Amiruddin Al Rahab mengatakan pemerintah seharusnya berunding dengan kelompok pro kemerdekaan di Papua untuk membahas penyelesaian konflik.
12 Oktober 2025 | 19.21 WIB


Amiruddin Al Rahab. Tempo/Syafiul Hadi
PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Sejumlah pegiat menganggap langkah kepala negara membenahi persoalan di Papua dengan membentuk lembaga baru tidak tepat.

Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Amiruddin Al Rahab mengatakan pemerintah seharusnya berunding dengan kelompok pro kemerdekaan di Papua untuk membahas penyelesaian konflik puluhan tahun tersebut. Dia menilai membentuk komite eksekutif nyaris tak memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah di Papua.

"Pembentukan komite hanya akan memperpanjang urusan birokrasi saja," kata dia pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Untuk berunding, dia mengatakan pemerintah yang kini dipimpin Prabowo Subianto harus mengubah cara pandang terhadap konflik di Papua. Menurut dia, selama ini pemerintah pusat memandang konflik di Papua sebagai gangguan keamanan. "Padahal yang terjadi problem politik," ujar Amiruddin.

Hal serupa juga disampaikan oleh peneliti dari Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Dia menyatakan yang terjadi selama puluhan tahun di Papua bukanlah persoalan keamanan.

Made berujar langgengnya konflik di Bumi Cenderawasih tersebut lahir lantaran persoalan politik yang tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat. "Persoalan keamanan akhirnya muncul karena problem politiknya tidak diselesaikan," kata dia pada Ahad, 12 Oktober 2025.

Dia menyinggung konflik yang pernah terjadi di Aceh dua dekade lalu. Dia berujar jalan damai konflik Aceh terjadi setelah adanya penyelesaian secara politik.

Made menduga masih ada anggapan negatif dari pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. "Pemerintah menganggap orang Papua tidak cakap berunding," katanya.

Pemerintah, ujar dia, perlu memperbaiki cara pandangnya terhadap Papua. Dia juga mendesak agar penyelesaian konflik di Papua tidak dilakukan dengan upaya-upaya militeristik.

"Seberapa pun banyak kodam yang pemerintah buat, batalion yang ditaruh di Papua, tidak akan selesai karena masalahnya masalah politik," ucap Made.
https://www.tempo.co/politik/pegiat-...-tepat-2078859


Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Papua Dinilai Hanya Jadi Ornamen

Made menyebut percepatan pembangunan di Papua makin sulit terealisasi bila dana otonomi khususnya dipangkas.
12 Oktober 2025 | 19.53 WIB



Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri), Seskab Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri) tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 27 September 2025. Antara/Galih Pradipta
PENELITI Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma menilai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto hanya menjadi hiasan. Sebab, menurut dia, lembaga itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membenahi persoalan di Papua

"Komite ini cuma sekadar ornamen bahwa pemerintah memperhatikan Papua," kata Made saat dihubungi pada Ahad, 12 Oktober 2025.

Dia meragukan komite yang bertujuan mempercepat pembangunan ini dapat mengintervensi proyek pemerintah pusat yang merusak alam Papua. Made menyinggung proyek food estate di Merauke dan perusahaan tambang Freeport.

Terlebih lagi, menurut dia, percepatan pembangunan di Papua makin muskil terealisasi bila dana otonomi khususnya dipangkas. "Ada pemotongan dana otonomi khusus senilai Rp 19 miliar per provinsi di Papua. Jadi apa yang mau dipercepat," ucapnya.

Made juga menyoroti komposisi personel yang mengisi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini. Menurut dia, Prabowo hanya asal menunjuk orang yang bisa diperintah oleh pusat.

"Kebijakan asal ada saja. Taruh saja orang asal di situ. Bagi pemerintah, sudah cukup lah masalah selesai dengan mendudukkan orang-orang itu," ucapnya.

Menurut catatan dia, sebagian anggota tim komite yang dilantik kepala negara tidak memiliki prestasi yang mentereng. Dia menyoroti sosok Velix Wanggai, Ribka Haluk, dan para pensiunan tentara serta polisi dalam komite tersebut.

"Mereka itu bukan orang yang baru bekerja untuk Papua, sudah lama. Tapi mereka tidak menghasilkan apa-apa," kata Made.

Adapun Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk Prabowo pada 8 Oktober lalu. Dia melantik satu ketua dan sembilan anggota untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Velix Wanggai, seorang mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan didapuk sebagai ketua komite tersebut. Anggota komite ini berasal dari pelbagai kalangan. Mulai dari pensiunan tentara dan polisi, politikus, hingga bekas staf khusus Presiden Joko Widodo.

Mereka di antaranya ialah John Wempi Wetipo, mantan Wakil Menteri Dalam Negeri; Ignatius Yoko Triyono mantan Panglima Kodam Cenderawasih; Paulus Waterpauw mantan Kapolda Papua; Yanni politikus Partai Gerindra; serta Juharson Estrella Sihasale eks calon legislatif dari Partai Gerindra di Papua.

Ada pula Ribka Haluk yang kini berada di Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Ali Hamdan Bogra pensiunan militer yang pernah menjabat Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze mantan Bupati Merauke; hingga Billy Mambrasar eks staf khusus milenial Jokowi.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai mengatakan lembaganya itu ditugaskan untuk mengawal delapan agenda besar yang termuat di Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Tugas itu meliputi pembangunan politik di Papua, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, serta berbagai aspek sosial budaya.

"Komite Eksekutif berperan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua," kata Velix seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.

https://www.tempo.co/politik/pembent...rnamen-2078867

masalah politik yang didesak diperhatikan