Ketegangan pecah di Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, pada Rabu pagi, 22 Oktober 2025. Seorang pria yang diduga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial F menjadi korban penganiayaan brutal di tengah perselisihan soal tanah pecaton—tanah desa yang sejak lama diperebutkan warga. Video berdurasi 17 menit yang merekam peristiwa itu beredar luas di media sosial, memperlihatkan korban bersimbah darah di kepala dan tubuh, sementara warga histeris memanggil Camat Torjun agar segera turun tangan.

Polisi membenarkan adanya dugaan penganiayaan dan kini tengah memeriksa saksi serta mengamankan bukti video. Namun motif pasti masih diselidiki, dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Berdasarkan keterangan warga, kekerasan bermula dari musyawarah yang berubah ricuh saat membahas pembagian lahan desa. Konflik tanah pecaton di Sampang sendiri bukan hal baru; persoalan ini telah menahun akibat lemahnya transparansi aset desa dan kegagalan mekanisme mediasi lokal.

Peristiwa ini menegaskan bahwa sengketa agraria di tingkat desa bukan sekadar persoalan kepemilikan, melainkan soal keadilan sosial dan tata kelola yang timpang. Penganiayaan dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan—terlebih dilakukan secara massal. Aparat diminta bertindak tegas menegakkan hukum agar kekerasan tidak menjadi preseden penyelesaian masalah di akar rumput.

Artikel ini mengupas kronologi, akar konflik, dan dampak sosial dari tragedi di Desa Kodak, serta menyoroti pentingnya reformasi tata kelola tanah desa di Sampang agar hukum dan keadilan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan pada kekuatan yang bersuara paling keras.