Bandung - Mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengaku prihatin dan kecewa melihat Bandara Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jabar, yang kini menjadi simbol gagalnya perencanaan strategis pemerintah pusat.

“Proyek yang seharusnya membawa manfaat ekonomi bagi warga Jabar justru berubah menjadi beban fiskal dan kebijakan yang tak berpijak pada realitas,” kata Didi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,(31/10/2025).

Didi lantas mengingatkan, di masa Pemerinta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY proyek bandara Kertajati sendiri dihentikan lantaran hasil feasibility study menunjukkan tidak layak dibangun. Didi pun heran di masa pemerintahan Presiden Jokowi, logika perencanaan tergantikan oleh logika ambisi.

“Kertajati dibangun megah dengan dana triliunan, sebagian dari utang negara, namun kini sepi penumpang dan minim penerbangan. Bandara yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menjadi monumen kegagalan & pemborosan,” papar Didi.

Tak hanya itu, kata Didi yang lebih menjadi ironi, ialah ketika hasil dari proyek Bandara Kertaja jauh dari harapan. Parahnya, pemeintah pusat menyerahkan beban operasional kepada Pemda Jawa Barat.


Bandara Internasional Kertajati Majalengka | Foto: Istimewa
“Ini seperti menyerahkan hadiah yang tak bisa dipakai, tapi harus tetap dibayar pajaknya oleh rakyat. Saya melihat kebijakan semacam ini tidak adil dan jauh dari prinsip akuntabilitas publik,” tutur Didi.

Didi menekankan, Menko Marves era pemerintahan Presiden Jokowi yakni Luhut Binsar Pandjaitan bisa membanggakan proyek ini di atas kertas, namun fakta di lapangan berbicara lain.

“Tanpa perhitungan matang, infrastruktur hanya menjadi simbol politik — bukan instrumen kemajuan. Kertajati adalah contoh nyata ketika pemerintah lebih sibuk membangun citra, bukan kebutuhan,” beber Didi.

Didi menambahkan, Indonesia tak kekurangan beton, tapi kekurangan arah. Pembangunan sejati bukan tentang jumlah proyek yang diresmikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.

“Kertajati mestinya menjadi pelajaran mahal agar perencanaan nasional ke depan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat — bukan pada ambisi pribadi,” pungkas Didi.

https://www.kedaipena.com/bandara-ke...at-jawa-barat/

Bukan Urusan Saya - Joko Widodo