Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diatur dalam undang-undang. Menurutnya hal ini sudah diterapkan oleh beberapa negara yang sukses menyelenggarakan program makan untuk rakyat seperti India, Brazil hingga Jepang.

"Jadi, tiga negara yang menjadi role model; India, Brazil, dan Jepang dalam hal ini, itu semuanya punya regulasi undang-undang. Jadi saya pada kesempatan yang mulia kali ini, mengusulkan untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis," kata Gamal dalam Rapat Kerja dengan BGN hingga Menkes di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).


Gamal mengatakan aturan UU ini diperlukan supaya setiap pergantian pemerintahan, program MBG tak berubah. Ia berharap program ini bisa berlanjut hingga 5 dekade ke depan.


"Kenapa? Satu, tentu kita berharap ya, walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program Makan Bergizi Gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3, 4, 5 dekade ke depan," ucapnya.

Ia menyebut UU itu juga bisa mengatur semua pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, katanya, konflik kepentingan terhadap MBG ini bisa diminimalisir.


"Lalu yang kedua, ya tentu ini akan membantu kita untuk mengatur kewenangan semua pemangku kepentingan, mengatur relasi negara dengan swasta, termasuk mengatur kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata legislator PKS tersebut.

"Bahkan lebih lanjut termasuk conflict of interest dan kita juga bisa mendorong ya, bagaimana kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan mungkin anggaran dalam tahun-tahun mendatang," tambahnya.

https://news.detik.com/berita/d-8140...ekade-ke-depan

Yg penting adalah kualitas dan kebersihan.. Jangan malah jadi penyakit bukannya bergizi