Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan menghapus Kemiskinan extrem.

Hal ini sebagai langkah nyata menuju target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2026.

Oleh karena itu, kementerian sosial memperkuat sinergi lintas kementerian, guna mendorong program pemberdayaan.

Hal ini tentu guna menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan bantuan, dengan program pemberdayaan, karena bantuan sosial hanya bersifat sementara dan berdaya selamanya.

Melalui sebuah perencanaan Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif, diharapkan dapat menghapus Kemiskinan 0% dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemen PPN/Bappenas pada 27 September 2025.

Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, guna memperkuat program pemberdayaan, sehingga dapat lebih tepat sasaran, serta benar-benar mendorong pemberdayaan masyarakat.

“Di dalam RPJMN itu kami diberikan tugas sebagai pengampu dari kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif, tapi sekali lagi ini juga harus bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul berharap, Kartu Usaha Afirmatif dapat mendukung pelaku UMKM agar dapat naik kelas, menciptakan pendapatan baru bagi para pelaku UMKM, serta membuka lebih banyak lapangan kerja, dengan begitu masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak kementerian-kementerian lain untuk bersama-sama mewujudkan visi misi presiden Prabowo, dalam menghapus Kemiskinan 0% di 2026.

Dengan kolaborasi lintas kementerian, target 0% bukan sekedar mimpi, tapi cita-cita bersama, dalam menuju Indonesia emas 2045.***