JAKARTA, investor.id – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali perencanaan anggaran, penggunaan, dan dampak dari program tersebut.

Desakan ini muncul karena AEI menilai alokasi anggaran MBG terlalu besar dan tidak realistis. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, dan melonjak drastis menjadi Rp 335 triliun pada 2026. Alokasi ini hampir 44% dari anggaran pendidikan, yang menurut AEI, berisiko tidak terserap optimal karena infrastruktur pelaksanaannya belum siap.

“Pemerintah harus mempunyai target piloting di daerah tertentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan, masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah,” kata Lili Yan Ing, Secretary General of the International Economic Association (IEA), usai pertemuan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Menurut Lili, alokasi anggaran MBG yang tidak proporsional menyebabkan misalokasi, di mana dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program lain justru dialihkan ke MBG.

Lili juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam program ini, yaitu dengan melibatkan guru dan orang tua siswa. Selain itu, ia juga meminta adanya evaluasi berkala dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, serta sistem yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat bisa mengevaluasi bersama.

“Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga. Jangan sampai ada korban. Nyawa ini adalah masa depan bangsa. Saya yakin kita semua mempertanggungjawabkan setiap nyawa anak-anak kita,” terang Lili.

AEI memandang bahwa program MBG adalah contoh kebijakan yang minim bukti dan teknokrasi. Alokasi anggaran yang sangat besar berpotensi menghabiskan dana yang tinggi, sekaligus menjadi ancaman serius bagi reformasi di sektor pendidikan, mengingat masih banyak persoalan terkait kualitas dan akses pendidikan yang belum terselesaikan.

“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa APBN tersebut adalah amanah dari rakyat dan sepenuhnya harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan proporsi anggaran yang baik, dengan sistem evaluasi dan monitoring yang bisa dipantau oleh seluruh rakyat,” tutur Lili.


https://investor.id/macroeconomy/411...ra-program-mbg