TPNPB menduga, 14 orang tewas dalam kontak senjata di Soanggama kemungkinan besar warga sipil.
16 Oktober 2025 | 20.09 WIB


Anggota Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III bersama sejumlah warga mengevakuasi korban luka-luka akibat diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 23 Maret 2025. Antara/HO/Dispenad
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah tudingan Satuan Tugas Komando Operasi Habema ihwal tewasnya 14 milisi di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Juru bicara markas pusat TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, informasi intelijen TPNPB di Intan Jaya memang ada bekas kontak senjata antara milisi TPNPB Kodap VIII/ Intan Jaya dengan prajurit Koops Habema di Kampung Soanggama. "Tapi, kabar bahwa 14 milisi TPNPB tewas itu adalah hoaks," kata Sebby melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Dia menjelaskan, hoaks yang dimaksud adalah klaim TNI yang menyebutkan telah menembak mati Kepala Staf Operasi TPNPB Kodap VIII/Intan Jaya Agus Kogoya adalah tak terbukti. Sebab, Sebby mengatakan, Agus Kogoya saat ini tengah ada di hutan setelah pasukannya dipukul mundur oleh puluhan prajurit Satgas Koops Habema dalam kontak senjata yang terjadi pada Rabu pagi, 15 Oktober 2025. "TPNPB tidak ada yang terluka, mungkin itu warga sipil yang mereka tembak seperti di Hitadipa dulu," ujar Sebby.

Sebelumnya, Satgas Koops Habema melakukan operasi penyerangan di Kampung Soanggama yang disebut sebagai markas pusat TPNPB Kodap VIII/Intan Jaya. Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono mengatakan, operasi dilancarkan dengan tujuan menyelamatkan warga sipil yang selama ini diteror dan mengalami tindak kekerasan dari milisi TPNPB.

Dia menjelaskan, tembakan dilakukan prajurit sebagai upaya terakhir setelah milisi TPNPB menyambut kedatangan Satgas Koops Habema dengan hujan timah panas. "Tindakan tegas dan terukur dilakukan sesuai dengan prosedur pertempuran," ujar Iwan.

Dalam operasi ini, Iwan mengatakan tidak ada satu pun prajurit dan masyarakat sipil yang menjadi korban luka maupun jiwa. Di kubu TPNPB, kata dia, sebanyak 14 orang termasuk Agus Kogoya dan adik Undius Kogoya ditemukan tewas dalam kontak senjata. "Ipe Kogoya, adik kandung Pangkodap VIII/Intan Jaya dan Zakaria Kogoya, pelaku penembakan prajurit TNI di Mamba Bawah dan Gamagai setelah disisir terkonfirmasi telah tak bernyawa," kata Iwan.

Satgas Koops Habema, kata dia, masih melanjutkan pengejaran terhadap milisi TPNPB Kodap VIII/Intan Jaya yang mundur ke belantara hutan dalam kontak senjata Rabu lalu. "Situasi saat ini kondusif," katanya.

https://www.tempo.co/politik/tpnpb-b...n-jaya-2080295


Jubir TPNPB-OPM: 12 Warga Sipil dan 3 Milisi Tewas saat Operasi TNI di Intan Jaya

TPNPB-OPM menuding Satgas Koops Habema telah melanggar hukum humaniter internasional dalam operasi militer di Soanggama, Intan Jaya, Papua Tengah.
16 Oktober 2025 | 20.07 WIB

Mayor Amri Tabuni (kemeja biru) dan Sebby Sambom (kaos garis-garis). Dokumentasi TPNPB OPM
Perbesar
Mayor Amri Tabuni (kemeja biru) dan Sebby Sambom (kaos garis-garis). Dokumentasi TPNPB OPM
JURU bicara markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengklaim 15 orang tewas dalam kontak senjata antara mereka dan TNI di Kampung Soanggama, Intan Jaya Rabu, 15 Oktober kemarin.


Mayoritas korban tewas, kata Sebby, merupakan warga sipil. Menurut dia, hanya tiga orang anggota TPNPB yang tewas saat Satuan Tugas Komando Operasi Harus Berhasil Maksimal (Habema) melakukan pengepungan.

"Laporan intelijen TPNPB hingga hari ini, militer melakukan operasi tempur dengan brutal, termasuk kepada warga sipil," kata Sebby melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Dia juga menuding Satgas Koops Habema telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, yaitu dengan menyiksa milisi TPNPB tanpa prosedur kemanusiaan.

Sebby melanjutkan, belasan korban tewas itu kemudian dikuburkan secara terpisah dengan tujuan menghilangkan jejak kejahatan. "Video mereka bagikan makanan adalah hoaks karena itu bukan di Soanggama," ujar dia.

Adapun prajurit Satgas Koops Habema melakukan operasi militer di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu, 15 Oktober pagi hari.

Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono mengatakan, operasi dilancarkan dalam rangka membebaskan warga sipil di Soanggama yang selama ini mengalami tindak kekerasan oleh milisi TPNPB.

Dia menuturkan, operasi dilakukan pada pagi hari guna menghindari adanya kontak senjata. Namun, saat tim melakukan evakuasi, milisi TPNPB Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya langsung melancarkan tembakan ke arah prajurit.

"Sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan prosedur peperangan," ujar Iwan.

Dihubungi terpisah, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasi Letnan Kolonel Tri Purwanto membantah tudingan TPNPB ihwal operasi militer Satgas Koops Habema yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional.

Dia mengirimkan rekaman video yang menampilkan kondisi di Soanggama usai terjadi kontak senjata. Video berdurasi 4 menit itu menampilkan, sejumlah prajurit Koops Habema tengah membagikan makanan ringan dan bantuan medis kepada warga sipil.

"Itu adalah propaganda OPM yang ditujukan untuk mendiskreditkan operasi penyelamatan Satgas Habema," ujar Tri.

Tempo berupaya mengkonfirmasi ihwal jumlah korban tewas akibat kontak senjata di Soanggama, Intan Jaya kepada Bupati Intan Jaya Aner Maeseni. Namun, hingga artikel ini dipublikasikan, pesan dan upaya menghubungi melalui sambungan telepon, belum memperoleh jawaban.

Kepala Kantor Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua Frits Ramandey mengatakan instansinya masih melakukan verifikasi terkait jumlah korban tewas dalam kontak senjata di Soanggama.

"Jika ada update kami akan sampaikan. Saat ini, informasi tersebut masih kami verifikasi," ujar Frits.

https://www.tempo.co/politik/jubir-t...n-jaya-2080294

Bantahan KKB dan tuduhan pelanggaran HAM