Surabaya, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, alasan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 227 triliun dalam RAPBN 2026.

Dalam pertemuan tertutup bersama perwakilan kepala daerah se-Jawa Timur, Purbaya Sadewa menyebut, pengurangan alokasi TKD dilakukan karena banyak anggaran di daerah yang tidak terserap maksimal atau bahkan diselewengkan.

“Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan sampai ramai-ramai ada penangkapan. Kalau bisa tunjukkan kinerja yang baik dan bersih, saya bisa rayu atasan saya untuk tambah anggaran,” ujar Menteri Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan seusai pemusnahan rokok ilegal di Indrapura, Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Dalam RAPBN 2026, dana TKD hanya dialokasikan sebesar Rp 693 triliun, atau turun 24,6% dari alokasi tahun sebelumnya. Ini artinya, terjadi pemangkasan senilai Rp 227 triliun.

Meski demikian, Purbaya Sadewa menekankan, bukan berarti anggaran untuk daerah berkurang secara keseluruhan. Menurutnya, alokasi program yang ditujukan untuk pembangunan daerah justru meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1,3 triliun.

“Jadi, uangnya secara total tidak berkurang. Hanya salurannya saja yang diatur ulang agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

Menkeu Purbaya Sadewa tidak menampik, pemangkasan ini juga berkaitan dengan maraknya kasus korupsi di daerah, khususnya dalam pengelolaan dana TKD.

Ia menegaskan, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat penting demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Kementerian Keuangan akan mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menyerap anggaran secara tepat guna, dan fokus pada hasil pembangunan.

beritasatu.com