- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Luhut Soal Restrukturisasi Utang Whoosh: Kita Terima Barang Busuk


TS
jaguarxj220
Luhut Soal Restrukturisasi Utang Whoosh: Kita Terima Barang Busuk
Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta utang yang dihasilkan dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk direstrukturisasi.
Permintaan itu disampaikan Luhut lantaran saat proyek dibangun di Indonesia memang sudah dalam kondisi bermasalah. Dengan kata lain, awal mula proyek tersebut sudah dipastikan menimbulkan beban.
"Itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? tak ada yang minta APBN. Restructuring saja. Saya sudah bicara dengan China. Karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut mengatakan, untuk mendalami hal itu, saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
Setelah diaudit, dirinya lantas kembali berunding dengan pihak China Development Bank (CDB), sebagai pihak utama yang menjadi kreditur utama megaproyek tersebut. Hasilnya, CDB menyatakan setuju untuk restrukturisasi utang itu.
Tetapi, kata dia, proses itu masih terhambat dengan regulasi yang akan diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk memudahkan adanya perundingan lanjutan.
"China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu tunggu Keppres, supaya timnya segera berunding. China nya sudah bersedia, kok," tutur dia.
"Jadi tidak ada masalah. Apa yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita kompak? Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu."
Belakangan, pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan BPI Danantara memang tengah berpolemik soal pembayaran utang proyek Whoosh, yang hingga kini masih membebani keuangan negara dan BUMN PT KAI.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya enggan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh. Menurut dia, Danantara mampu membayar utang proyek Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun sehingga tidak perlu menggunakan APBN.
Ia menilai beban tersebut dapat ditanggung langsung oleh Danantara, yang saat ini menerima dividen dari sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
“Danantara kan terima dividen dari BUMN, hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun biaya tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemuindi Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
Di sisi lain, Danantara sempat membuka opsi pembayaran utang itu digunakan melalui APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan itu, dan meminta pembayaran utang dilakukan lewat dana hasil dividen BUMN yang mengalir ke Danantara.
“Danantara kan terima dividen dari BUMN, hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun biaya tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025) kemarin.
https://www.bloombergtechnoz.com/det...-barang-busuk/
Masih nggak kapok pake barang China..
Dulu DKI beli bus China - bermasalah
Merpati beli pesawat Xian M60 - Bangkrut
Kereta Cepat - bermasalah
Malah mau lanjut beli pesawat tempur China..
Kalo sekali ketipu masih gpp.
Kalo ketipu berkali2 sih namanya T0L0L
Permintaan itu disampaikan Luhut lantaran saat proyek dibangun di Indonesia memang sudah dalam kondisi bermasalah. Dengan kata lain, awal mula proyek tersebut sudah dipastikan menimbulkan beban.
"Itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? tak ada yang minta APBN. Restructuring saja. Saya sudah bicara dengan China. Karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut mengatakan, untuk mendalami hal itu, saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
Setelah diaudit, dirinya lantas kembali berunding dengan pihak China Development Bank (CDB), sebagai pihak utama yang menjadi kreditur utama megaproyek tersebut. Hasilnya, CDB menyatakan setuju untuk restrukturisasi utang itu.
Tetapi, kata dia, proses itu masih terhambat dengan regulasi yang akan diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) untuk memudahkan adanya perundingan lanjutan.
"China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu tunggu Keppres, supaya timnya segera berunding. China nya sudah bersedia, kok," tutur dia.
"Jadi tidak ada masalah. Apa yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita kompak? Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu."
Belakangan, pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan BPI Danantara memang tengah berpolemik soal pembayaran utang proyek Whoosh, yang hingga kini masih membebani keuangan negara dan BUMN PT KAI.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya enggan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh. Menurut dia, Danantara mampu membayar utang proyek Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun sehingga tidak perlu menggunakan APBN.
Ia menilai beban tersebut dapat ditanggung langsung oleh Danantara, yang saat ini menerima dividen dari sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
“Danantara kan terima dividen dari BUMN, hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun biaya tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemuindi Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
Di sisi lain, Danantara sempat membuka opsi pembayaran utang itu digunakan melalui APBN. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan itu, dan meminta pembayaran utang dilakukan lewat dana hasil dividen BUMN yang mengalir ke Danantara.
“Danantara kan terima dividen dari BUMN, hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup sekitar Rp2 triliun biaya tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun akan lebih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025) kemarin.
https://www.bloombergtechnoz.com/det...-barang-busuk/
Masih nggak kapok pake barang China..

Dulu DKI beli bus China - bermasalah
Merpati beli pesawat Xian M60 - Bangkrut
Kereta Cepat - bermasalah
Malah mau lanjut beli pesawat tempur China..
Kalo sekali ketipu masih gpp.
Kalo ketipu berkali2 sih namanya T0L0L







BALI999 dan 17 lainnya memberi reputasi
18
1.4K
104


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan