Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku akan berkomitmen mengelola kas daerah secara transparan dan terbuka. Komitmen itu kata ia diwujudkan dengan menginformasikan secara rutin posisi rekening kas umum daerah (RKUD) kepada publik melalui akun media sosial miliknya.

Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan bahwa seluruh catatan RKUD akan disampaikan secara terbuka. Hal itu menurutnya merupakan bentuk kesadaran Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) sebagai pengelola keuangan daerah.

Sejak Senin (27/10/2025), data terkait RKUD sudah bisa diketahui masyarakat dalam akun Instagram @dedimulyadi71 dan TikTok @dedimulyadiofficial.

"Seluruh catatan (kas daerah) ini kami sampaikan secara terbuka karena kami sebagai pengelola, bukan pemilik," ujar KDM, dalam siaran pers Selasa (28/10/2025).

Data RKUD diperlihatkan dengan detail, baik dari sisi pemasukan maupun pengeluaran. Ia memanfaatkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.

Per Senin, 27 Oktober 2025, total penerimaan di rekening kas daerah sebesar Rp 33,3 miliar. Nilai penerimaan tersebut terdiri dari pajak kendaraan bermotor Rp 17,5 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp 11,4 miliar, retribusi dan pendapatan lainnya Rp 4,3 miliar.

Adapun, total realisasi pengeluaran pada hari yang sama sebesar Rp 700 miliar, dengan rincian belanja bagi hasil pajak rokok Rp 655 miliar dan belanja bantuan keuangan pemerintahan desa Rp 6,2 miliar.

Selain itu, dilaksanakan belanja pegawai Rp 4,8 juta, belanja barang jasa Rp 14,9 miliar, belanja hibah Rp 13,4 miliar serta belanja modal Rp 10,1 miliar. Dengan demikian, posisi RKUD pada 27 Oktober 2025 sebesar Rp 2,6 triliun.

KDM menyampaikan, keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah telah ia lakukan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Kebiasaan tersebut katanya diterapkan kembali saat KDM menjadi Gubernur Jabar.