KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kolonel (Inf) Donny Pramono, buka suara terkait kehadiran perwira tinggi (pati) TNI saat eksekusi lahan milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Eksekusi lahan berlangsung di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (5/11/2025).

Sengketa ini melibatkan PT Hadji Kalla, perusahaan milik JK, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.

Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja tampak hadir di lokasi eksekusi.

Donny menjelaskan, Achmad saat ini menduduki posisi sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

"Perlu saya sampaikan bahwa benar Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat," ujar Donny saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/11/2025).



Prajurit TNI AD Terikat Aturan

Meski begitu, Donny tidak menjelaskan alasan kehadiran jenderal bintang dua tersebut saat eksekusi lahan.

Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami informasi mengenai keberadaan Achmad di lokasi.

Selain itu, Donny menegaskan bahwa setiap prajurit TNI AD, termasuk yang menduduki posisi strategis, terikat aturan dan kode etik militer.

Ketentuan ini menuntut profesionalisme, netralitas, serta larangan terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.

Donny juga menekankan bahwa TNI AD memandang penting untuk menelusuri fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut.

JK Tegaskan Mafia Tanah Harus Dilawan

Sebelumnya, JK menegaskan bahwa mafia tanah harus dilawan secara bersama-sama agar masyarakat lain tidak menjadi korban.

"Itu praktik terjadi di mana-mana, dan kita harus lawan bersama-sama," ujar JK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/11/2025).

"Kalau tidak, ini merupakan masyarakat jadi korban, termasuk saya ini korban, tapi kan kita punya apa itu formal yang tidak bisa dibantah," tambahnya.

JK juga menekankan praktik penyerobotan lahan terjadi di banyak tempat, bukan hanya Makassar.

"Itu semua kriminal, semuanya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang," ucapnya.

JK juga mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah menyatakan bahwa lahan yang diserobot memang miliknya.

"Kan menteri, menteri Nusron sudah mengatakan itu yang sah milik saya. Mafia ini harus diberantas. Jadi, harus dilawan. Kalau dibiarkan, akan begini akibatnya," imbuh JK.


Penjelasan TNI AD soal Jenderal Bintang 2 Ada di Lokasi Sengketa Lahan Jusuf Kalla


Boljug si Riady, nyewa centeng bintang dua

Lippo: senin - jumat nipu orang, sabtu - minggu nipu tuhan