Mahfud Khawatir China Minta Wilayah Natuna Utara Jika RI Gagal Bayar Utang Kereta Cepat

Mahfud MD khawatir China minta Natuna Utara jika RI gagal bayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, mengingat risiko kompensasi seperti kasus Sri Lanka.

Rabu, 15 Oktober 2025 | 09:04


Mantan Menkopolhukam Mahfud MD di YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip Senin (7/10/2024).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Periode 2019—2024 Mahfud MD mewanti-wanti pemerintah Indonesia soal risiko kehilangan wilayah Natuna Utara jika gagal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China.

Mahfud menilai sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah tepat yakni menolak pembayaran utang proyek kereta cepat alias Whoosh oleh Pemerintah melalui APBN.

"Dan tidak mau bayar [Menkeu] Purbaya. Menurut saya benar [sikap] Purbaya," ujarnya dari siniar di Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025).

Meskipun demikian, dia mewanti-wanti risiko gagal bayar utang Whoosh yang dapat merugikan negara.

Menurutnya, jika Indonesia gagal membayar utang Kereta Cepat, China berpeluang meminta kompensasi yang sangat merugikan Indonesia.

"Misalnya kita gagal bayar, itu berarti China harus ambil tuh [asset Whoosh] tapi kan tidak mungkin karena di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara," ujarnya.

Peluang ke arah sana, kata Mahfud, sangat besar karena diketahui Natuna Utara berdekatan dengan wilayah konflik perairan laut tempat China dan beberapa negara di sekitarnya berkonflik.

Risiko itu disampaikan Mahfud dengan berkaca pada kasus serupa di Sri Lanka. Di negara tersebut, sambungnya, pernah gagal bayar utang proyek pelabuhan yang kemudian diambil alih oleh China sampai sekarang.

"Kalau merambah ke daerah kita yang tidak masuk konflik di Natuna Utara misalnya, lalu membangun pangkalan [militer] di sana, mau diapakan? Itu masalahnya," jelasnya.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar.

Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar.

Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

https://www.bisnis.com/read/20251015...g-kereta-cepat