Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta memengaruhi iklim investasi Indonesia dalam jangka pendek.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyatakan pelaku pasar modal biasanya merespons secara cepat isu-isu yang berkembang, termasuk dalam kaitannya dengan kosongnya pasokan BBM di sejumlah operator SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.

Dengan begitu, dia menilai kelangkaan pasokan tersebut telah memengaruhi minat investasi investor di bursa saham Indonesia.

“Namun, kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya. Biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Nurul kepada awak media, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Jangka Panjang

Sementara itu, Nurul memandang kelangkaan pasokan di SPBU swasta belum tentu memengaruhi iklim investasi dalam jangka panjang di Tanah Air.

Dia menilai pelaku pasar masih menanti tindak lanjut yang dilakukan antara PT Pertamina (Persero) dan operator SPBU swasta dalam mengatasi permasalahan pasokan bensin tersebut.

“Akan tetapi, kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya—baik dari pihak pemerintah, BUMN, maupun juga dari pihak swasta — biasanya dari situ nanti mulai kelihatan,” ucap dia.

“Artinya apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak, saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” Nurul menegaskan.

Dihubungi terpisah, pakar energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan operator SPBU swasta berisiko segera hengkang dari Indonesia imbas kebijakan impor BBM hanya dibolehkan melalui Pertamina.

Dia berpendapat kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah ingin mengembalikan tata kelola sektor hilir migas dari liberalisasi kembali ke kebijakan teregulasi (regulated).

Liberalisasi bisnis hilir migas di Indonesia padahal yang membuat perusahaan SPBU swasta dan investor asing tertarik berbisnis di Indonesia.

Dengan begitu, Fahmy menilai, SPBU asing saat ini tidak dapat mengimpor BBM dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga business to business (B2B) yang ditetapkan perusahaan BUMN itu.

“Dalam kondisi tersebut, margin SPBU asing akan makin kecil, bahkan pada saatnya SPBU asing akan merugi. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU asing akan tumbang hingga menutup SPBU,” kata Fahmy dalam keterangan tertulis, September lalu.

Ketika seluruh SPBU swasta hengkang, lanjut Fahmy, maka tata kelola bisnis hilir migas akan resmi dimonopoli oleh Pertamina.

Lebih lanjut, Fahmy memandang risiko hengkangnya perusahaan SPBU swasta yang beberapa di antaranya merupakan perusahaan asing akan dapat berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

“Tidak hanya investasi sektor migas saja, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” jelas dia.

Untuk itu, Fahmy mendesak pemerintah membatalkan rencana kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina sebab akan merugikan negara.

“Memburuknya iklim investasi sudah pasti akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8% per tahun,” pungkas Fahmy.

Sekadar catatan, PT Pertamina Patra Niaga menargetkan pengiriman BBM dasaran atau base fuel untuk operator SPBU swasta, BP-AKR dan PT Vivo Energy Indonesia dilakukan pada pekan ketiga Oktober 2025.

Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun menerangkan pengiriman kargo BBM itu bisa dilakukan jika seluruh proses negosiasi antara Pertamina dan operator SPBU swasta rampung.

“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan lebih teknis dan tindak lanjut tahap selanjutnya,” kata Robeth dalam keterangan tertulis kepada Bloomberg Technoz, Senin (6/10/2025).

Roberth menerangkan terdapat sejumlah tahap yang akan dilakukan Pertamina dan masing-masing badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut.

Saat ini, Pertamina dan pengola jaringan SPBU swasta itu sudah menyepakati dokumen perjanjian dalam rangka menjaga tata kelola dan regulasi, seperti antimonopoli, antipencucian uang, hingga antipenyuapan.

Menurut Roberth, pengelola jaringan SPBU swasta itu juga telah menyampaikan kebutuhan BBM dasaran yang dibutuhkan.

Setelah itu, perusahaan terkait akan membahas kesepakatan tentang spesifikasi produk dan persyaratan umum pembelian BBM.

“Selanjutnya Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua badan usaha dan key term termasuk joint surveyor untuk dikonfirmasi oleh badan usaha swasta terkait,” lanjut Roberth.

Setelah itu, kata Roberth, jika badan usaha swasta setuju maka akan dilaksanakan proses pengadaan BBM dasaran tersebut. Usai pengadaan rampung, Pertamina akan menyampaikan pihak pemenang pengadaan ke badan usaha swasta dalam lingkup penyediaan kargo, harga, serta volume kargo.

'Selanjutnya, Pertamina & badan usaha swasta terkait bakal membicarakan aspek komersial dan inspeksi bersama terhadap base fuel yang dibeli.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...lim-investasi/

Untuk sementara investor asing banyak yg wait and see dulu.