi," kata Ribka saat dihubungi, Kamis (13/11).
Ribka menduga empat hal yang bisa menjadi dasar ARAH melaporkan aktivis prodemokrasi itu ke Bareskrim Polri.
"Bisa lucu-lucuan, bisa ancaman, bisa ketidaktauan, bisa unsur menjilat," ujar dia. (ast/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/ribka-dipolisikan-gegara-tolak-soeharto-jadi-pahlawan-pdip-anggap-pembungkaman?page=2
Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia Tolak Penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Sebagai Pahlawan Nasional
12/11/2025 - 19:52 | Subscribe subsrcibe to kabarbaru google news
Desain tanpa judul - 2025-11-12T194111.994
Sekretaris Jenderal PP IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro.
Jurnalis: Listiani Safitri
Kabar Baru, Jakarta – Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) menyatakan penolakan tegas terhadap penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo sebagai Pahlawan Nasional yang disahkan di Istana Negara, Minggu (10/11/2025).
Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan upaya memutarbalikkan narasi sejarah bangsa.
Sekretaris Jenderal PP IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro, menegaskan bahwa penolakan ini bukan didasari sentimen politik, tetapi berdasarkan fakta sejarah yang terdokumentasi.
“Hari ini adalah hari kelam bagi historiografi Indonesia. Sebagai mahasiswa sejarah yang berkomitmen pada kebenaran historis, kami menolak keras legitimasi yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam pembantaian massal 1965–1966,” ujar Nibras dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Razaan Bayu Rachman, Kepala Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis PP IKAHIMSI yang juga mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI), menyebut penolakan ini berlandaskan pada rekam jejak pelanggaran HAM keduanya.
Razaan Bayu Rachman, Kepala Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis
Mahasiswa Ilmu Sejarah UI
“Keberatan kami bukan hanya karena keterlibatan Sarwo Edhie dalam peristiwa 1965–1966, tetapi juga karena catatan pelanggaran HAM Soeharto yang panjang dan sistematis selama 32 tahun kekuasaannya,” tegas Razaan.
Ia menambahkan, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertanggung jawab atas berbagai tragedi kemanusiaan seperti Tanjung Priok (1984), Tragedi Santa Cruz Timor Timur (1991), kasus DOM di Aceh, penculikan aktivis 1997–1998, hingga Tragedi Trisakti dan Semanggi.
“Fakta ini bukan kontroversi politik, tetapi fakta sejarah yang didukung penelitian akademis, kesaksian korban, serta laporan Komnas HAM,” imbuhnya.
Nibras juga mempertanyakan logika moral di balik keputusan pemerintah.
“Jika Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, bagaimana dengan ribuan mahasiswa 1998 yang gugur memperjuangkan reformasi untuk menjatuhkan rezimnya? Apakah pengorbanan mereka akan dihapus dari sejarah?” ujarnya.
Penolakan IKAHIMSI semakin menguat ketika melihat bahwa pengesahan Soeharto dan Sarwo Edhie dilakukan bersamaan dengan Marsinah, aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan gugur pada 1993.
“Menempatkan Marsinah—seorang pejuang hak-hak buruh—bersama tokoh yang merepresentasikan represi adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah,” tambah Nibras.
IKAHIMSI menegaskan tiga alasan fundamental mengapa penetapan tersebut harus dibatalkan:
1. Belum adanya penyelesaian hukum dan rekonsiliasi terhadap pelaku pelanggaran HAM, sementara ribuan keluarga korban masih menunggu keadilan.
2. Pemberian gelar pahlawan sebelum penyelesaian hukum dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan.
3. Penetapan ini berpotensi mengaburkan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang.
“Kami berharap negara menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan membuka ruang keadilan bagi keluarga korban,” ujar Razaan.
Pernyataan Sikap IKAHIMSI Menolak Pengangkatan Soeharto dan Surwo Adhie Sebagai Pahlawan Nasional
IKAHIMSI juga menyerukan agar pemerintah menarik kembali penetapan tersebut dan membuka kebenaran sejarah secara transparan demi pendidikan sejarah Indonesia yang jujur bagi generasi muda.
“Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan ribuan korban dilupakan dengan memberikan penghargaan tertinggi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan itu,” pungkas Nibras.
https://kabarbaru.co/mahasiswa-sejarah-se-indonesia-tolak-penetapan-soeharto-dan-sarwo-edhie-sebagai-pahlawan-nasional/
Dua Organisasi HAM Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto dan Sarwo Edhie
By M. Malik -November 12, 202501
NEWS TIMES – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo menuai penolakan keras dari dua organisasi hak asasi manusia terkemuka, Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI).
Keduanya menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan upaya pemutihan sejarah pelanggaran HAM masa Orde Baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pemberian gelar kepada Soeharto mencederai nurani publik serta menafikan penderitaan korban pelanggaran HAM yang terjadi selama tiga dekade kekuasaannya.
“Soeharto bukan sekadar melakukan kesalahan, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Memberinya gelar pahlawan berarti menghapus memori kolektif bangsa terhadap korban dan sejarah kelam masa lalu,” ujar Usman dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Usman menyoroti bahwa selama masa Orde Baru, berbagai pelanggaran HAM terjadi secara sistematis mulai dari pembunuhan massal 1965–1966, pengekangan kebebasan sipil, pembredelan media, hingga operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
“Penghargaan negara seharusnya diberikan kepada tokoh yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan yang mewariskan luka sejarah,”kata Usman.
“Reformasi tidak boleh diputarbalikkan. Jika negara melupakan pelanggaran masa lalu, maka demokrasi Indonesia kehilangan maknanya,” tutupnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) Rani Prasetyo menilai, keputusan pemerintah sebagai pemutarbalikan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda.
Ia menyebut bahwa tindakan ini justru memperkuat budaya impunitas di Indonesia.
“Negara seharusnya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, bukan memberikan penghargaan kepada pihak yang diduga terlibat. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan pesan politik, bahwa pelanggaran masa lalu bisa dilupakan,” tegas Rani.
Pihaknya juga menyoroti adanya konflik kepentingan dalam penetapan gelar, terutama karena sebagian anggota Dewan Gelar Pahlawan Nasional dinilai memiliki kedekatan historis dan politis dengan pihak keluarga penerima.
Kontroversi ini mencuat setelah pemerintah mengumumkan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Selain Soeharto, nama Jenderal Sarwo Edhie Wibowo komandan RPKAD pada peristiwa 1965 juga masuk dalam daftar penerima, menambah ketegangan politik di ruang publik. Media sosial dipenuhi kritik dan perdebatan antara kelompok pro dan kontra, memperlihatkan bahwa luka sejarah 1965–1998 masih jauh dari sembuh.
Desakan untuk Meninjau Ulang
Amnesty dan AKSI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan tersebut serta membuka kembali penyelidikan atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru.
Keduanya menilai, penghargaan negara tanpa keadilan bagi korban hanya akan memperdalam krisis moral bangsa.
https://www.newstimes.id/dua-organisasi-ham-tolak-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-dan-sarwo-edhie/
masalah penetapan pahlawan nasional
[/b]
Kamis, 13 November 2025 – 15:23 WIB
Ribka Dipolisikan Gegara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, PDIP Anggap Pembungkaman - JPNN.COM
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/11). Foto: PDIP
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebutkan pernyataan rekannya separtai Ribka Tjiptaning saat menolak Soeharto sebagai pahlawan sesuai fakta dan berdasarkan hasil Tim Penyelidikan Ad Hoc Komnas HAM 2012.
Guntur mengaku heran pernyataan Ribka yang menolak Soeharto sebagai pahlawan malah dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim.
"Kok, malah dilaporkan ke polisi," ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (13/11).
Pria yang aktif di media sosial itu menganggap laporan ARAH ke polisi terkait pernyataan Ribka sebagai upaya membungkam suara kritis.
"Ini upaya pembungkaman dan menakut-nakuti pihak yang kritis dan menolak Soeharto sebagai pahlawan," kata Guntur Romli.
Toh, kata dia, pernyataan Ribka yang menyebut Soeharto sebagai pihak bertanggung jawab dalam pembantaian 1965 ditulis dalam laporan Komnas HAM.
"Pihak yang disebut paling bertanggung jawab adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, Soeharto," kata Guntur Romli.
Diketahui, ARAH melaporkan Ribka terkait pernyataan wanita bergelar dokter itu yang menolak Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.
Komunitas itu membuat laporan berdasarkan pernyataan Ribka yang menolak Soeharto di media, termasuk TikTok sejak 28 Oktober 2025.
ARAH menduga Ribka melanggar Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengaku akan menghadapi dan tak kabur menyikapi laporan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim.
"Siap hadapi," kata Ribka saat dihubungi, Kamis (13/11).
Ribka menduga empat hal yang bisa menjadi dasar ARAH melaporkan aktivis prodemokrasi itu ke Bareskrim Polri.
"Bisa lucu-lucuan, bisa ancaman, bisa ketidaktauan, bisa unsur menjilat," ujar dia. (ast/jpnn)
https://m.jpnn.com/news/ribka-dipolisikan-gegara-tolak-soeharto-jadi-pahlawan-pdip-anggap-pembungkaman?page=2
Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia Tolak Penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Sebagai Pahlawan Nasional
12/11/2025 - 19:52 | Subscribe subsrcibe to kabarbaru google news
Desain tanpa judul - 2025-11-12T194111.994
Sekretaris Jenderal PP IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro.
Jurnalis: Listiani Safitri
Kabar Baru, Jakarta – Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia (IKAHIMSI) menyatakan penolakan tegas terhadap penetapan Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo sebagai Pahlawan Nasional yang disahkan di Istana Negara, Minggu (10/11/2025).
Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ribuan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan upaya memutarbalikkan narasi sejarah bangsa.
Sekretaris Jenderal PP IKAHIMSI, Muhammad Nibras As-Shabro, menegaskan bahwa penolakan ini bukan didasari sentimen politik, tetapi berdasarkan fakta sejarah yang terdokumentasi.
“Hari ini adalah hari kelam bagi historiografi Indonesia. Sebagai mahasiswa sejarah yang berkomitmen pada kebenaran historis, kami menolak keras legitimasi yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam pembantaian massal 1965–1966,” ujar Nibras dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Razaan Bayu Rachman, Kepala Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis PP IKAHIMSI yang juga mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Indonesia (UI), menyebut penolakan ini berlandaskan pada rekam jejak pelanggaran HAM keduanya.
Razaan Bayu Rachman, Kepala Bidang Penelitian dan Kebijakan Strategis
Mahasiswa Ilmu Sejarah UI
“Keberatan kami bukan hanya karena keterlibatan Sarwo Edhie dalam peristiwa 1965–1966, tetapi juga karena catatan pelanggaran HAM Soeharto yang panjang dan sistematis selama 32 tahun kekuasaannya,” tegas Razaan.
Ia menambahkan, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertanggung jawab atas berbagai tragedi kemanusiaan seperti Tanjung Priok (1984), Tragedi Santa Cruz Timor Timur (1991), kasus DOM di Aceh, penculikan aktivis 1997–1998, hingga Tragedi Trisakti dan Semanggi.
“Fakta ini bukan kontroversi politik, tetapi fakta sejarah yang didukung penelitian akademis, kesaksian korban, serta laporan Komnas HAM,” imbuhnya.
Nibras juga mempertanyakan logika moral di balik keputusan pemerintah.
“Jika Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, bagaimana dengan ribuan mahasiswa 1998 yang gugur memperjuangkan reformasi untuk menjatuhkan rezimnya? Apakah pengorbanan mereka akan dihapus dari sejarah?” ujarnya.
Penolakan IKAHIMSI semakin menguat ketika melihat bahwa pengesahan Soeharto dan Sarwo Edhie dilakukan bersamaan dengan Marsinah, aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan gugur pada 1993.
“Menempatkan Marsinah—seorang pejuang hak-hak buruh—bersama tokoh yang merepresentasikan represi adalah bentuk penghinaan terhadap sejarah,” tambah Nibras.
IKAHIMSI menegaskan tiga alasan fundamental mengapa penetapan tersebut harus dibatalkan:
1. Belum adanya penyelesaian hukum dan rekonsiliasi terhadap pelaku pelanggaran HAM, sementara ribuan keluarga korban masih menunggu keadilan.
2. Pemberian gelar pahlawan sebelum penyelesaian hukum dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan.
3. Penetapan ini berpotensi mengaburkan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang.
“Kami berharap negara menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan membuka ruang keadilan bagi keluarga korban,” ujar Razaan.
Pernyataan Sikap IKAHIMSI Menolak Pengangkatan Soeharto dan Surwo Adhie Sebagai Pahlawan Nasional
IKAHIMSI juga menyerukan agar pemerintah menarik kembali penetapan tersebut dan membuka kebenaran sejarah secara transparan demi pendidikan sejarah Indonesia yang jujur bagi generasi muda.
“Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan ribuan korban dilupakan dengan memberikan penghargaan tertinggi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan itu,” pungkas Nibras.
https://kabarbaru.co/mahasiswa-sejarah-se-indonesia-tolak-penetapan-soeharto-dan-sarwo-edhie-sebagai-pahlawan-nasional/
Dua Organisasi HAM Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto dan Sarwo Edhie
By M. Malik -November 12, 202501
NEWS TIMES – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo menuai penolakan keras dari dua organisasi hak asasi manusia terkemuka, Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI).
Keduanya menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan upaya pemutihan sejarah pelanggaran HAM masa Orde Baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pemberian gelar kepada Soeharto mencederai nurani publik serta menafikan penderitaan korban pelanggaran HAM yang terjadi selama tiga dekade kekuasaannya.
“Soeharto bukan sekadar melakukan kesalahan, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Memberinya gelar pahlawan berarti menghapus memori kolektif bangsa terhadap korban dan sejarah kelam masa lalu,” ujar Usman dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Usman menyoroti bahwa selama masa Orde Baru, berbagai pelanggaran HAM terjadi secara sistematis mulai dari pembunuhan massal 1965–1966, pengekangan kebebasan sipil, pembredelan media, hingga operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
“Penghargaan negara seharusnya diberikan kepada tokoh yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan yang mewariskan luka sejarah,”kata Usman.
“Reformasi tidak boleh diputarbalikkan. Jika negara melupakan pelanggaran masa lalu, maka demokrasi Indonesia kehilangan maknanya,” tutupnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) Rani Prasetyo menilai, keputusan pemerintah sebagai pemutarbalikan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda.
Ia menyebut bahwa tindakan ini justru memperkuat budaya impunitas di Indonesia.
“Negara seharusnya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, bukan memberikan penghargaan kepada pihak yang diduga terlibat. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan pesan politik, bahwa pelanggaran masa lalu bisa dilupakan,” tegas Rani.
Pihaknya juga menyoroti adanya konflik kepentingan dalam penetapan gelar, terutama karena sebagian anggota Dewan Gelar Pahlawan Nasional dinilai memiliki kedekatan historis dan politis dengan pihak keluarga penerima.
Kontroversi ini mencuat setelah pemerintah mengumumkan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Selain Soeharto, nama Jenderal Sarwo Edhie Wibowo komandan RPKAD pada peristiwa 1965 juga masuk dalam daftar penerima, menambah ketegangan politik di ruang publik. Media sosial dipenuhi kritik dan perdebatan antara kelompok pro dan kontra, memperlihatkan bahwa luka sejarah 1965–1998 masih jauh dari sembuh.
Desakan untuk Meninjau Ulang
Amnesty dan AKSI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan tersebut serta membuka kembali penyelidikan atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru.
Keduanya menilai, penghargaan negara tanpa keadilan bagi korban hanya akan memperdalam krisis moral bangsa.
https://www.newstimes.id/dua-organisasi-ham-tolak-gelar-pahlawan-untuk-soeharto-dan-sarwo-edhie/
masalah penetapan pahlawan nasional
[/b]
Diubah oleh mabdulkarim Hari ini 15:43
indent.smk memberi reputasi
1
127
10
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan