KOMPAS.com – Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap beban berat keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya menjadi kenyataan. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga ke kreditur China dengan porsi paling besar.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT PSBI mencatat kerugian Rp 4,195 triliun sepanjang 2024. Rugi berlanjut di tahun 2025. Hanya dalam enam bulan pertama 2025, kerugian PSBI mencapai Rp 1,625 triliun. Di sisi lain, beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung ini bakal terus ditanggung puluhan tahun ke depan.

Megawati tak setuju

Sebagai informasi saja, sejak awal, proyek KCJB memang tak lepas dari persoalan. Pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi masalah utama. Bahkan, pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya ikut mengucurkan dana APBN untuk menopang proyek tersebut.

Padahal sesuai janji yang beberapa kali diucapkan sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan KCJB akan murni menggunakan skema business to business (b to b) tanpa melibatkan dana APBN sepeser pun. Namun janji tinggal janji. Komitmen lain yang kemudian berubah adalah pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman dari kreditur China. Presiden Jokowi kala itu sampai harus merevisi beberapa regulasi.

Menelisik ke belakang, salah satu pihak kurang setuju dengan proyek KCJB adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Dikutip dari pemberitaan KOMPAS.com pada 27 Oktober 2015, Megawati saat ini mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung. Menurutnya, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur. "Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center. Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta reguler di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur Kereta Cepat tujuan Jakarta Bandung.

Lantaran kurang sepakat dengan pembangunan KCJB, ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. "Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati. Pernyataan itu disampaikan Megawati tak lama setelah BUMN Indonesia dan pihak China sepakat membentuk perusahaan patungan PT KCIC.

PT KCIC sendiri dibentuk sebagai implementasi janji Jokowi bahwa APBN tidak akan dilibatkan di proyek tersebut. Di mana pemegang saham mayoritasnya adalah konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT PSBI. Tak lama kemudian, pada 21 Januari 2016, Jokowi kemudian melakukan peletakan batu pertama (grounbreaking) di Walini, Kabupaten Bandung Barat.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jokowi juga menegaskan, pembangunan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak pakai APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Ia menyebutkan, APBN akan dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Anggarannya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa, baik jalan tol di Sumatera, baik kereta api antara Makassar sampai Manado.

“Jangan sampai Jawa sentris lah, tetapi Indonesia sentris. Ini yang kita bangun,” tutur Jokowi. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, kereta api cepat ini semunya menggunakan dana investasi, bukan dana APBN, karena kalau pakai dana APBN, nantinya yang di luar Jawa bertanya lagi,

“Pak dananya kok dihabis-habiskan terus untuk Jawa, yang di luar Jawa kapan, yang di Papua kapan, Sulawesi dan Kalimantan kapan. Selalu pertanyaannya bagitu.” ujar Jokowi.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2025/1...-ini-ke-jokowi


Kompas sampe ngorek2 berita lama loh..
Nih kalo mau baca berita 2015 nya:

https://nasional.kompas.com/read/201...ntuk.Keadilan.