Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorangmenyampaikan kekecewaannya terhadap melemahnya peran KPK dalam menindaklanjuti dugaan korupsi di proyek strategis nasional, terutama proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Menurut Saut Situmorang, publik tidak bisa hanya mengandalkan lembaga penegak hukum, tetapi juga harus ikut mendorong agar proses hukum adanya dugaan korupsi dalam proyek Whoosh bisa berjalan.

“Kalau KPK-nya tidak proaktif, kita civil society yang harus bergerak. Rakyat yang harus melakukannya,” ujar Saut Situmorang dalam Seri Diskusi Kebangsaan yang digelar Strategi Institute dengan tema “Skandal Whoosh Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 November 2025.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek Whoosh yang disampaikan ke KPK seolah tak mendapat tindak lanjut yang jelas.

“Laporan itu sudah masuk, tapi tidak ada satu pun yang dipanggil. Apakah ini yang disebut penyelidikan?” ujarnya mempertanyakan.

Saut membandingkan kondisi KPK saat ini dengan masa-masa awal berdirinya lembaga antirasuah tersebut.

“Konsep pulau baru itu jauh lebih berkualitas. Sekarang di pusat kekuasaan, semua fungsi itu sudah hilang,” katanya.

Ia juga menuding adanya rekayasa perlindungan kekuasaan melalui regulasi, khususnya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Sejumlah Peraturan Presiden (Perpres), menurutnya, justru menjadi pintu bagi penyalahgunaan kewenangan.

“Dengan Perpres ini, kekuasaan dijalankan tanpa kontrol. Perpres yang seharusnya mengatur hal umum malah diarahkan untuk proyek tertentu. Ini penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Saut menambahkan, ada aturan yang membuat aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa langsung menangani laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional. Hal ini karena harus dikembalikan untuk diselesaikan secara internal.

“Itu cara mengamputasi kewenangan penegakan hukum. Jadi apa bedanya ini dengan upaya melindungi pejabat?” katanya.

Karena itu, Saut mendorong para akademisi dan peneliti yang telah mengkaji proyek tersebut untuk datang langsung ke KPK dan memberikan keterangan resmi.

“Sebelum Jokowi dan para pejabat terkait dipanggil, panggil dulu para peneliti dan saksi yang memahami persoalan ini. Jangan sampai semua ini berujung kalimat klasik: secara hukum semua sesuai aturan,” ujarnya.

Saut menutup pernyataannya dengan seruan agar publik tetap aktif mengawal proses hukum.

“Kita jangan hanya mengeluh. Kita harus mendesak. Kita harus duduk di KPK. Kalau tidak, kebenaran akan dikubur oleh skenario kekuasaan,” katanya.

https://www.gelora.co/2025/11/skanda...g-kpk.html?m=1

Nanti kalau ada yg demo, tinggal bilang aja mau ada darurat militer..

Pendemo tak bernyali takut kalau dibilang kadrun sama ada darurat militer..

Hehehe