Anggaran Desa harus di periksa atau di Audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa


SatuKlik.id-Kaskus.co.id -Halteng-Kepala Desa Tepeleo Induk di wacanakan terkait anggaran Dana Desa (DD), karena dianggap tidak transparan soal pengelolaan keuangan, kebijakan Kepala Desa tidak bijak sebagai pimpinan Desa.


Didalam pengelolaan keuangan Desa ada Asas dan prinsip yg harus di laksanakan
Berdasarkan Permendagri nomor 20 THN 2018 dan Permendagri no113 THN 2014.


Bahwa pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan secara terbuka Dan Dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat
Bahwa pengelolaan keuangan Desa harus di pertanggung jawabkan secara Benar jelas dan Akurat dan menyajikan laporan keuangan yang benar dan dapat di percaya.


Lanjutnya , dalam pengelolaan keuangan Desa Harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta Pengawasan penggunaan Dana Desa dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dengan demikian pengelolaan keuangan Desa Dapat Berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal yang sebesar besarnya kepada masyarakat.


Di dalam pengelolaan keuangan Desa Masyarakat Dapat Melaporkan Temuan temuan yg berindikasi merugikan keuangan Desa kepada APH atau pejabat wewenang lainya Baik secara langsung atau lewat Media baik online media sosial, media cetak dan media lainnya,ungkapnya.


Laporan temuan yg di lakukan lewat media sosial pelapor Dapat memilih identitasnya Anonim atau tidak
Dasar hukum UU no 14 THN 2008 tentang Keterbukaan informasi publik dan peraturan Komisi pemberantasan korupsi UU no 31 THN 1999 tentang tindak pidana korupsi.


Ketika Masyarakat sudah menyampaikan laporan, Masyarakat perlu menegaskan kepada pejabat atau instansi yg berwenang agar bertindak
jika tidak mereka akan lalai terhadap
UU Desa no 6 THN 2014 tentang Desa
dan Permendagri no 73 Thn 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan Desa.


Secepatnya pa kades tepeleo induk Patani Utara tidak di periksa jangan salahkan masyarakat demo di depan rumahnya pa kades.banyak anggaran desa yg dia gelapkan tanpa menyelesaikan tugasnya.banyak bagunan yang tidak selesai termasuk kebun tani di Pulo sayafi.coba pihak yg punya tnggung jawab segera turun dan cek kades tepeleo induk .beliau sangat meresahkan masyarakat tepeleo induk, Salah satu unggahan di Facebook.


Menambahkan, menguji kepimpinan Bupati Halmahera Tengah agar mempertanyankan Kepala Desa Tepeleo Induk soal Dana Desa (DD) yang tak tahu arah di kemanakan Dipakai pribadi atau untuk kepentingan masyarakat.


Pemerintah Desa dibawah birokrasi Pemerintah Daerah, maka sepatutnya kalau ada kejanggalan anggaran desa bupati harus berpikir adil terhadap masyarakat. Stop manipulasi anggaran desa.


Keterbukaan membuat pemerintah desa bertanggung jawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Masyarakat yang mendapat informasi akan lebih peduli dan aktif dalam mengawal pembangunan desa.


Pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang telah dialokasikan. Transparansi memudahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara real-time.